Sufisme Politik

Kaum orientalis Barat menyebut ajaran tasawuf sebagai sufisme. Dalam sejarahnya, ajaran ini identik dengan proses i’tizal (pengasingan diri) dari keramaian dunia. Tujuannya adalah memperoleh kenikmatan spiritual pribadi, sebab dalam pengasingan itu, para sufi dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara intens melalui kontemplasi. Di sanalah mereka menemukan kesadaran yang tenang dan damai dalam renungan suci, merasakan kehadiran Tuhan dalam hati.

Akibatnya, sufisme sering dipahami sebagai upaya menghindari dunia, menyibukkan diri dengan zikir dan doa, atau bahkan berperilaku irasional. Dengan kata lain, sufisme cenderung menjadikan agama sekadar alat pemuasan diri dan pencarian ketenangan jiwa. Aspek yang ditonjolkan pun hanya hubungan personal dengan Tuhan. Dalam tingkat ekstrem, fungsi profetik agama bisa tergerus karena ia hanya menjadi pelindung psiko-spiritual individu, terlepas dari persoalan umat dan kemanusiaan yang lebih luas.

Lantas, apa hubungan sufisme dengan politik? Bukankah keduanya berada di ruang garap yang berbeda—sufisme transenden, sementara politik profan? Di sinilah letak gagasan saya, berupaya mengolaborasikan dua “dunia” ini agar bersinergi secara efektif dalam menyelesaikan persoalan politik bangsa dan negara.

Kelemahan dunia politik praktis sengaja dirawat oleh para politisi untuk menciptakan jurang pemisah antara makna politik dalam norma genealogis (asal-usulnya) dengan praktik politik nyata. Politik sengaja direduksi menjadi sekadar permainan who gets what, when, and how dalam perebutan kekuasaan. Sementara itu, sufisme kerap disalahpahami sebagai bentuk pelarian—akibat ketidakmampuan menjalankan fungsi profetik agama, yaitu mengatur dunia (khalifah fil ard).

Beberapa Kesamaan

Kemunculan aliran sufisme sesungguhnya erat kaitannya dengan dunia politik. Menurut Harun Nasution, sufisme lahir sebagai bentuk protes terhadap kesewenang-wenangan elite politik masa itu. Para penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya, melupakan esensi politik untuk menciptakan public good (kesejahteraan bersama). Karena itu, para elite (khalifah, keluarga dan para pejabat negara) hidup dalam kemewahan dan melakukan berbagai perilaku maksiat, sebagai akibat dari kekayaan yang diperoleh.

Menyaksikan hal itu, mereka yang ingin mempertahankan kesederhanaan hidup ala Rasulullah dan para sahabat memilih untuk menjauhi kemewahan. Mereka takut akan ancaman Tuhan dalam Al-Qur’an bagi yang mengabaikan perintah-Nya. Sebagai “pelarian”, mereka mengasingkan diri, bertobat, berzikir, dan menjalin komunikasi intens dengan Allah. Kelompok inilah yang kemudian disebut sufi.

Di titik ini, kita menemukan kemiripan antara perilaku politik era kelahiran sufisme dengan elite politik Indonesia hari ini. Tata kelola pemerintahan tak kunjung membaik. Politisi semakin sewenang-wenang dan korup. Korupsi merajalela di semua lini, bahkan di parlemen—lembaga yang semestinya paling bersih karena memiliki fungsi pengawasan—justru menjadi pusat korupsi.

Jika dirunut, akar masalahnya terletak pada paradigma politik. Paradigma adalah kerangka konseptual, termasuk nilai, teknik, dan metode, yang digunakan suatu komunitas untuk memandang realitas. Sayangnya, paradigma politik yang dikembangkan elite politik di era reformasi justru menjauhkan praktik politik dari nilai-nilai luhur keadilan, martabat, dan kesejahteraan publik.

Para elite politik telah mereduksi pengertian politik hanya melulu persoalan kekuasaan. Mereka tidak meletakkan kepentingan publik menjadi sebuah kepentingan bersama yang diperjuangkan untuk diraih. Sebaliknya, mereka lebih mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Mereka membuat kebijakan yang tidak memihak publik (rakyat), rajin melakukan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan mengakumulasi kekuasaan untuk kekuasan.

Melihat beberapa kondisi elit politik di atas, bukan kah sudah cukup alasan untuk melakukan transformasi sufisme dalam dunia politik? Namun, tentu saja tanpa harus meniru “seadanya” ajaran sufisme dalam bentuknya yang masih “asli”. Artinya, nilai-nilai sufisme dapat diaplikasikan dalam bentuk yang lebih konkret terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat sebagaimana agama juga memiliki misi profetik. Yakni, tidak melakukan i’tizal (pengasingan diri) secara fisik, namun i’tizal terhadap perilaku yang menyimpang. Yakni dengan melakukan reinterpretasi terhadap sufisme sehingga ajarannya dapat lebih “membumi”.

Seperti dikatakan Jalaluddin Rumi, sufisme bukanlah ajaran untuk meninggalkan dunia, melainkan mengguncangnya. Para sufi modern bukanlah pelarian dari masalah, melainkan pembawa obor yang menyinari kegelapan dunia. Mereka tidak menolak akal, justru meninggikannya. Bagi mereka, rasionalitas tanpa kepekaan hati adalah kering, sementara spiritualitas tanpa akal adalah buta. Inilah simfoni sempurna: akal yang tunduk pada nurani, dan hati yang terang oleh kebijaksanaan.

Pintu Masuk

Namun demikian, untuk dapat menjadi seorang “politisi sufi” bukan merupakan pekerjaan gampang, di tengah budaya politik korup negeri. Dibutuhkan perjuangan batin yang panjang (riyadhoh), kegigihan (mujahadah) dan konsisten (istiqamah) untuk bisa lepas dari rintangan-rintangan yang menggoda berupa rangsangan-rangsangan kehidupan profan: harta, kekayaan, meraih kekuasaan dengan prinsip machiavellianisme dan keinginan-keinginan atau nafsu rendah manusia lainnya. Apalagi dunia politik dikenal dengan sarat godaan dan rayuan.

Berbeda dengan para sufi lainnya yang apolitik, “politisi sufi” justru sangat politiced. Ia mengharuskan diri bergelepotan dengan “noda-noda politik, tapi harus berhasil tidak terkena “noda”. Untuk menuju maqom tersebut, tahap awal yang amat penting dilakukan sebagai jalan masuk yakni melakukan pertobatan, dengan melakukan pendekatan (taqarrub) kepada Allah, yakni dengan mengubah paradigma politik yang selama ini dipahami sebagai akses yang bersifat profan, kini harus “ditransendentalkan” berupa jalan (thoriqah) menuju “penyatuan” dengan Tuhan (ittihad).

Formulasinya, dengan menganggap bahwa kekuasaan politik yang direngkuh oleh politisi harus diletakkan dalam bingkai menjadi thoriqah menuju Tuhan, yakni untuk mengabdikan kepada-Nya melalui “power” yang ia pegang untuk membuat kebijakan publik yang memihak rakyat. Karena itu, seorang politisi harus mampu mendorong dan memperjuangkan batinnya untuk tidak memberikan kesempatan kepada kekuasaan berubah menjadi “tuhan-tuhan kecil” (tauhid). Dari sini akan terpancar sebuah kesadaran kemanusiaan yang terproyeksikan dalam kehidupan sehari-hari. Segala aktivitas kehidupan politiknya akan menjadi bermakna bagi orang lain, memancarkan perangai terpuji serta tidak tergoda oleh kepentingan-kepentinan sesaat untuk diri, keluarga dan kelompoknya.

Lebih dari sekadar ritual, zikir bagi politisi sufi merupakan proses penyelarasan kebijaksanaan dengan rida ilahi. Setiap keputusan politik lahir dari dialog intens antara pertimbangan rasional dan bisikan hati nurani yang terhubung suara batin sejati. Dalam tradisi sufi, inilah yang disebut “musyawarah ruhani” – di mana kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai tujuan, melainkan amanah transendental.

Jika paradigma sufisme-politik ini diadopsi oleh mayoritas elite politik, kita akan menyaksikan transformasi politik: kekuasaan yang awalnya profan berubah menjadi medium ibadah kolektif. Kesejahteraan umum bukan lagi janji kampanye, melainkan manifestasi dari tauhid sosial. Keadilan sosial mewujud menjadi pertimbangan utama dalam tata kelola negara. Saat itulah Indonesia akan menjadi bayangan dari negeri baik yang diberkahi Tuhan, seperti dicita-citakan para pendiri negeri.

Wallahu a’lam bish-shawab

Penulis adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali