Politik sebagai Amal Saleh

Apakah para elite negeri ini mempunyai kesadaran bahwa politik adalah proses memberi kepada negara sebagai wujud nyata dari amal saleh? Atau justru sebaliknya, mereka melihat politik sebagai sarana untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari negara demi kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya? Masih adakah dalam benak mereka keinginan untuk memajukan negara demi terwujudnya kesejahteraan umum? Apakah masih tersisa rasa cinta tanah air (nasionalisme) dalam hati mereka?

Dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, kita dapat menganalisis kondisi negara yang masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Cita-cita tertinggi itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, cita-cita tersebut semakin menjauh dari realitas. Bahkan, cita-cita ini tidak lagi menjadi bahan pidato para elite politik, apalagi diwujudkan dalam kebijakan nyata. Yang terjadi justru sebaliknya: “keadilan sosial bagi sebagian orang” menjadi kenyataan yang memilukan.

Saya menawarkan konsep politik sebagai amal saleh. Politik seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan kebaikan, bukan kerusakan. Dalam konteks ini, saya mencoba menafsirkan amal saleh melalui lensa politik. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman bahwa jika politik dijalankan sebagai bentuk aktualisasi amal saleh, Dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Dengan nilai-nilai universal agama (Islam), rakyat yang dipimpin akan hidup dalam keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan.

Janji Allah ini tertuang dalam Surat An-Nur ayat 55:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Ketika kita berbicara tentang kekuasaan di muka bumi (negara), kita tidak bisa lepas dari politik. Menurut Aristoteles (384-322 SM), filsuf Yunani yang dijuluki sebagai bapak ilmu politik, politik adalah seni mengatur kota/negara (the art of governing the polis). Politik adalah upaya untuk mencapai kebaikan bersama (common good) melalui partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Dengan demikian, politik seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Jika ini terwujud, negara akan aman dan rakyatnya sejahtera (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur).

Janji Allah tentang kekuasaan dan kesejahteraan melalui iman dan amal saleh (An-Nur ayat 55) terkonfirmasi dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Saat itu, masyarakat Yatsrib (Madinah) meminta Rasulullah untuk menyelesaikan berbagai konflik internal, terutama antara suku Aus dan Khazraj, serta perselisihan dengan komunitas Yahudi. Rasulullah berhasil mempersatukan mereka melalui diplomasi, kepercayaan, dan kesepakatan bersama, tanpa kekerasan atau peperangan.

Atas dasar Baiat Aqabah (pertama dan kedua), Rasulullah dan kaum Muslimin hijrah ke Madinah. Kedatangan beliau disambut antusias oleh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Rasulullah kemudian menyusun Piagam Madinah, sebuah konstitusi politik yang mengatur hubungan antara kaum Muslimin, suku-suku Arab, dan komunitas Yahudi. Piagam ini menetapkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kerja sama antar kelompok, dengan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi.

Mengapa Rasulullah dipercaya memimpin Madinah, padahal umat Islam masih minoritas dan beliau sendiri adalah pendatang? Jawabannya adalah kepercayaan (trust/al amin). Masyarakat Madinah percaya pada integritas, kebijaksanaan, dan kemampuan Rasulullah dalam menyelesaikan konflik. Dalam penegakan hukum, Rasulullah juga tegas dan tidak pandang bulu. Contohnya, ketika Fatimah binti al-Aswad, seorang wanita terpandang dari Quraisy, mencuri, Rasulullah tetap memerintahkan hukuman potong tangan. Beliau bersabda, “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah membiarkan orang yang terpandang mencuri dan membiarkannya, sementara orang yang lemah dihukum berat. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

Legasi Politik Rasulullah

Mengapa Indonesia tidak melanjutkan legasi politik Rasulullah dalam kepemimpinan di Madinah? Padahal, mayoritas penduduk Indonesia (sekitar 90%) beragama Islam, bahkan menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, tampaknya tidak ada korelasi antara jumlah Muslim dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melihat data tentang Indonesia, terdapat paradoks antara janji Allah dan realitas. Pendapatan per kapita Indonesia hanya sekitar USD 4.691 (2023), skor kebahagiaan 5,240 (peringkat 84 dalam World Happiness Report 2023), dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 0,705 (peringkat 114 dari 191 negara). Bandingkan dengan negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Negara-negara ini memiliki pendapatan per kapita tinggi (Norwegia USD 89.203), skor kebahagiaan tinggi (Denmark 7,586), dan HDI sangat tinggi (Norwegia 0,961). Mereka juga dikenal dengan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Mengapa janji Allah tentang kekuasaan, keamanan, dan kesejahteraan tidak terwujud di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia? Ini menjadi bahan introspeksi bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Iman dan amal saleh dalam politik harus diwujudkan dalam bentuk nyata: kepemimpinan yang adil, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu menata ulang cara berpolitik agar sesuai dengan prinsip-prinsip amal saleh. Para pemimpin harus menjadikan politik sebagai sarana ibadah, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Politik harus diletakkan dalam kerangka kesadaran untuk memberi, bukan mengambil. Hanya dengan cara ini, janji Allah tentang negara yang aman dan sejahtera dapat terwujud di negeri ini.

Penulis adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali