Negara Minta Kita Rajin Membaca, tapi Buku Terasa Mewah

Setiap tanggal Hari Buku Nasional atau Hari Pendidikan Nasional, kita selalu mendengar kalimat yang sama: minat baca masyarakat Indonesia harus meningkat. Pemerintah, sekolah, kampus, hingga komunitas literasi berlomba mengajak masyarakat membaca lebih banyak buku. Kampanye literasi hadir di mana-mana, mulai dari media sosial hingga seminar pendidikan.

Namun ada satu pertanyaan sederhana yang jarang diajukan: bagaimana mungkin orang diminta rajin membaca jika harga buku semakin sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat? Bagi kelas menengah perkotaan, membeli buku mungkin masih menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan sesekali.

Tetapi bagi mahasiswa, guru honorer, santri, hingga keluarga berpenghasilan rendah, satu buku baru seharga Rp100.000 hingga Rp150.000 bukan lagi pengeluaran kecil. Mereka harus memilih antara membeli buku, mengisi bensin, atau memenuhi kebutuhan dapur. Pada akhirnya, membaca bukan lagi persoalan niat, tetapi persoalan kemampuan ekonomi.

Ironinya, negara selama bertahun-tahun menjadikan literasi sebagai salah satu indikator pembangunan manusia. Indonesia bahkan terus berupaya memperbaiki kualitas pendidikan melalui berbagai program. Namun jika akses terhadap buku semakin berat secara ekonomi, maka cita-cita membangun masyarakat pembelajar akan selalu berhadapan dengan realitas daya beli masyarakat.

Karena sesungguhnya, bangsa yang membaca tidak hanya dibentuk oleh slogan. Ia dibangun melalui akses yang murah, mudah, dan adil terhadap pengetahuan.

Pajak Buku dan Kesalahpahaman Publik

Beberapa waktu terakhir, publik ramai memperdebatkan isu PPN 12 persen terhadap buku. Isu tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa harga buku akan semakin mahal dan literasi akan menjadi barang mewah. Namun perlu diluruskan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini tidak sesederhana narasi yang beredar di media sosial.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan PPN 12 persen sejak 2025 hanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu yang tergolong mewah, bukan secara umum kepada seluruh barang. Selain itu, terdapat berbagai jenis buku yang memang telah memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan regulasi perpajakan, terutama buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

Bahkan pada awal 2025, Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan bahwa buku fiksi dan komik yang memenuhi kriteria sebagai buku umum yang mengandung unsur pendidikan juga memperoleh fasilitas pembebasan PPN, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, berhenti pada penjelasan normatif saja juga tidak cukup. Sebab persoalan literasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh status pajak, melainkan oleh keseluruhan ekosistem perbukuan yang membuat harga buku tetap terasa mahal bagi sebagian besar masyarakat.

Ketika Buku Kalah dari Secangkir Kopi dan Kuota Internet

Mari melihat kenyataan di lapangan. Harga satu buku baru dari penerbit nasional saat ini umumnya berada pada kisaran puluhan hingga ratusan ribu rupiah. Untuk mahasiswa atau guru honorer dengan penghasilan terbatas, membeli dua atau tiga buku dalam sebulan sudah menjadi kemewahan.
Di sisi lain, biaya produksi buku juga terus meningkat.

Harga kertas, tinta, distribusi antarpulau, hingga biaya percetakan mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Semua faktor itu ikut membentuk harga jual buku yang akhirnya harus ditanggung oleh pembaca.

Akibatnya, masyarakat perlahan beralih ke media yang lebih murah dan instan. Video berdurasi satu menit lebih menarik daripada membaca buku selama seminggu. Bukan semata-mata karena masyarakat malas membaca, tetapi karena akses terhadap pengetahuan cepat jauh lebih murah dibanding membeli buku cetak.

Inilah paradoks besar literasi Indonesia. Kita meminta masyarakat membaca lebih banyak, tetapi lingkungan ekonomi justru membuat aktivitas membaca menjadi semakin mahal.

Negara yang Ingin SDM Unggul Harus Permudah Jalan Menuju Ilmu

Presiden pertama Indonesia, Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan. Kalimat itu tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan sekolah atau universitas saja. Ilmu juga hidup melalui buku, perpustakaan, dan budaya membaca.

Negara-negara dengan tingkat literasi tinggi umumnya memiliki kebijakan yang mempermudah masyarakat memperoleh buku. Mereka memberikan subsidi perpustakaan, mendukung penerbit lokal, hingga memperluas akses buku digital. Mereka memahami bahwa investasi terbesar bukan hanya jalan tol atau gedung pencakar langit, tetapi juga kualitas manusia yang lahir dari budaya membaca.

Indonesia sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Sistem Perbukuan yang menempatkan buku sebagai instrumen mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari distribusi buku yang timpang hingga harga yang belum sepenuhnya terjangkau.

Karena itu, diskusi mengenai pajak buku seharusnya tidak berhenti pada angka 11 atau 12 persen. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa membaca tidak berubah menjadi kemewahan.

Literasi Tidak Bisa Bertumbuh Jika Buku Menjadi Barang Elit

Hari ini, kita sering menyalahkan rendahnya minat baca masyarakat. Padahal mungkin persoalannya lebih dalam daripada sekadar kebiasaan. Bagaimana seseorang dapat membangun budaya membaca jika sejak awal akses terhadap buku sudah dibatasi oleh kemampuan ekonomi?

Literasi bukan hanya soal kemauan individu. Literasi adalah hasil dari kebijakan negara, dukungan keluarga, kualitas perpustakaan, harga buku, dan pemerataan akses pengetahuan. Ketika salah satu unsur itu timpang, budaya membaca pun sulit berkembang.

Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara pandang. Jangan hanya bertanya mengapa masyarakat jarang membeli buku. Tanyakan juga mengapa harga buku masih terasa mahal bagi jutaan warga Indonesia. Jangan hanya mengajak membaca, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki buku.

Pada akhirnya, bangsa tidak akan menjadi cerdas hanya karena sering mengadakan seminar literasi. Bangsa menjadi cerdas ketika buku benar-benar dapat dijangkau oleh semua orang, bukan hanya oleh mereka yang mampu membelinya.