Megahnya SPPG, Rapuhnya SD: Ironi dari Majalengka

Majalengka hari ini sedang berdiri di antara dua wajah pembangunan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, berdiri bangunan SPPG yang megah, bersih, dan tampak modern sebagai simbol kemajuan. Namun di sisi lain, sekolah dasar justru masih berkutat dengan bangunan yang nyaris roboh, fasilitas minim, dan ruang belajar yang jauh dari kata layak. Kontras ini bukan lagi sekadar perbedaan, melainkan ketimpangan yang telanjang.

Pemandangan seperti ini tidak hanya menyentak logika, tetapi juga nurani. Bagaimana mungkin pendidikan dasar yang menjadi fondasi justru dibiarkan rapuh, sementara proyek lain tampil begitu gemerlap. Ini bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, melainkan soal arah kebijakan. Ada yang salah dalam cara menentukan prioritas.

Lebih dari itu, ketimpangan ini perlahan memantik kesadaran publik. Warga mulai membandingkan, mempertanyakan, bahkan mengkritik dengan nada yang semakin keras. Media sosial menjadi ruang pelampiasan kekecewaan sekaligus bukti bahwa pembangunan tidak dirasakan merata. Di titik ini, pembangunan tak lagi bisa hanya dipamerkan, tetapi harus dipertanggungjawabkan.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pemerintah daerah, melainkan masa depan generasi. Anak-anak yang hari ini belajar dalam keterbatasan adalah mereka yang kelak akan mengisi ruang-ruang strategis. Dan jika sejak awal mereka diperlakukan tidak adil, maka ketimpangan akan diwariskan, bukan diselesaikan.

SPPG: Simbol Kemajuan atau Sekadar Proyek Pencitraan?

Bangunan SPPG di Majalengka memang sulit untuk tidak dipuji secara visual. Desainnya modern, fasilitasnya tampak lengkap, dan keberadaannya seolah menjadi representasi kemajuan yang ingin ditunjukkan kepada publik. Dalam narasi resmi, ini adalah bukti bahwa pemerintah serius membangun sektor pendidikan. Namun, narasi itu mulai retak ketika dibandingkan dengan realitas di lapangan.

Masalahnya bukan pada keberadaan SPPG itu sendiri, melainkan pada konteks prioritasnya. Ketika fasilitas pendidikan dasar masih jauh dari layak, pembangunan gedung megah menjadi terasa janggal. Seolah-olah yang dikejar bukan kebutuhan, melainkan tampilan. Dan dalam politik pembangunan, tampilan sering kali lebih cepat dipanen daripada dampak nyata.

Tidak bisa dimungkiri, proyek seperti ini sering menjadi alat pencitraan yang efektif. Peresmian yang meriah, dokumentasi yang menarik, hingga pemberitaan yang positif menciptakan kesan bahwa pembangunan berjalan sukses. Namun, kesuksesan semacam ini seringkali bersifat semu. Ia hanya terlihat di permukaan, tetapi tidak menyentuh akar persoalan.

Pada akhirnya, kemegahan SPPG menjadi paradoks tersendiri. Ia berdiri sebagai simbol kemajuan, tetapi sekaligus mengingatkan pada ketimpangan yang belum terselesaikan. Di tengah sekolah-sekolah dasar yang masih kekurangan, gedung ini justru tampak seperti monumen dari prioritas yang keliru.

SD yang Terlupakan: Fondasi Pendidikan yang Dibiarkan Rapuh

Di balik gemerlap pembangunan, sekolah dasar di Majalengka justru menyimpan cerita yang jauh dari kata ideal. Banyak bangunan yang sudah tidak layak digunakan, dengan kondisi fisik yang memprihatinkan. Dinding retak, atap bocor, dan fasilitas yang minim menjadi bagian dari keseharian siswa. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keselamatan.

Anak-anak yang belajar dalam kondisi seperti ini menghadapi tantangan yang tidak seharusnya mereka rasakan. Mereka harus fokus belajar di tengah gangguan fisik dan psikologis. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menggerus semangat belajar dan menurunkan kualitas pendidikan. Padahal, pada fase ini, mereka seharusnya mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Guru pun berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka dituntut untuk tetap profesional, kreatif, dan inovatif di tengah keterbatasan fasilitas. Banyak dari mereka yang harus mencari cara sendiri untuk menutupi kekurangan yang ada. Ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi sekaligus menegaskan bahwa sistem belum bekerja sebagaimana mestinya.

Jika fondasi pendidikan seperti ini terus diabaikan, maka dampaknya akan terasa luas. Ketimpangan kualitas pendidikan akan semakin melebar, menciptakan jurang antara yang beruntung dan yang tertinggal. Dan ketika itu terjadi, yang kita hadapi bukan lagi sekadar masalah pendidikan, tetapi juga masalah keadilan sosial.

Arah Kebijakan: Ketika Prioritas Tak Lagi Berpihak

Ketimpangan antara SPPG dan sekolah dasar di Majalengka pada akhirnya bermuara pada satu hal: arah kebijakan yang tidak berpihak. Pembangunan seharusnya didasarkan pada kebutuhan paling mendesak, bukan sekadar pada apa yang terlihat mengesankan. Ketika yang diprioritaskan adalah proyek yang “terlihat”, maka yang “dibutuhkan” sering kali terabaikan.

Kebijakan publik yang baik harus berangkat dari data dan realitas di lapangan. Jika masih banyak sekolah dasar yang tidak layak, maka di situlah seharusnya fokus utama diarahkan. Bukan berarti pembangunan lain tidak penting, tetapi ada urutan prioritas yang harus dijaga. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menciptakan ketimpangan baru.

Selain itu, transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Masyarakat berhak tahu bagaimana keputusan diambil dan apa dasar pertimbangannya. Ketika informasi tidak terbuka, kecurigaan akan tumbuh. Dan ketika kepercayaan publik mulai luntur, maka legitimasi kebijakan juga ikut terancam.

Majalengka hari ini adalah cermin bagi banyak daerah lain. Bahwa pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari kemegahan fisik, tetapi dari keadilan distribusinya. Jika ketimpangan ini tidak segera diperbaiki, maka setiap bangunan megah yang berdiri akan selalu diiringi oleh pertanyaan yang sama: mengapa yang mendasar justru dibiarkan tertinggal?