UMS Nilai Penguatan Literasi Harus Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

SOLO, MUHAMMADIYAHSOLO.COM – Pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2026 dinilai berpotensi menghambat upaya peningkatan budaya literasi di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Digital UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Hardika Dwi Hermawan, menilai kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan investasi sumber daya manusia di masa depan.

Hardika menjelaskan berbagai indikator internasional masih menunjukkan tingkat literasi Indonesia relatif rendah. Pada 2015, Indonesia tercatat berada di peringkat 60 dari 61 negara dalam indeks minat baca dunia. Sementara hasil Programme for International Student Assessment (PISA) menempatkan kemampuan literasi membaca Indonesia di posisi 62 dari 70 negara.

Meski demikian, ia menyebut kondisi tersebut mulai membaik dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Perpusnas, tingkat kegemaran membaca meningkat dari 55,74 pada 2020 menjadi 72,44 pada 2024. Salah satu faktor pendorongnya ialah program distribusi buku yang pada 2024 telah menyalurkan lebih dari 10 juta eksemplar ke berbagai daerah.

“Namun, saat minat baca dan literasi mulai meningkat, justru program distribusi buku yang menjadi motor penggeraknya dipangkas pada tahun 2026. Ini bukan sekadar soal anggaran yang ketat, tetapi memotong program yang sedang berhasil,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Hardika, penguatan literasi seharusnya menjadi prioritas pembangunan nasional karena berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Ia mengusulkan agar anggaran literasi diproteksi sebagai belanja wajib sehingga tidak menjadi pos pertama yang dikurangi saat terjadi efisiensi anggaran.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Digital UPT Perpustakaan dan Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Hardika Dwi Hermawan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah memperkuat distribusi buku melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar akses bacaan semakin merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia juga mengusulkan gerakan membaca dijadikan kebijakan berkelanjutan, memperbanyak pojok baca di ruang publik, serta meningkatkan transparansi dalam penentuan prioritas anggaran.

Di lingkungan perguruan tinggi, Hardika mengatakan UMS terus membangun budaya literasi melalui berbagai program meski memiliki keterbatasan anggaran. Salah satunya melalui UMS Library Corner yang bekerja sama dengan sejumlah sekolah, seperti SMP Muhammadiyah Program Khusus dan SMA Batik Surakarta, sehingga layanan literasi dapat menjangkau masyarakat di luar kampus.

Perpustakaan UMS juga rutin menggelar Library Literacy Festival yang menghadirkan berbagai kegiatan, seperti lomba menulis, gerakan membaca bersama selama 10 menit setiap hari Senin, hingga Biblio Battle yang mempertemukan dosen, mahasiswa, dan pustakawan untuk menumbuhkan budaya membaca secara lebih menarik.

Hardika turut menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang mendukung peningkatan literasi, termasuk penghapusan pajak buku. “Jika negara serius mengenai literasi, buku seharusnya dibebaskan dari pajak. Itu menjadi langkah strategis agar harga buku lebih terjangkau, meningkatkan minat masyarakat membeli buku, sekaligus mendorong budaya menulis,” katanya.

Ia menambahkan, di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI), perpustakaan justru memiliki peran yang semakin penting. Menurutnya, meskipun AI mampu menyajikan informasi dengan cepat, perpustakaan tetap menjadi ruang untuk membangun kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, serta membedakan fakta, opini, dan disinformasi.

“Bukan hanya soal buku yang hilang ketika anggaran dipangkas, tetapi juga kesempatan generasi muda untuk memperoleh pengetahuan. Perpustakaan merupakan infrastruktur pengetahuan yang membangun manusia sebagai fondasi kemajuan bangsa,” ujarnya.