Program Makan Gratis di Sekolah: Nutrisi atau Potensi Keracunan Masal?

Beberapa bulan terakhir, program makan gratis di sekolah yang digadang – gadang pemerintah pusat sebagai solusi pemenuhan gizi anak sekolah menjadi sorotan publik. Alih -alih hanya disambut sukacita, program senilai triliunan rupiah ini justru dikejutkan oleh kasus keracunan massal di berbagai daerah. Di Sulawesi Selatan, ratusan siswa muntah dan pusing setelah menyantap makanan dari dapur sekolah. Di Jawa Barat, kasus serupa juga terjadi meski dengan skala lebih kecil. Media sosial ramai menyorotinya: apakah “nutrisi gratis” ini justru bisa berubah menjadi “bencana kesehatan” baru?

Secara konsep, program makan bergizi gratis memiliki misi mulia: menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta meringankan beban ekonomi orang tua. Data Riskesdas tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting anak Indonesia masih 21,5%, sementara anemia pada remaja putri mencapai hampir 30%. Memberi asupan bergizi di sekolah merupakan salah satu strategi logis yang didukung banyak ahli.

Namun, di sisi lain, aspek keamanan pangan belum mendapat perhatian memadai. Kasus keracunan di Sulsel, Jabar, hingga NTT menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi bahan, standar higienitas dapur, hingga rantai penyimpanan makanan. WHO menegaskan, keracunan makanan pada anak dapat berdampak serius: dehidrasi, gangguan pencernaan jangka panjang, bahkan mengancam nyawa. Apa yang seharusnya menjadi perayaan gizi justru berubah menjadi kekhawatiran massal di banyak sekolah.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, terdapat celah-celah sistemis dalam implementasi program ini. Di banyak sekolah, distribusi bahan pangan masih dilakukan tanpa standar penyimpanan yang memadai. Sayur dan daging dibeli di pasar lalu diangkut dengan kendaraan seadanya, tanpa pengendalian suhu. Kontaminasi bisa terjadi kapan saja, mulai dari rantai distribusi hingga saat bahan masuk ke dapur sekolah.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah. Tidak semua dapur bergizi gratis dibekali pelatihan keamanan pangan. Padahal, mencuci sayur dengan benar, menyimpan daging di suhu tepat, atau sekadar memakai sarung tangan bisa menentukan aman tidaknya makanan. Situasi ini diperparah oleh minimnya pengawasan terintegrasi. Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan sekolah seharusnya membentuk jejaring pengawasan ketat, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan pengawasan sering kali dilakukan seadanya.

Belajar dari Kisah Nyata

Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh paling mencolok. Pada bulan Juli 2025, lebih dari 150 siswa SD harus dilarikan ke puskesmas setelah mengonsumsi nasi kotak yang terkontaminasi e.coli. Kasus serupa muncul di Jawa Barat pada bulan Agustus 2025 ketika puluhan siswa SMP mengeluh mual setelah makan ayam olahan dari vendor luar sekolah. Di NTT, pada bulan September lalu, belasan siswa keracunan setelah mengonsumsi lauk ikan yang tidak segar.

Kisah-kisah ini bukan sekadar insiden kecil yang bisa ditutup dengan permintaan maaf. Ia merupakan alarm keras: program nasional sebesar ini tidak boleh dijalankan dengan mental proyek semata. Tanpa standar kesehatan publik yang ketat, niat baik pemerintah justru berpotensi memperbesar masalah kesehatan anak.

Menjaga Program, Bukan Membatalkan

Meski banyak kritik mengemuka, menyerukan penghentian program makan gratis bukanlah jawaban. Justru, program ini sangat penting bagi masa depan generasi Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana agar niat baik tidak berubah menjadi petaka?

Pertama, yang harus dilakukan adalah memperkuat standar nasional keamanan pangan sekolah. Pemerintah perlu menetapkan prosedur baku yang jelas mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Aturan ini bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak yang wajib dipenuhi semua sekolah.

Kedua, keterlibatan puskesmas dan kader gizi harus dipastikan dalam pengawasan harian. Mereka bisa menjadi mata dan telinga lapangan, memastikan rantai produksi makanan benar-benar aman. Ketiga, sertifikasi dapur sekolah juga harus diterapkan. Sekolah dengan dapur sendiri perlu melalui audit berkala terkait sanitasi, sementara sekolah yang belum mampu harus bekerja sama dengan vendor yang memiliki rekam jejak higienitas terjamin.

Tidak kalah penting adalah edukasi berkelanjutan. Guru, siswa, hingga orang tua perlu dilibatkan dalam kampanye kebersihan dan pengawasan makanan. Karena pada akhirnya, keamanan pangan bukan hanya urusan dapur sekolah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh ekosistem pendidikan. Kemudian apabila Langkah di atas belum mengatasi, maka tidak ada salahnya untuk program makanan bergizi gratis bisa dialihkan menjadi pemberian uang tunai kepada orang tua, pemberian beras kepada orang tua ataupun dikembalikan kepada kantin setiap sekolah dimana dana disuplai dari dana makan bergizi gratis dengan pengawasan yang ketat.

Program makan bergizi gratis di sekolah merupakan langkah strategis menuju generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Tetapi jika pengawasan longgar, ia justru bisa mencetak “generasi rawan keracunan”. Gratis saja tidak cukup, makanan itu harus bergizi, sehat, dan aman.

Kini,  bola ada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat tentu mendukung niat baik ini, tapi publik juga berhak menuntut standar terbaik serta orang tua bisa tenang apabila anak mereka mengkonsumsi makan bergizi gratis. Karena apa gunanya makanan gratis, bila anak-anak kita justru pulang ke rumah dengan perut sakit dan wajah pucat.

Penulis dosen prodi Spesialis Medikal Bedah Universitas Muhammadiyah Semarang