Memprihatinkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Beberapa hari lalu, Transparency International Indonesia  (TII) merilis hasil riset terbaru tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Hasil riset ini selalu dipublikasikan setiap awal tahun untuk melihat dinamika persepsi korupsi pada 180 negara yang disurvei, termasuk Indonesia. Hasil riset TII tahun 2025 ini sungguh menyedihkan. IPK Indonesia merosot tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024, skor IPK Indonesia 37 poin, kemudian turun menjadi 34 poin pada 2025.

Risikonya, peringkat IPK Indonesia juga ikut merosot dari sebelumnya peringkat ke-99 dari 108 negara, anjlok ke peringkat ke-109.  Kalau negara dengan peringkat ke-1 bisa dikatakan sebagai negara yang bersih dari korupsi, maka Indonesia berada di posisi ke-109. Pembaca bisa menilai bagaimana tingkat korupsi di Indonesia. Yang memprihatinkan, untuk negara-negara Asean, Indonesia kalah dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Vietnam. Dengan Timor Leste, negara bekas salah satu provinsi di Indonesia, kita pun kalah. Program Manager TII, Ferdian Yazid, menyebut skor IPK Indonesia setara dengan Nepal, negara yang belum lama ini dilanda demonstrasi besar akibat praktik korupsi di negara itu (Kompas.id, 10 Februari 2026).

Merosotnya IPK menjadi tamparan keras buat bangsa Indonesia, khususnya bagi   penyelenggara negara, aparat penegak hukum, rakyat Indonesia, termasuk tamparan buat Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka lebih dari 80 tahun silam, kita punya pekerjaan besar yang belum serius kita tangani: pemberantasan korupsi. Tidak mudah memang memerangi perilaku culas yang telah menjadi budaya dan mengakar kuat pada tubuh bangsa ini. Butuh komitmen semua pihak, butuh kepemimpinan kuat untuk memulai perang besar ini. Memerangi korupsi tidak bisa hanya melalui narasi-narasi besar pemimpin bangsa. Tidak bisa hanya melalui pidato-pidato di forum-forum pemerintah, dengan suara keras, tangan mengepal.  Apalagi narasi-narasi besar itu terus diulang dalam berbagai kesempatan tanpa diimbangi penguatan sistem pemberantasan korupsi.

Rakyat tidak butuh pidato heroik. Rakyat tidak membutuhkan omon-omon. Rakyat membutuhkan tindakan konkret, nyata, dan tersistem dengan baik. Bersihkan aparat penegak hukum. Perkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kian mandul dalam memerangi korupsi. Bersihkan tubuh kepolisian dari praktik culas yang menggerogoti integritas institusi itu. Bersihkan kejaksaan, bersihkan pengadilan dari praktik busuk mafia hukum. Bersihkan partai-partai politik dari politisi yang bermental tengik. Bersihkan para birokrat dari perilaku aji mumpung untuk memperkaya diri. Perkuat pendidikan antikorupsi di semua lini, baik di institusi pendidikan maupun di institusi yang selama ini menjadi ladang korupsi. Hingga detik ini, rezim ini belum ada tanda-tanda punya iktikad baik untuk membersihkan bangsa ini, kecuali pada tataran wacana. Sungguh memprihatinkan.

Tanggung Jawab Moral

Sebagai bagian dari bangsa ini, Muhammadiyah punya tanggung jawab moral memperbaiki kondisi bangsa. Apalagi saat ini banyak kader Persyarikatan yang menduduki jabatan-jabatan penting baik di pemerintahan maupun institusi lainnya.  Tajuk di Suara Muhammadiyah di edisi ke-4, tanggal 16-28 Februari 2026, mengakui diaspora kader Persyarikatan kian meluas. Mereka menyebar di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, lembaga auxiliary, badan usaha milik negara baik di pusat maupun di daerah, serta berbagai posisi penting lainnya. Sejak era reformasi, saat inilah diaspora kader Muhammadiyah boleh dikatakan yang terbanyak. Sesungguhnya, kondisi ini patut kita syukuri karena Muhammadiyah mampu melahirkan para pemimpin yang menduduki jabatan publik. Namun, yang patut kita pertanyakan adalah, apa saja yang mereka lakukan? Apa peran mereka dalam membangun tata kelola organisasi di mana mereka berada? Apakah mereka mampu menjadi pionir membersihkan perilaku korup? Apakah mereka cukup punya energi melakukan kerja-kerja besar memberantas korupsi? Atau, jangan-jangan, mereka malah larut dalam situasi yang kadung bobrok ini?

Pertanyaan-pertanyaan seperti patut terus kita gaungkan. Bagaimanapun, keberadaan kader pada jabatan publik tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai kader Persyarikatan. Mereka wajib membawa misi Persyarikatan untuk memajukan Indonesia dalam makna seluas-luasnya.

Jangan sampai keberadaan mereka justru menjadi beban Persyarikatan.