Satu Arah, Banyak Sekolah: Refleksi atas Sentralisasi Pendidikan Muhammadiyah Solo

“Awal Mula Sentralisasi Pendidikan Muhammadiyah Solo”, judul artikel yang ditulis oleh Dr. Mohamad Ali, Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Solo pada laman www.muhammadiyahsolo.com membuka sedikit banyak peta tata kelola pendidikan Muhammadiyah di Surakarta. Beliau menutup tulisannya, bahwa “tujuan penerapan sentraliasi pendidikan Muhammadiyah di Solo adalah untuk konsolidasasi lembaga pendidikan Muhammadiyah dan perluasan mutu dan kualitas sekolah/madrasah Muhammadiyah.” Berangkat dari pernyataan tersebut, maka artikel ini bukan bermaksud mengkritik kebijakan namun mencoba memberikan perluasan sudut pandang terhadap konsep sentralisasi yang dilakukan oleh Majelis Pendidikan PDM Kota Solo.

Sejarah sentralisasi pendidikan Muhammadiyah harus dibaca bukan sekadar memahami mengapa sentralisasi perlu dilakukan, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan strategis: apakah desain sentralisasi masih menjadi model terbaik untuk menghadapi tantangan pendidikan Muhammadiyah hari ini dan masa depan? Pertanyaan ini penting karena atmosfer pendidikan terus berubah. Kompetisi semakin terbuka, ekspektasi masyarakat semakin tinggi, teknologi semakin canggih, dan sekolah dituntut untuk terus update dan adaptif. Sehingga, perdebatan sentralisasi tidak lagi diletakkan sebagai pilihan untuk saling adu, melainkan sebagai upaya titik temu keseimbangan antara konsolidasi dan otonomi.

Memusatkan Sistem, Bukan Semua Keputusan

Model sentralisasi dalam kaca mata manajemen pendidikan modern, yang lebih penting bukan seberapa banyak kewenangan berada di pusat, tetapi apa yang perlu dikelola secara bersama dan apa yang harus tetap menjadi kewenangan sekolah. Arah ideologis, standar mutu, sistem data, pengembangan SDM, pengelolaan aset strategis, serta layanan tertentu dapat dikonsolidasikan. Sebaliknya, inovasi pembelajaran, program unggulan, strategi komunikasi dengan masyarakat, dan respons terhadap karakteristik lokal perlu diberikan ruang kepada sekolah. Prinsipnya, standar boleh sama tetapi inovasi tidak harus seragam. Dengan demikian, sentralisasi tidak menjadi alat birokratis tetapi menjadi sarana membangun kekuatan kolektif. Lalu bagaimana dengan sekolah nonsentral?

Persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka. Jika sebagian sekolah Muhammadiyah Solo berada dalam sistem sentralisasi PDM, sementara sekolah lainnya tetap dikelola PCM atau PRM, maka muncul pertanyaan: apakah perbedaan model tata kelola juga melahirkan perbedaan akses terhadap sumber daya, perhatian, dan kesempatan berkembang? Secara historis, perbedaan tersebut telah dijawab Dr.Mohamad Ali bahwa sekolah yang sejak awal didirikan PDM memiliki konstruksi kelembagaan yang berbeda dengan sekolah yang lahir dari PCM atau PRM. Namun, perbedaan sejarah seharusnya tidak menjadi pembeda derajat kelembagaan.

Apabila sekolah sentral mendapatkan akses lebih besar terhadap pengembangan sistem aset, SDM, pendanaan, teknologi, jejaring atau kebijakan strategis. Sementara sekolah non-sentral merasa berjalan sendirian, maka sangat mungkin muncul rasa ketidakadilan dan kecemburuan. Hal ini bukan semata-mata persoalan emosional. Ia mungkin dapat berkembang menjadi problematika manajerial: fragmentasi, kompetisi internal, lemahnya rasa memiliki terhadap ekosistem pendidikan bersama, bahkan munculnya persepsi “sekolah pusat” dan “sekolah pinggiran”. Padahal masih dalam satu naungan bendera Persyariakatan Muhammadiyah.

Berbeda Tata Kelola, Tetap Satu Ekosistem

Sekolah sentral dan non-sentral tidak harus memiliki struktur pengelolaan yang sama. Keduanya semestinya berada dalam satu ekosistem mutu pendidikan Muhammadiyah. Inilah maqom penting yang perlu dikembangkan. Majelis Pendidikan tidak harus mengakuisisi semua sekolah untuk dapat memberikan manfaat kepada seluruh sekolah Muhammadiyah Solo. Majelis Pendidikan justru lebih tepat berperan sebagai composer ekosistem pendidikan, menyatukan arah, menyediakan standar, mengembangkan sistem, membangun data bersama, memperkuat kompetensi guru, dan menghubungkan sumber daya. Landasana ini, memungkinkan sekolah tetap berotonomi, tetapi tidak merasa berjalan sendiri. Dalilnya: Different governance, equal opportunity to grow. Model pengelolaan boleh beda, tetapi kesempatan untuk meningkatkan mutu harus terbuka bagi semuanya.

Selanjutnya, gagasan sekolah yang kuat membantu sekolah yang lemah menjadi wujud ta’awun yang sangat bagus. Sisi lain, pemerataan mutu tidak bisa berhenti pada logika subsidi. Sekolah yang kecil belum tentu buruk dan sekolah yang besar belum tentu unggul dalam semua bidang aspek. Setiap sekolah Muhammadiyah Solo memilik persoalan dan potensi yang berbeda. Maka, intervensi Majelis Pendidikan PDM Kota Solo harus berbasis data dan kebutuhan: diagnosis, pendampingan, target, evaluasi dan strategi kemandirian. Perlu ditekankan bahwa mindset yang dibangun bukan sekadar “sekolah kuat membantu sekolah lemah” tetapi “sekolah kuat ikut memperkuat ekosistem agar semakin banyak sekolah menjadi kuat”. Keunggulan satu sekolah harus menjadi pengetahuan bersama. Guru terbaik dapat menjadi mentor lintas sekolah. Praktik dan program yang berhasil dapat direplikasi. Teknologi, pelatihan, asesmen, dan layanan profesional dapat dikembangkan bersama. Maka, di sinilah sentralisasi menjadi economics of scale bukan sekadar pemusatan administrasi.

Sekolah Muhammadiyah vs Sekolah Muhammadiyah?

Problem yang tak kalah krusial adalah potensi kompetisi internal. Apabila sekolah Muhammadiyah Solo berjalan dalam ekosistem yang terfragmentasi sangat besar kemungkinan terjadi perebutan siswa, program tumpang tindih, promosi yang saling berkompetisi, bahkan capaian keberhasilan satu sekolah Muhammadiyah akan dianggap ancaman bagi sekolah Muhammadiyah lainnya. Idealnya energi terbesar harusnya diarahkan untuk menghadapi tantangan eksternal. Maka perlu perubahan sudut pandang: sekolah Muhammadiyah Solo bukan kompetitor satu sama lainnya, tetapi bagian dari portofolio pendidikan Persyarikatan. Harapan besarnya bahwa keunggulan satu sekolah akan memperkuat pemerataan reputasi mutu pendidikan Muhammadiyah secara keseluruhan.

Pemerataan mutu sendiri tidak mungkin dijalankan tanpa data bersama. Majelis Pendidikan membutuhkan peta yang utuh mengenai kondisi seluruh sekolah: jumlah dan karakteristik siswa, kualitas guru, sarana, keuangan, capaian akademik, Ismuba, prestasi, kepuasan orang tua, daya saing, hingga keberlanjutan peserta didik. Dengan data tersebut, distribusi sumber daya tidak ditentukan oleh kedekatan struktural, tetapi oleh kebutuhan dan dampak. Standar mutu juga perlu dirumuskan secara bersama. Namun, standar bukan berarti menyeragamkan semua sekolah. Yang disamakan adalah nilai, mutu minimum, dan arah strategis; sementara metode, program unggulan, dan kreativitas tetap dapat berbeda.

Pada akhirnya, sentralisasi bukan semata-mata siapa yang memegang wewenang. Persoalan paling mendasar adalah bagaimana Muhammadiyah Solo memandang seluruh sekolahnya sebagai satu kekuatan pendidikan. Mengambil paradigma bahwa sekolah sentral dan non-sentral sebagai bagian satu ekosistem maka perbedaan tata kelola dapat menjadi khazanah kekayaan, bukan masalah. Semangat ta’awun, amanah, keadilan, dan tajdid harus diterjemahkan dalam desain manajemen yang nyata: berbagi sumber daya, pengetahuan, membangun sistem bersama, dan membukan kesempatan tumbuh-kembang secara adil.

Masa depan tata kelola pendidikan Muhammadiyah Solo mungkin tidak perlu memilih antara sentralisasi dan desentralisasi. Majelis Pendidikan hanya butuh memusatkan arah, standar, data, sistem, dan sumber daya strategis sekaligus memberi ruang inovasi, kreativitas, dan pengambilan keputusan operasional kepala sekolah. Fokus Majelis Pendidikan bukan menjadikan semua sekolah sama, melainkan memastikan semua sekolah berkesempatan untuk menjadi unggul. Bukan juga menjadikan sekolah berjalan dalam satu arahan komando manajerial, tetapi memastikan tidak ada sekolah Muhammadiyah di Solo yang merasa berjalan sendirian.

Penulis adalah guru SD Muhammadiyah 14 Kota Solo