Anies Baswedan Janji Ajak Masyarakat Sipil Berkolaborasi dengan Negara

SOLO, MUHAMMADIYAHSOLO.COM. Pasangan calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-A.Muhaimin Iskandar, berjanji akan menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas penting dalam visi dan misinya. Pemerataan menjadi sangat urgen mengingat kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antarkawasan menjadi persoalan serius bagi bangsa Indonesia saat ini.

Selain itu, dalam membangun negara, pihaknya juga akan menggunakan pendekatan kolaborasi antara negara dengan civil society atau masyarakat sipil.  Kemajuan bangsa, kata Anies, tidak bisa hanya mengandalkan peran negara saja, melainkan harus berkolaborasi antarakeduanya.

“Kami ingin menjadi Indonesia yang lebih adil. Keadilan menjadi prinsip utama yang akan kami terjemahkan dalam berbagai kebijakan,” janji Anies Baswedan, Rabu (22/11/2023). Anies menyampaikan visi-misinya itu dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium K.H. Ahmad Dahlan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar dialog terbuka dengan mengundang ketiga pasangan Capres-Cawapres pada waktu dan tempat terpisah. Pada kesempatan perdana, acara diselenggarakan di Solo dengan mengundang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pada Kamis (23/11/2023), Muhammadiyah akan berdialog dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-M. Mahfud, M.D. di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sedangkan putaran terakhir pada Jumat (24/11/2023) dengan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dialog dengan ketiga pasangan ini sebagai ikhtiar untuk memberikan literasi politik kepada warga persyarikatan dan warga masyarakat lainnya.

Pada dialog yang dipandu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti tersebut, Anies memaparkan visi dan misi selama sekitar 30 menit di podium yang disedikan di Edutorium. Setelah itu dilanjutkan dialog dengan para panelis. Para panelis adalah Ketua PP Muhammadiyah K.H. Saad Ibrahim, Rektor UMS Sofyan Anif, pakar politik Siti Zuhro, pakar hukum tata negara Aidul Fitri dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuli Qodir.

Mantan Gubenur DKI Jakarta ini menjelaskan pihaknya berambisi menciptakan satu negara kemakmuran bagi seluruh warga Republik Indonesia.  Dalam implementasinya, bagaimana agar seluruh warga dan kawasan berada dalam kesetaraan kemakmuran dan kesetaraan kesempatan. Anies menjelaskan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan antarkawasan itu begitu nyata di Indonesia. “Bila kesenjangan ini kita biarkan terus-menerus, maka risikonya kita akan sulit menjaga persatuan ini,” jelas Anies di depan ribuan peserta dialog yang memadati Edutorium UMS. Sesungguhnya hakikat pembangunan bukan semata soal infrastruktur. Tapi yang lebih penting lagi adalah pembangunan manusianya. Anies lantas memaparkan data kesenjangan kawasan antara Jawa dan Kawasan Sumatera dengan kawasan Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.  Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia, indeks Sumatera dan Jawa pada 2013 adalah 69,83, sedangkan tahun 2022 IPM-nya 74,19. Sedangkan di kawasan lain seperti disebut di atas, IPM tahun 2013 adalah 64,81, sedangkan tahun 2022 adalah 69,47.

Artinya ada kesenjangan indeksnya sekitar 5. Paling tidak membutuhkan waktu satu dekade atau 10 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini baru satu indikator, yakni IPM. Belum lagi kalau dibandingkan menggunakan indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, maupun investasi.  Pasti kesenjangannya akan lebih jauh lagi.

Anies lantas mengingatkan pengalaman fenomena balkanisasi di negara Yugoslavia sekitar tahun 1990 yang awalnya karena ada kesenjangan ekonomi yang dibiarkan terus-menerus di antara berbagai kawasan di negara itu. Ujungnya adalah pecahnya negara Yugoslavia.  “Konflik di Yugoslavia karena disparitas ekonomi yang terus menerus. Kawasan Makedonia, Serbia itu maju. Sedangkan Bosnia-Herzegovina dan tempat lain itu turun terus menerus tapi dibiarkan,” jelasnya.

Membiarkan kesenjangan, menurut Anies, sama saja mengeringkan hutan, mengeringkan rumput. Cukup dilempar dengan rokok saja hutan dan rumput itu bisa terbakar. “Maka PR kita hari ini, jangan sampai kita mengeringkan rumput secara terus menerus,” katanya mengingatkan.

Perubahan Paradigma

Pada kesempatan dialog ini, Anies juga mengkritik paradigma pembangunan yang hanya bertumpu kepada pertumbuhan. Ini yang menyebabkan adanya kesenjangan ekononomi. Kue pembangunan menjadi besar tapi tidak ada pemerataan yang menikmati kue itu. Karena itu, Amin, nama pasangan Anies-Muhaimin, berjanji mengubah paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis pertumbuhan semata menjadi pembangunan untuk pemerataan dan demokrasi. Pendekatan pembangunan juga harus dibedakan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya karena Indonesia itu tidak homogen sehingga tidak bisa hanya menggunakan pendekatan terpusat.

Pada pelaksanaan pembangunan, negara tidak bisa menjalankan sendirian. Negara harus membangun kolaborasi dengan kalangan masyarakat sipil yang punya peran besar dalam pembangunan. Anies lantas mencontohkan peran persyarikatan yang luar biasa bagi pembangunan. Anies merinci jumlah amal usaha yang dikelola Muhammadiyah pada usianya  ke-111 tahun, antara lain rumah sakit sebanyak 112, sekolah (5.345), perguruan tinggi (172), pesantren (440), amal usaha kesejahteraan sosial (1.012). Menurut Anies, peran Muhammadiyah sebagai bagian dari civil society (masyarakat sipil) ini luar biasa yang harus menjadi perhatian negara.

Saat menjawab pertanyaan panelis, Anies juga berjanji akan membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi organisasi masyarakat sipil yang punya peran penting dalam pembangunan. Bahkan, katanya, tanah-tanah negara juga bisa digunakan organisasi masyarakat sipil untuk membangun lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga lainnya selama itu untuk melayani masyarakat. “Kalau tanah negara dipakai masyarakat sipil, tanah itu tidak akan hilang. Kalau dipakai investor malah bisa hilang,” ujar Anies yang disambut tepuk tangan ribuan peserta dialog. Anies dan Muhaimin juga ingin memperbaiki kualitas demokrasi yang kian turun indeksnya, termasuk memperbaiki indeks kebebasan pers maupun indeks persepis korupsi yang kian memburuk.

Pada acara dialog tersebut, Muhaimin Iskandar menyinggung soal kesehatan mental masyarakat. Saat ini kesehatan mental menjadi persoalan serius. Gangguan mental karena banyaknya tekanan hidup, seperti tekanan ekonomi dan tekanan-tekanan lainnya. Karenanya, negara harus hadir untuk mengatasi persoalan gangguan mental ini. Muhaimin juga mengajak kalangan agamawan juga berpartisipasi mengatasi persoalan kesehatan mental ini.

Pada akhir sesi dialog, Haedar Nashir menyerahkan piagam pengangkatan Anies dan Muhaimin sebagai anggota kehormatan Muhammadiyah. Pengangkatan ini sebagai bentuk penghormatan persyarikatan kepada para calon pemimpin bangsa.