Pakar UMS Soroti Pentingnya Pengawasan dalam Program Makanan Bergizi Gratis

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM—- Istilah Makanan Bergizi Gratis (MBG) semakin familiar di tengah masyarakat Indonesia. Program yang awalnya diperkenalkan sebagai “Makan Siang Gratis” saat masa kampanye pemilihan presiden kini telah menjadi kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia.

Uji coba telah dilakukan di beberapa sekolah, menunjukkan potensi besar program ini dalam mendukung tumbuh kembang anak. Namun, bagi para ahli gizi, program MBG bukanlah hal baru. Sejarah menunjukkan kebijakan serupa telah diterapkan sejak 1997 melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

Program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyediakan kudapan bergizi bagi anak usia sekolah, dengan fokus pada pemenuhan sekitar 15% kebutuhan energi dan 10% kebutuhan protein harian mereka. Seiring waktu, kebijakan ini terus berkembang, termasuk melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2011 yang memperluas sasaran program hingga balita bergizi kurang dan ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK).

Pakar Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Mutalazimah, mengungkapkan sejak 2017, bentuk makanan tambahan telah mengalami perubahan, mulai dari biskuit balita hingga biskuit khusus untuk ibu hamil dengan kandungan gizi yang disesuaikan.

Lebih Komprehensif

Namun, ia menekankan program MBG diharapkan dapat menjadi penyempurnaan dari berbagai program sebelumnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. “Dari perspektif ilmu gizi, MBG mencakup tiga bidang utama, yaitu Manajemen Penyelenggaraan Makanan (MPM), Gizi Masyarakat, dan Gizi Klinik. Ketiganya memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan program ini,” jelasnya Senin, (3/2/2025).

Dari sisi MPM, aspek utama yang harus diperhatikan adalah pengadaan bahan, pengolahan, hingga penyajian makanan yang aman dan bergizi. Penerapan standar keamanan pangan, seperti ISO 22000 dan HACCP, menjadi kunci untuk menghindari kontaminasi yang berisiko menimbulkan penyakit.

Selain itu, menu yang disajikan harus mempertimbangkan kebutuhan energi, protein, serta kearifan lokal di masing-masing daerah. “Dari perspektif Gizi Masyarakat, kita harus memastikan bahwa MBG benar-benar dapat membantu menurunkan prevalensi masalah gizi seperti stunting, KEK, dan anemia. Pemantauan status gizi melalui pengukuran antropometri dan kadar hemoglobin perlu dilakukan secara berkala,” tambahnya.

Sementara itu, dalam bidang Gizi Klinik, penting untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan kondisi fisiologis individu, termasuk memperhatikan alergi, penyakit bawaan, serta interaksi zat gizi tertentu yang dapat mempengaruhi metabolisme anak-anak.

Pakar Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Mutalazimah. (Humas)

Mutalazimah juga menyoroti peran Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) dalam mendukung implementasi program MBG. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui catur dharma, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan implementasi Al Islam Kemuhammadiyahan.

“Edukasi gizi, pelatihan keamanan pangan, hingga penelitian daya terima program MBG merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan oleh akademisi dalam mendukung program ini,” ujarnya.

Harapan terhadap MBG ke depan mencakup pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan, mulai dari produksi makanan hingga evaluasi keberhasilan program. Keterlibatan UMKM dan pemanfaatan potensi lokal juga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan.

“Jika semua aspek ini dilakukan dengan baik, MBG berpotensi menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan generasi emas pada tahun 2045. Mari kita dukung upaya pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak Indonesia untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.