Menolak Politeisme Politik

Salah satu persoalan dakwah Islam di Indonesia saat ini adalah kecenderungannya yang lebih banyak berkonsentrasi pada pembangunan kesalehan individu. Mimbar-mimbar dakwah dipenuhi pembahasan tentang ibadah personal, akhlak, motivasi spiritual, dan berbagai tema yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seorang Muslim. Semua itu tentu penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, muncul pertanyaan yang layak direnungkan: mengapa dakwah kita belum cukup kuat menyentuh persoalan kehidupan bersama yang justru menentukan nasib jutaan manusia?

Jika kita membaca perjalanan Nabi, khususnya Nabi Muhammad Saw., dakwah yang beliau lakukan tidak hanya memperbaiki individu, tetapi juga mentransformasi masyarakat. Dakwah Rasulullah mengubah tata nilai, budaya, ekonomi, hukum, dan bahkan sistem kekuasaan yang sebelumnya didominasi oleh ketidakadilan.

Karena itu, dakwah pada hakikatnya bukan sekadar aktivitas spiritual, melainkan gerakan transformasi sosial. Dakwah tidak hanya berbicara bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, tetapi juga bagaimana kehidupan bersama dikelola berdasarkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam kehidupan modern, ruang yang paling menentukan arah kehidupan bersama adalah politik. Melalui politik ditentukan bagaimana kekayaan negara dikelola, bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, bagaimana pelayanan kesehatan diberikan, dan bagaimana keadilan diwujudkan. Oleh karena itu, politik sesungguhnya bukan sesuatu yang berada di luar dakwah. Politik justru merupakan salah satu medan penting bagi dakwah transformasional.

Dakwah dapat dilakukan secara individual maupun institusional. Pada tingkat individual, setiap Muslim mempunyai kewajiban menyampaikan kebaikan sesuai kemampuan masing-masing. Namun,  untuk mengubah kebijakan publik dan sistem sosial, dibutuhkan instrumen yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Dalam sistem demokrasi modern, instrumen tersebut adalah partai politik. Secara konstitusional, partai politik memiliki kewenangan dan akses yang sangat luas untuk memengaruhi arah kehidupan bangsa. Karena itu, sesungguhnya partai politik merupakan salah satu sarana paling strategis untuk melaksanakan dakwah sosial dan politik tresebut.

Sayangnya, harapan tersebut sering kali tidak terwujud. Partai politik lebih banyak tampil sebagai kendaraan perebutan kekuasaan daripada instrumen perubahan sosial. Energi politik dihabiskan untuk membangun koalisi, membagi jabatan, mengamankan kepentingan kelompok, dan mempertahankan akses terhadap sumber daya negara. Kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi tujuan utama sering kali justru tersingkir oleh kepentingan elite politik.

Fenomena ini pernah dijelaskan oleh Kuskridho Ambardi melalui konsep kartel politik. Dalam kartel ekonomi, beberapa pelaku usaha bekerja sama untuk mengendalikan pasar demi memperoleh keuntungan bersama. Dalam kartel politik, partai-partai yang tampak bersaing dalam pemilu pada akhirnya bekerja sama untuk mempertahankan akses terhadap kekuasaan dan berbagai keuntungan yang menyertainya. Perbedaan ideologi yang selama kampanye ditampilkan secara tajam perlahan menghilang setelah pemilu usai. Yang tersisa adalah kesamaan kepentingan untuk tetap berada di sekitar pusat kekuasaan.

Kita dapat melihat gejala tersebut dalam berbagai perkembangan politik pasca-Pilpres 2024. Partai-partai yang sebelumnya mengusung narasi perubahan dan menjadi penantang kekuasaan akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan pemenang pemilu. Secara politik langkah itu mungkin dianggap rasional dan pragmatis. Namun,  dari sudut pandang moral, muncul pertanyaan besar mengenai nasib janji-janji perubahan yang pernah disampaikan kepada rakyat. Ketika mandat pemilih ditinggalkan demi memperoleh akses terhadap kekuasaan, sesungguhnya yang terjadi bukan sekadar perubahan strategi politik, melainkan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan rakyat.

Pertanyaan berikutnya adalah,  mengapa fenomena seperti ini terus berulang? Sebagian orang menjawab karena sistem politik kita belum sempurna. Sebagian yang lain menyalahkan demokrasi, budaya politik, atau kelemahan institusi negara. Semua penjelasan itu ada benarnya. Namun,  menurut saya, akar persoalannya terletak pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu cara pandang para elite terhadap kekuasaan itu sendiri.

Politeisme Politik

Dalam bahasa yang sederhana, saya menyebutnya sebagai politeisme politik. Politeisme biasanya dipahami sebagai keyakinan kepada banyak tuhan. Namun,  dalam kehidupan modern, politeisme tidak selalu hadir dalam bentuk penyembahan berhala sebagaimana dikenal pada masa lampau. Politeisme dapat muncul ketika manusia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai pusat orientasi hidupnya. Kekuasaan, jabatan, uang, kelompok, partai, bahkan ambisi pribadi dapat berubah menjadi “tuhan-tuhan” baru yang mengendalikan keputusan dan tindakan manusia.

Al-Qur’an memberikan peringatan yang sangat mendalam melalui firman Allah: “Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya?” (QS. Al-Jatsiyah: 23).

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang dapat saja mengaku beriman kepada Allah, tetapi pada saat yang sama menjadikan hawa nafsu, kepentingan, atau ambisinya sebagai penguasa sesungguhnya dalam kehidupannya. Dalam konteks politik, hal itu tampak ketika kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, ketika amanah dikorbankan demi jabatan, dan ketika kekuasaan dijadikan tujuan utama yang harus dipertahankan dengan segala cara.

Inilah yang saya sebut sebagai politeisme politik atau syirik politik. Ketika seorang politisi lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan integritas, ketika kepentingan partai lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat, dan ketika kekuasaan lebih dicintai daripada keadilan, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah praktik politeisme politik. Allah tetap diakui secara lisan, tetapi dalam praktik politik sehari-hari, yang ditaati justru “tuhan-tuhan” lain berupa kepentingan dan kekuasaan.

Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar reformasi kelembagaan atau pergantian elite. Yang lebih mendasar adalah pembangunan tauhid politik. Tauhid politik bukanlah penggunaan agama sebagai alat politik dan bukan pula sekadar menghadirkan simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik. Tauhid politik adalah menempatkan Allah sebagai orientasi tertinggi dalam seluruh proses dan keputusan politik.

Tauhid politik mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan tujuan. Jabatan adalah tanggung jawa, bukan kehormatan yang harus diperebutkan dengan segala cara. Politik adalah sarana untuk menghadirkan kemaslahatan, bukan instrumen memperkaya diri, keluarga, kelompok, atau partai. Tauhid politik menuntut keberanian untuk tetap berpihak kepada kebenaran sekalipun harus kehilangan kekuasaan. Sebaliknya, politeisme politik selalu mendorong manusia mengorbankan kebenaran demi mempertahankan kekuasaan.

Pada akhirnya, problem terbesar politik Indonesia mungkin bukan semata-mata lemahnya sistem demokrasi, melainkan hilangnya orientasi tauhid dalam kehidupan politik. Selama kekuasaan masih dipertuhankan, selama jabatan masih dianggap tujuan akhir, dan selama kepentingan kelompok masih ditempatkan di atas kepentingan rakyat, berbagai bentuk kartel politik akan terus lahir dengan wajah yang berbeda-beda.

Karena itu, agenda besar dakwah Islam ke depan tidak cukup hanya membangun kesalehan individu. Dakwah juga harus berani memasuki wilayah kehidupan publik untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dalam politik. Sebab,  ketika tauhid benar-benar hadir dalam kehidupan politik, kekuasaan akan kembali dipahami sebagai amanah, keadilan akan menjadi tujuan, dan politik akan kembali menjadi jalan pengabdian kepada Allah serta pelayanan kepada sesama manusia.

Penulis adalah Pembina LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali