Sekolah Muhammadiyah Harus Menjadi Pelopor Pendidikan Antikorupsi

SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Kota Solo memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang Pendidikan Antikorupsi (PAK) tahun 2023, belum lama ini. Penghargaan ini melengkapi penghargaan serupa yang diperoleh SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo, tahun 2022 lalu. Kedua penghargaan itu diberikan pada momentum Peringatan Hari Antikorupsi Dunia yang diperingati setiap 9 Desember.

Dua kali berturut-turut sekolah milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Solo ini memperoleh penghargaan yang sama. Penghargaan ini membanggakan bagi warga Muhammadiyah. Tidak hanya warga persyarikatan di Solo, melainkan warga persyarikatan secara keseluruhan. Penghargaan dari KPK ini bisa menjadi inspirasi bagi sekolah lain, baik sekolah di lingkungan persyarikatan maupun sekolah lainnya untuk sama-sama bisa membangun sistem pencegahan korupsi melalui pendidikan. Lembaga pendidikan harus menjadi basis pendidikan karakter, khususnya karakter tentang kejujuran, keterbukaan, transparansi yang menjadi dasar penting di bidang pencegahan tindakan korupsi. Setiap sekolah bisa membangun model yang berbeda untuk disesuikan dengan karakter masing-masing sekolah.

Sekolah mesti menjadi pelopor dalam pencegahan korupsi. Sekolah bukan hanya menyemai anak didik yang cerdas, melainkan pula melahirkan anak didik yang berakhlak mulia. Anak didik berkemajuan ini kelak akan menularkan kecerdasan dan akhlak mulia di lingkungan di mana para lulusan sekolah ini mengembangkan karir di berbagai bidang.

Kita tahu kasus korupsi masih menjadi persoalan besar di Tanah Air. Hampir semua sektor terinfeksi virus korupsi. Kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa triliun uang negara, uang rakyat yang tidak digunakan sebagai semestinya setiap tahunnya. Uang negara hasil pajak dari rakyat ini bukan kembali mengalir untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, melainkan mengalir ke kantong-kantong pribadi para penyelengara negara, politikus maupun pihak swasta. Penyelewengan uang negara ini yang membuat negara ini tidak maju-maju. Perilaku culas (sebagian) penyelenggara negara ini yang membuat rakyat tak beranjak sejahtera. Hak-hak rakyat yang seharusnya bisa membahagiakan mereka banyak dirampok para koruptor.

Prihatin

Kita prihatin melihat pemerintah, penegak hukum, yang tidak serius memberantas korupsi. Kalaupun ada penegakan hukum terhadap perilaku culas, itu terkesan “basa-basi” saja. Tidak diniatkan untuk benar-benar membersihkan negara dari tindak pidana korupsi. Seringkali  penegakan kasus korupsi dijadikan alat menekan kelompok-kelompok yang berbeda pandangan dengan penguasa. Apalagi penegak hukum utama sudah menjadi rumpun eksekutif. Polisi, kejaksaan, KPK yang menjadi bawahan eksekutif, dalam hal ini presiden. Kita tidak bisa terlalu berharap penegakan hukum yang serius kalau para penegak hukumnya tidak independen. Ditambah lagi para oknum penegak hukum banyak terjerat kasus korupsi. Lantas apa yang bisa kita harapkan dari mereka?

Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo, Sri Sayekti, memamerkan sertifikat penghargaan dari KPK. (Foto : Humas SD Muh. 1 Solo).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai salah satu indikator mengukur tingkat korupsi setiap negara memburuk pada 2022. Skor IPK Indonesia yang digagas Tranparency International (TI) ini tahun lalu adalah 34 (dari skala 0-100). Artinya indeks yang semakin besar atau mendekati 100 IPK sebuah negara makin bagus. Dengan skor 34, IPK Indonesia turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Posisi IPK Indonesia turun menjadi posisi ke-110 dari sebelumnya peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei. Ini yang menjadi problem serius bagi Bangsa Indonesia.

Selain berharap kepada penerapan sistem kerja negara yang bagus, kita berharap pula pada penegakan hukum yang benar-benar tegas dan independen. Siapapun yang korup, harus ditindak tegas. Kita juga menuntut kepada pemerintah serius menangangi kasus korupsi, bukan sekadar pencitraan.

Muhammadiyah dan Aisyiyah sebagai organisasi besar di Tanah Air bisa memelopori memerangi korupsi. Karena organisasi ini bukan penegak hukum, maka yang bisa dilakukan adalah pada tataran pencegahan. Persyarikatan mempunyai ribuan lembaga pendidikan dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang kesemuanya bisa digerakkan sebagai pelopor pendidikan antikorupsi. Penyemaian nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab dan amanah adalah nilai-nilai yang perlu menjadi bagian hidup anak-anak didik di lembaga pendidikan Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Pada momentum Hari Antikorupsi Dunia ini, lembaga pendidikan Muhammadiyah harus menjadi motor untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran di negeri ini. Untuk apa? Ini demi terbangunnya Indonesia Berkemajuan yang menjadi cita-cita kita bersama.

Semoga….