MBG dan Ilusi Presiden Seumur Hidup

Pada Minggu (19/10/2025), bakda Magrib hingga Isyak, saya mengikuti pengajian rutin di masjid dekat kompleks perumahaan saya, di Colomadu, Karanganyar. Masjid ini tidak jauh dari rumah. Saya senang beribadah di masjid ini. Pertama, kultur peribadatannya mengikuti manhaj Muhammadiyah. Setiap awal puasa maupun Idulfitri/Iduladha selalu ikut keputusan Persyarikatan.

Kalau pengajian, suguhan minumannya Airmu, air dalam kemasan produksi Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Ketua takmirnya juga tokoh Muhammadiyah Karanganyar. Namun, saya belum mengecek apakah masjid ini sudah ada Surat Keputusan (SK) dari pengurus Muhammadiyah setempat, atau sekadar kulturnya yang sama? Kedua, masjid ini bersih dan nyaman. Pakai pendingin ruangan lagi. Jadi, saat hawa panas ngenthang-ngenthang seperti hari-hari ini, sangat nyaman berlama-lama di masjid.

Tadi malam, sang ustaz yang masih relatif muda ini, berceramah tentang banyak hal. Saya sudah lama mengenal ustaz ini karena pernah jadi legislator di Kota Solo saat saya masih aktif liputan sebagai jurnalis. Saya tidak tahu, apakah dia masih mengenal saya atau tidak he…he…he…Dalam ceramahnya, dia banyak bercerita pengalaman pribadinya sebagai santri di sebuah pondok pesantren. Rupanya, dia juga ikut “panas” dengan tayangan program “Xpose Uncencored” yang dirilis di salah satu televisi swasta. Program ini memantik kontroversi dan banyak diprotes saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama (NU).

Perlu Dikritisi

Seperti halnya saat saya mendengarkan ceramah pengajian, selalu ada materi yang saya terima dengan baik, berdasarkan pertimbangan akal sehat dan nurani saya, tapi ada juga yang perlu saya kritisi. Tadi malam, saya banyak menundukkan kepala sambil bersila mengikuti kata demi kata sang ustaz. Tapi, saya langsung terbelalak dan mengarahkan pandangan kepada kepada sang ustaz saat dia menyinggung soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah maupun santri di pesantren. Dia bercerita banyak manfaat MBG, khususnya bagi santri-santri di pesantren yang, menurutnya, sangat terbantu program ini. Bahkan, dia mengatakan program MBG ini sesuai dengan ajaran Islam karena memberi makan, khususnya kepada orang yang tengah menimba ilmu. Itu pahalanya banyak.

“Kalau MBG ini berhasil, Prabowo bisa menjadi presiden seumur hidup,” katanya lantang. “Nanti tinggal memikirkan Wapresnya siapa,” lanjut sang ustaz. Sebagian anggota jemaah pun ngekek-ngekek. Saya tersenyum simpul, tahu ke mana arah pembicaraan sang ustaz. Saya yang tadinya sedikit ngantuk, tiba-tiba mak tratab mendengarnya.  “Hmmm. Wong baru satu tahun jadi presiden saja rasanya seperti ini, apalagi seumur hidup,” begitu protes saya dalam hati. Saya mau ngomong keras, tapi, saya ingat, ini di masjid. Nanti bikin heboh. Iya, kebetulan Senin, 20 Oktober 2025, ini tepat satu tahun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. MBG adalah program mercusuar Prabowo selain Koperasi Merah Putih.

Sah-sah saja, siapapun, membangun perspektif atas sebuah kebijakan pemerintah, termasuk MBG. Namun, perspektif itu harus seimbang antara sisi baik dan sisi kurang atau tidak baiknya. Bila sebuah kebijakan politik hanya dilihat dari satu sudut, dalam bahasa para wartawan, itu namanya tidak cover both sides alias tidak mengover dari dua sisi yang berbeda. Tidak berimbang. Bahwa MBG memberi makan “bergizi” kepada para siswa, ya pasti banyak manfaatnya. Maaf, kata bergizi, saya kasih tanda petik. Karena, kadang-kadang bukan bergizi lagi, tapi bisa juga bikin keracunan.  Bahwa MBG memberi peluang kerja bagi orang-orang tertentu, itu juga benar adanya. Namun, kita mesti mengingat, MBG ini butuh dana gila-gilaan. Tahun 2026 nanti, MBG menyedot anggaran Rp335 triliun di APBN. Setiap hari, MBG menyedot uang rakyat Rp1,2 triliun. Dana yang sangat besar untuk urusan makan.

Pemerintah kelabakan untuk memenuhi janji-janji populis saat kampanye. Efisiensi besar-besaran yang tentu memotong anggaran-anggaran lain yang sebenarnya tidak kalah penting, seperti biaya pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan urusan urgen publik lainnya. Pemerintah daerah kelabakan karena dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipotong. Di Kota Solo saja, TKD yang dipangkas sebesar Rp218 M, tahun depan. Sehingga, tahun 2026, Pemerintah Kota Solo akan menerapkan WFH (work from home) bagi ASN satu hari setiap pekan. Tentu saja, mau pakai teori paling canggih sekalipun, WFH pasti akan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. ASN juga tidak produktif karena tidak bisa bekerja maksimal saat WFH. Di daerah lain, untuk menutupi defisit anggaran APBD, pemerintah daerah menaikkan pajak daerah. Siapa yang kena? Ya tentu rakyat.

Pemotongan anggaran ketat ini juga berpengaruh kepada kondisi perekenomian nasional. Bagaimana pun, belanja pemerintah selama ini masih menjadi daya ungkit untuk menggerakkan perekonomian. Ekonomi lesu, akibatnya banyak pemutusan hubungan kerja. Daya serap dunia usaha terhadap tenaga kerja juga berkurang. Pengangguran melonjak. Kalau ekonomi lesu, siapa korbannya? Ya pasti rakyat. Kesulitan mendapatkan pekerjaan, kesulitan untuk menjual produknya bagi para pelaku usaha. Siapa yang rugi? Lagi-lagi rakyat. Gelontoran dana triliunan dari MBG tidak akan mampu memulihkan kondisi perekonomian secara nasional karena mata rantai MBG tentu lebih banyak pada sektor pangan. Itu pun belum tentu bisa dinikmati para petani sayur dan bakul-bakul kecil. Yang gembira malah pabrik susu dalam kemasan—dan produk lainnya—yang produknya sering disajikan di MBG. Dan, tentu saja, para pemilik dapur MBG yang berasal dari kalangan “itu-itu” saja.

Jadi, MBG banyak mendatangkan lapangan kerja, tapi juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Di satu sisi menggerakkan roda perekonomian di sektor pangan, tapi sekaligus “mematikan” sektor-sektor produktif lainnya. MBG memberikan makanan gratis bagi anak sekolah, tapi banyak pula orang tua yang kehilangan pekerjaan karena PHK sehingga mereka kesulitan memberi makan bergizi di rumah. Belum lagi risiko keracunan massal yang mengintai para siswa penerima manfaat MBG karena tata kelola MBG yang asal-asalan. Belum lagi kalau kita bertanya, apakah program ini tepat sasaran? Anak dari keluarga paling kaya di republik ini dengan anak paling miskin pun mendapatkan jatah anggaran yang sama. Sekolah-sekolah yang menyasar kelompok kelas menengah dan menengah atas pun fasilitas MBG-nya sama dengan sekolah-sekolah “miskin” yang gedungnya reyot hampir ambruk. Memberi makan gratis kepada anak-anak orang kaya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Toh mereka sudah terbiasa makan enak dan bergizi.

Jadi, Pak Ustaz, MBG ini sangat kompleks dan rumit. Tidak sesederhana bahwa program ini karena “kemuliaan” Presiden Prabowo untuk memberi makan kepada pelajar, ibu-ibu hamil, kepada fakir-miskin. Kalau pun itu sebuah kemuliaan, tentu yang paling mulia dan berhak mendapatkan pahala adalah rakyat Indonesia yang “merelakan” pajaknya untuk membiayai MBG. Yang rela membayar pajak lebih tinggi untuk MBG. Yang rela hak-hak publiknya dipotong demi ambisi politik penguasa. Yang terpaksa terkena PHK karena MBG. Demo besar-besaran, dan berakhir dengan kerusuhan, pada Agustus lalu, sebenarnya menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah besar di republik tercinta ini. Tapi, menghadapi situasi kalut seperti itu, sang penguasa masih lebih suka ber-omon-omon dengan menyalahkan “pihak lain” ketimbang menangkap denyut kegelisahan rakyat. Entahlah…

Saya tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung. Bisa singkat, bisa juga berlangsung lama. Mungkin hanya malaikat dan Tuhan yang tahu kondisi Indonesia ke depan.

Jadi, masih yakin dengan jargon “presiden seumur hidup”, Pak Ustaz?

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Muhammadiyahsolo.com