Awal Mula Sentralisasi Pendidikan Muhammadiyah Solo

Salah satu manifestasi gerakan Muhammadiyah yang paling mudah ditangkap dan dirasakan oleh publik adalah hadirnya lembaga pendidikan formal mulai dari jenjang pra-sekolah, sekolah, sampai tingkat perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Muhammadiyah hadir di seluruh penjuru nusantara, baik di pelosok perdesaan sampai lingkungan perkotaan. Untuk menjamin tata kelola berjalan dengan baik, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen dan PNF) mengeluarkan serangkaian ketentuan dan peraturan yang setiap periode (5 tahun) ditelaah kembali dan direvisi agar senantiasa aktual dan bisa menjadi bingkai dan kerangka orientasi pengembangan sekolah.

Secara garis besar, praktik manajemen pendidikan Muhammadiyah bisa dikategorikan menjadi dua model, yaitu model sentralisasi dan model desentralisasi. Dalam model desentralisasi, kewenangan dan otoritas pengelolaaan di tangan sekolah. Sebagian besar pendidikan Muhammadiyah menganut model ini. Sementara itu, penerapan model sentralisasi pendidikan cukup bervariasi. Ada yang meletakkan kewenangan dan otoritas di tangan Persyarikatan Muhammadiyah dan ada yang di tangan Majelis Dikdasmen dan PNF. Ragam variasi sentralisasi berakar kuat pada konteks kesejarahan dan karakteristik Muhammadiyah di masing-masing tempat.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang Jawa Tengah, Pimpinan  Cabang Muhammadiyah Cileungsi, (Kabupaten Bogor, Jawa Barat) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunungpring  (Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang) untuk menyebut beberapa daerah yang memilih sentralisasi di tingkat Persyarikatan pada tingkat Daerah di Kota Magelang, tingkat Cabang untuk Cileungsi, dan tingkat Ranting untuk Gunungpring. Berbeda dengan itu, Muhammadiyah Kota Solo memberikan kewenengan ke tangan Majelis Dikdasmen (Majelis Pendidikan).

Esai ini berupaya menelusuri asal muasal perintisan dan penerapan model sentralisasi pendidikan Muhammadiyah Kota Solo. Penelusuran ini penting karena secara historis, Muhammadiyah Kota Solo merupakan pelopor sentralisasi pendidikan ketika daerah-daerah lain masih nyaman dengan model desentralisasi. Majelis Pendidikan PDM Kota Solo telah membentuk tim penulisan sejarah pendidikan Muhammadiyah dan tim bekerja dengan baik mengundang tokoh-tokoh kunci dan menelusuri arsip maupun dokumen yang mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana perkembangan model sentralisasi di Solo.

Ketika pimpinan Majelis Pendidikan PDM kota Solo melakukan studi tiru ke Majelis Dikdasmen PDM Kota Magelang pada hari Sabtu, 1 Agustus 2026,  Mbah Yatino, sesepuh PDM kota Magelang,  menyampaikan bahwa: perintisan sentralisasi di sini diawali dengan belajar dan mengadakan studi tiru ke Solo pada tahun 1993. Kalau di Kota Magelang dimulai setelah tahun 1993. Pertanyaannya, kapan proses sentraliasi pendidikan Muhammadiyah Solo bermula?

Awal mula sentraliasi pendidikan Muhammadiyah di kota Solo pada tahun 1980-an, setelah Muktamar ke-41 Muhammadiyah tahun 1985 yang kebetulan bertempat di Solo, melalui Keputusan Musyawarah Daerah PDM Kota Solo yang saat itu diketuai oleh Moechson Boerhani. Sedangkan Ketua Majelis Dikdasmen (Majelis Pendidikan dan Kebudayaan) adalah Asjhuri.

Bersifat Parsial

Pertanyaan yang selalu muncul di benak warga Muhammadiyah adalah, mengapa sentralisasi pendidikan Muhammadiyah di Solo bersifat parsial, hanya beberapa sekolah yang manajemennya disentral, sementara beberapa sekolah Muhammadiyah yang lain proses penyelenggaraannya di tangan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM)? Dari penelusuran sumber-sumber sejarah lisan dari pelaku sejarah diketahui bahwa sekolah ataupun madrasah yang dikelola secara sentral merupakan sekolah yang sejak awal didirikan oleh PDM Kota Solo. Adapun sekolah yang sejak awal didirikan oleh PRM maupun PCM tidak disertakan dalam proses sentralisasi ini.

Sekarang tiba pada pertanyaan, mengapa proses sentralisasi pendidikan dilakukan? Alasan mengapa Muhammadiyah Solo melakukan sentralisasi adalah pertama, untuk melakukan konsolidasi sumber daya (guru-tenaga kependikan), keuangan dan aset Persyarikatan sedemikian rupa sehingga benar-benar bermanfaat untuk kemajuan amal usaha pendidikan dan Persyarikatan. Kedua, dengan sentralisasi diharapkan terjadi proses pemerataan mutu dan kualitas sekolah Muhammadiyah. Sekolah yang banyak muridnya dan bermutu dapat berbagi pada sekolah yang masih kecil jumlah siswanya. Majelis Dikdasmen dapat menjadi jembatan untuk proses pemerataan mutu pendidikan.

Secara ringkas dapat ditarik benang merah bahwa tujuan penerapan sentraliasi pendidikan Muhammadiyah di Solo adalah untuk konsolidasasi lembaga pendidikan Muhammadiyah dan perluasan mutu dan kualitas sekolah/madrasah Muhammadiyah. Tujuan sentralisasi ini harus menjadi arah dan orientasi pimpinan Majelis Dikdasmen maupun pimpinan sekolah sedemikian rupa sehingga konsolidasi dan pemerataan mutu menjadi agenda utama setiap periode kepemimpinan. Ini artinya strategi dan teknik pengembangan sekolah terus dievaluasi, apakah pemerataan mutu dan konsolidasi berjalan secara optimal.

Penulis adalah Ketua Majelis Pendidikan PDM Kota Solo