TKA, Wajah Asli Pendidikan Kita Yang Tak Rupawan

Tes Kemampuan Akademik (TKA) kembali menjadi bahan refleksi penting dalam diskursus pendidikan nasional. Di tengah euforia reformasi kurikulum dan perubahan sistem evaluasi, TKA hadir bukan sekadar sebagai alat ukur akademik, melainkan sebagai cermin kejujuran yang memantulkan wajah pendidikan Indonesia apa adanya.

Ia memperlihatkan capaian, ketimpangan, sekaligus paradoks dunia pendidikan kita: nilai rapor yang tinggi belum tentu sejalan dengan kompetensi riil peserta didik. Tulisan reflektif ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan membaca data dengan jujur.

Dengan menelaah konsep TKA, mekanisme pengukuran, partisipan, hasil nasional dan daerah, serta mengaitkannya dengan skor Programme for International Student Assessment (PISA), kita diajak bertanya lebih dalam: sejauh mana pendidikan kita benar-benar menyiapkan generasi yang berpikir kritis, bernalar, dan adaptif?

Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif esensial peserta didik, khususnya pada aspek literasi membaca, numerasi, dan penalaran. Berbeda dengan ujian berbasis hafalan, TKA menitikberatkan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills), seperti memahami konteks, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah.

Pelaksanaan TKA dilakukan secara terstandar dengan soal-soal berbasis stimulus, konteks kehidupan nyata, dan penalaran logis. Skor yang dihasilkan bukan sekadar angka kelulusan, tetapi indikator kualitas capaian belajar secara objektif. Inilah mengapa TKA seringkali “terasa pahit”: ia jujur, bahkan ketika realitas tidak seindah rapor sekolah yang telah menjadi “kebohongan publik yang dibangga-banggakan orang tua peserta didik”.

Partisipan TKA mencakup peserta didik dari Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Sederajat) baik dari sekolah negeri maupun swasta dan formal maupun non-formal (Paket C). Beberapa daerah menunjukkan performa konsisten tinggi, sementara sebagian lainnya masih tertinggal jauh.

Jika difokuskan pada tiga mata pelajaran wajib inti (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris), terlihat pola yang relatif konsisten mengenai daerah dengan performa akademik terbaik. Analisis terbaru menempatkan Ibukota Muhammadiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tetap sebagai provinsi dengan capaian paling unggul secara nasional.

Skor TKA.

DIY mencatat rata-rata gabungan 44,23, didorong oleh dominasi pada ketiga mata pelajaran: Bahasa Indonesia 63,18, Matematika 41,14, dan Bahasa Inggris 28,36. Keunggulan ini menunjukkan kuatnya budaya literasi, kualitas pembelajaran numerasi, serta ekosistem pendidikan yang relatif matang.

DKI Jakarta di posisi kedua, didorong oleh lonjakan nilai Bahasa Inggris yang signifikan, menjadi yang tertinggi secara nasional untuk mata pelajaran wajib ini. Rata-rata gabungan Jakarta kini 43,86, dengan rincian Bahasa Indonesia 60,92, Matematika 38,79, dan Bahasa Inggris 31,87. Lonjakan Bahasa Inggris ini menunjukkan bahwa akses fasilitas dan kualitas pembelajaran bahasa dapat mendorong perbaikan kompetensi secara cepat bila didukung intervensi tepat.

Bali ada diperingkat 3, menunjukkan performa pulau pariwisata internasional sangat stabil dan tinggi. Rata-rata gabungan 41,60, dengan nilai Bahasa Indonesia 58,41, Matematika 37,52, dan Bahasa Inggris 28,86. Bali mempertahankan keunggulan di Bahasa Inggris, mencerminkan pengaruh lingkungan sosial terhadap kemampuan bahasa peserta didik.

Kepulauan Riau di posisi keempat dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia. Rata-rata gabungan kini 41,13, dengan Bahasa Indonesia 58,32, Matematika 37,12, dan Bahasa Inggris 27,94. Provinsi ini menunjukkan bahwa pengaruh geografis dan kedekatan dengan kawasan internasional tetap berdampak signifikan terhadap literasi bahasa.

Jawa Tengah di posisi kelima sebagai wakil pulau Jawa yang konsisten. Rata-rata gabungan 40,31, dengan Bahasa Indonesia 58,49, Matematika 37,56, dan Bahasa Inggris 24,89. Meski nilai Bahasa Inggris sedikit tertinggal, Jawa Tengah tetap melampaui rata-rata nasional dan mempertegas dominasi wilayah Jawa dalam capaian akademik.

Secara keseluruhan, kelima provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional 38,80 untuk gabungan tiga mata pelajaran inti. Pola ini menegaskan bahwa wilayah Jawa–Bali masih mendominasi kualitas hasil belajar, sementara hanya sedikit provinsi di luar kawasan tersebut yang mampu bersaing di level atas.

Data ini sekaligus menguatkan peran TKA sebagai alat pembaca realitas akademik: ia menunjukkan keunggulan, tetapi juga membuka ketimpangan yang selama ini kerap tersembunyi di balik angka rapor. Salah satu indikasi temuan paling reflektif dari TKA adalah ketidaksesuaiannya dengan nilai rapor.

Banyak peserta didik dengan nilai rapor tinggi ternyata memperoleh skor TKA yang sedang atau bahkan rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya inflasi nilai, nilai akademik yang tampak baik di atas kertas, tetapi kosong makna. TKA, dalam konteks ini, berperan sebagai alat koreksi. Ia memaksa kita jujur bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka rapor, melainkan dari kemampuan berpikir dan bernalar peserta didik.

Pembanding Internasional

Berdasarkan laporan resmi OECD PISA 2022 Country Notes untuk Indonesia, capaian Indonesia Literasi membaca (359), Matematika (366), Sains (383). Ketiga skor tersebut berada jauh di bawah rata-rata OECD dan menempatkan Indonesia pada kelompok terbawah secara global, yakni sekitar peringkat 70 ke bawah dari ±80 negara peserta. Jika skor PISA dibaca dengan jujur, maka ia menjadi cermin keras bagi pendidikan Indonesia.

Di kawasan ASEAN, Singapura tampil sebagai anomali sekaligus paradoks. Sebuah Polis (Negara kota) yang tidak memiliki sumber daya alam, bahkan hingga kini mengimpor air dari Malaysia, dan baru merdeka tahun 1965, justru mencatat skor PISA 2022 yang sangat tinggi: sekitar 575 untuk matematika, 543 untuk membaca, dan 561 untuk sains.

Skor ini bukan hanya tertinggi di ASEAN, tetapi juga teratas di dunia. Singapura membuktikan bahwa keterbatasan geografis dan usia negara bukan penghalang, selama pendidikan dijadikan proyek peradaban, bukan sekadar urusan administratif.

Sementara itu, Vietnam, negara dengan ideologi Marxisme–Leninisme yang sering diasosiasikan secara stereotip sebagai kaku dan sentralistik, justru tampil impresif. Dengan skor PISA 2022 sekitar 469 (matematika), 462 (membaca), dan 472 (sains), Vietnam berada jauh di atas Indonesia dan menjadi runner-up ASEAN setelah Singapura.

Di sini, ideologi politik terbukti bukan faktor penghambat utama; yang menentukan adalah keseriusan negara dalam membangun kualitas guru, kurikulum yang fokus, dan disiplin belajar siswa. Lebih ironis lagi, Malaysia (negara yang pada periode 1960-an masih mengimpor guru dari Indonesia) kini berhasil melampaui Indonesia dalam seluruh domain PISA.

Pada PISA 2022, Malaysia mencatat skor sekitar 409 (matematika), 388 (membaca), dan 416 (sains). Meskipun belum termasuk papan atas dunia, capaian ini menunjukkan konsistensi reformasi pendidikan yang lebih terarah dibanding Indonesia. Fakta ini seolah menampar nostalgia kejayaan masa lalu: Indonesia pernah menjadi rujukan, tetapi gagal menjaga keunggulan itu.

Di tengah lanskap ini, Indonesia berada pada posisi ke-6 dari 11 Negara di ASEAN skor PISA 2022 Indonesia hanya 366 (matematika), 359 (membaca), dan 383 (sains), bahkan lebih rendah dibanding PISA 2018. Artinya, problem pendidikan Indonesia bukan sekadar stagnasi, melainkan kemunduran.

Hasil TKA dan skor PISA tidak hanya memotret kualitas pendidikan peserta didik, tetapi juga memberi cermin lebih luas tentang kondisi pendidikan nasional. Fakta ini terepresentasikan dengan profil pendidikan anggota Dewan di Senayan.

Data menunjukkan dominasi anggota yang tidak mencantumkan data pendidikan sebesar 36,38% (211 orang), angka yang secara mengejutkan melampaui jumlah perwakilan di jenjang pendidikan formal mana pun.

Bagi anggota yang memberikan keterangan, parlemen tetap didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi: S1 26,72% (155 orang), S2 20,52% (119 orang), dan S3 5% (29 orang). Sementara itu, lulusan SMA hanya 10,85%, dan diploma D3 hanya 0,52% (3 orang).

Selain itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menegaskan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, pada 21 Januari 2026, bahwa banyak anggota DPR RI merupakan lulusan Paket C.

Fakta ini menegaskan bahwa persoalan pendidikan Indonesia bukan sekadar isu domestik atau teknis penilaian, melainkan persoalan daya saing global dan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia. Fakta ini menegaskan bahwa tantangan pendidikan Indonesia bukan sekadar isu domestik, tetapi persoalan daya saing global.

TKA adalah wajah pendidikan di bumi pertiwi, wajah yang tidak rupawan, tetapi jujur. Ia memperlihatkan bahwa masalah pendidikan Indonesia bukan semata kurangnya ujian, melainkan kurangnya keberanian untuk bercermin dan merefleksi diri. Selama kita masih sibuk mempercantik rapor dan menghindari data yang tidak nyaman, selama itu pula kualitas pendidikan akan berjalan di tempat atau bahkan berjalan mundur.