Guru Honorer vs Petugas MBG: Saat Kelayakan Gaji Menjadi Cermin Kejanggalan Sosial

Di ruang publik Indonesia hari ini, muncul perbandingan yang terasa menampar nurani: gaji guru honorer kerap kalah dari petugas MBG (Makan Bergizi Gratis). Bukan untuk merendahkan profesi siapa pun, tetapi fakta ini memantik kegelisahan kolektif.

Bagaimana mungkin mereka yang mendidik generasi masa depan justru hidup dalam ketidakpastian ekonomi, sementara sektor lain yang juga penting tampak lebih cepat memperoleh pengakuan material?

Perdebatan ini cepat memanas. Ada yang membela kebijakan negara, ada yang mengkritiknya habis-habisan. Media sosial menjadikannya arena adu argumen, sering kali tanpa empati. Padahal persoalan ini bukan sekadar soal siapa lebih pantas digaji tinggi, melainkan tentang bagaimana negara memaknai kerja, nilai, dan martabat sosial.

Tulisan ini tidak hendak memihak secara simplistis. Ia berusaha menengahi, membaca persoalan ini dari kacamata sosiologis: mengapa ketimpangan ini muncul, apa argumen di kedua sisi, dan bagaimana jalan tengah yang lebih adil bisa dibayangkan.

Guru honorer adalah tulang punggung pendidikan di banyak daerah, terutama wilayah 3T. Mereka mengajar dengan fasilitas terbatas, jam kerja panjang, dan beban administratif yang tak ringan. Namun imbalan yang diterima sering kali jauh dari layak bahkan di bawah upah minimum.

Dari sudut pandang sosiologi kerja, ini adalah bentuk underpaid essential labor. Pekerjaan esensial bagi keberlanjutan sosial, tetapi dinilai rendah secara ekonomi. Negara seolah mengandalkan narasi “pengabdian” untuk menutup ketimpangan struktural. Ketika pengabdian dijadikan alasan, tuntutan kesejahteraan mudah diredam.

Banyak guru honorer tidak menuntut kemewahan. Mereka menuntut kepastian. Gaji yang cukup untuk hidup layak, bukan sekadar bertahan. Ketika perbandingan dengan petugas MBG muncul, luka lama itu terbuka kembali: mengapa profesi pendidik selalu diminta bersabar?

Argumen Pro MBG: Program Strategis dan Dampak Langsung

Di sisi lain, petugas MBG juga bukan pekerja sembarangan. Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai intervensi serius terhadap stunting, gizi buruk, dan ketimpangan kesehatan anak. Petugas di lapangan bekerja dengan target, standar keamanan pangan, dan tekanan distribusi yang tinggi.

Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa gaji yang layak adalah syarat keberhasilan program. Tanpa insentif memadai, kualitas layanan bisa turun. Dalam logika kebijakan publik, MBG adalah investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia, sehingga wajar jika negara mengalokasikan anggaran besar dan upah yang kompetitif.

Dari perspektif ini, membandingkan gaji MBG dengan guru honorer dianggap tidak adil. Masalahnya bukan pada MBG yang “kebanyakan digaji”, tetapi pada guru honorer yang “kurang dihargai”. Dua persoalan berbeda yang seharusnya tidak saling meniadakan.

Namun kritik tetap mengemuka. Secara sosiologis, MBG dipandang sebagian kalangan sebagai program yang cepat terlihat hasilnya secara politik. Makanan bisa difoto, dibagikan, dan dilaporkan. Dampaknya langsung, kasatmata. Sementara pendidikan adalah kerja sunyi, hasilnya jangka panjang, sulit diukur dalam satu periode kekuasaan.

Inilah yang disebut sosiolog Pierre Bourdieu sebagai symbolic capital. Program dengan daya simbolik tinggi cenderung mendapat prioritas. Pendidikan, meski fundamental, kalah “seksi” di hadapan kebijakan populis. Guru honorer kembali tersisih karena kerja mereka tidak viral.

Kritik ini tidak menolak MBG, tetapi mempertanyakan prioritas. Apakah negara sedang tergoda pada kebijakan yang cepat terlihat, sementara fondasi jangka Panjang Pendidikan dibiarkan rapuh?

Jika ditarik lebih dalam, persoalan ini berakar pada cara negara menilai kerja. Dalam sosiologi, dikenal konsep valuation of labor: pekerjaan yang dekat dengan hasil ekonomi langsung cenderung dihargai lebih tinggi dibanding kerja reproduktif sosial seperti pendidikan.

Guru bekerja membentuk karakter, nalar, dan nilai. Dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Karena tidak langsung terkonversi menjadi angka ekonomi, kerja ini sering diremehkan secara struktural. MBG, sebaliknya, berada dalam logika proyek: terukur, terhitung, dan cepat dievaluasi.

Ketimpangan ini bukan salah individu guru atau petugas MBG. Ini cacat desain kebijakan yang gagal melihat pendidikan sebagai investasi utama, bukan beban anggaran.

Bukan Adu Nasib, Tapi Koreksi Sistem

Menjadikan guru honorer dan petugas MBG sebagai kubu yang saling berhadapan adalah kesalahan besar. Ini jebakan konflik horizontal yang mengalihkan perhatian dari masalah inti: ketidakadilan struktural dalam kebijakan upah.

Jalan tengahnya jelas secara prinsip: menaikkan martabat guru honorer tanpa menurunkan martabat petugas MBG. Negara mampu melakukan keduanya jika memiliki keberpihakan yang jelas. Pendidikan dan gizi bukan rival, melainkan dua pilar yang saling menguatkan.

Kelayakan gaji seharusnya ditentukan oleh dampak sosial jangka panjang, beban kerja, dan risiko, bukan oleh seberapa cepat kebijakan itu bisa dipamerkan. Perdebatan guru honorer vs petugas MBG seharusnya menjadi cermin, bukan arena saling serang. Ia mengungkap wajah kejanggalan sosial kita: negara yang masih gamang menempatkan pendidikan sebagai prioritas sejati.

Jika bangsa ini serius ingin maju, maka menghormati guru bukan sekadar slogan Hari Pendidikan. Ia harus hadir dalam kebijakan konkret, terutama soal kesejahteraan. Karena guru yang lapar tidak akan mampu mengenyangkan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, keadilan sosial bukan tentang siapa yang lebih layak dibanding yang lain, melainkan tentang keberanian negara memperbaiki sistem yang timpang. Di situlah perdebatan ini seharusnya bermuara.