Reduksi Konsep “Ad-Diin Al-Islam”

Secara sosiologis, historis, dan bahkan politis kata ad-diin telah menjadi fakta sosial yang diterjemahkan sebagai agama—suka tidak suka, setuju atau tidak setuju. Ada hegemoni, kita “wajib” menyepakati makna kata tersebut. Menjadi problematik, ketika ad-diin al-Islam diterjemahkan, dilembagakan, dan dipraktikkan sebagai agama Islam. Istilah ini sah, dan diakui negara, hingga secara administratif dan identitas kolektif, penyebutan agama Islam tidak terelakkan.

Namun, persoalan muncul ketika konsep Islam sepenuhnya dipahami dan dibatasi dalam kerangka “agama” tersebut. Di titik inilah terjadi reduksi makna yang serius: Islam tidak lagi dibaca sebagai way of life, melainkan menyempit menjadi ritualisme, identitas formal, dan simbol sosial. Padahal, sebagaimana ditegaskan H.A.R. Gibb, Islam is not merely a religion, but a complete way of life (Islam bukan hanya agama namun jalan hidup yang lengkap).

Secara Qur’ani, ad-diin tidak identik dengan pengertian agama modern yang cenderung formal dan institusional. Ad-diin menunjuk pada cara tunduk, orientasi hidup, sistem nilai, serta kesadaran pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Ketika Al-Qur’an menyebut “Maaliki yaumid-diin” (QS. al-Fātiḥah: 4), yang dimaksud bukan sekadar urusan ritual, melainkan keseluruhan hidup manusia yang kelak dipertanggungjawabkan. Yaumid-diin berarti hari pertanggungjawaban.

Dalam kerangka ini, ad-diin al-Islam pada level konsep bukanlah agama Islam sebagai kategori sosial atau identitas, melainkan Islam sebagai sikap kepasrahan secara sadar. Islam adalah cara manusia menempatkan diri di hadapan Tuhan, mengelola kekuasaan, harta, dan relasi sosial dengan kesadaran moral dan tanggung jawab. Karena itu, ketika berbicara pada level konseptual, tidak selalu relevan untuk terus menyebut Islam sebagai agama.

Reduksi makna terjadi ketika Islam sebagai konsep dipaksa tunduk sepenuhnya pada logika agama sebagai identitas. Islam kemudian lebih mudah dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki dan dibela, bukan sebagai cara hidup yang harus dihayati dan diwujudkan. Dari sini, Islam bergeser dari orientasi etis menuju penanda sosial.

Dampak reduksi ini sangat terasa dalam konteks Indonesia. Islam hadir kuat sebagai identitas publik dan simbol sosial. Ekspresi ritual semakin semarak, atribut keislaman semakin dominan, dan wacana keislaman dalam berbagai pengajian semakin marak. Namun, pada saat yang sama, praktik korupsi tetap sistemik, etika kekuasaan lumpuh, dan ketertiban sosial lemah.

Kementerian Agama justru kerap disebut sebagai salah satu kementerian dengan persoalan integritas paling serius dan korup. Dua mantan menterinya—Said Agil Husin Al Munawar dan Suryadharma Ali—telah terbukti dan dipidana dalam kasus korupsi. Sementara itu, dalam perkembangan mutakhir, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut dalam proses penyidikan KPK terkait dugaan penyalahgunaan kuota dan dana haji, meskipun hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka.

Fakta lain menunjukkan bahwa ketua umum partai politik Islam pun tidak imun dari praktik korupsi. Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, mengawali terjerat kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi pada masa kepemimpinannya (2010–2013), yang berujung pada vonis pidana penjara. Hal serupa terjadi pada Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, yang ditangkap KPK pada tahun 2019 dalam operasi tangkap tangan terkait praktik suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Contoh Nyata Paradoks

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadi contoh nyata paradoks tersebut. Islam sebagai identitas tampak kuat, tetapi Islam sebagai sikap hidup sering kali absen dalam praktik bernegara dan bermasyarakat. Islam hadir di mimbar dan ritual, tetapi melemah dalam pengelolaan amanah publik.

Masalahnya bukan pada Islam, melainkan pada “cara Islam dipahami”. Ketika Islam direduksi menjadi agama dalam pengertian identitas, ia melahirkan rasa memiliki dan pembelaan emosional, tetapi tidak selalu melahirkan kesadaran etis yang mendalam. Seseorang bisa merasa cukup islami karena status dan ritualnya, tanpa merasa dituntut untuk jujur, amanah, dan adil.

Dalam kondisi seperti ini, Islam sebagai agama terjebak pada ritualisme. Ibadah ritual dijalankan secara rutin, bahkan masif, tetapi terpisah dari realitas sosial. Padahal Al-Qur’an menegaskan bahwa ibadah ritual memiliki fungsi transformatif. “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (QS. al-‘Ankabūt: 45). Jika salat tidak berpengaruh pada perilaku, persoalannya bukan pada ibadahnya, melainkan pada cara Islam dipahami dan dihayati.

Reduksi makna ad-diin juga menjelaskan mengapa Islam sering gagal berfungsi sebagai kekuatan etis di ruang publik. Islam mudah dijadikan legitimasi simbolik, tetapi sulit dijadikan dasar koreksi diri. Ia hadir sebagai bahasa moral, namun tidak selalu hadir sebagai tuntutan moral. Akibatnya, Islam bisa keras dalam klaim, tetapi lunak dalam komitmen etis.

Padahal Al-Qur’an menegaskan bahwa yang bernilai di sisi Allah bukanlah klaim, melainkan kepasrahan yang nyata. “Sesungguhnya ad-diin di sisi Allah hanyalah al-Islam” (QS. Āli ‘Imrān: 19). Ayat ini tidak menegaskan keunggulan identitas, melainkan menegaskan bahwa yang diterima Allah adalah “kepasrahan hidup”, bukan sekadar pengakuan formal.

Mengembalikan makna ad-diin al-Islam berarti mengembalikan Islam sebagai jalan hidup atau way of life, tanpa menafikan keberadaannya sebagai agama dalam pengertian sosiologis, historis dan politis. Islam sebagai konsep harus dibebaskan dari reduksi identitas agar kembali berfungsi sebagai orientasi etis yang membentuk perilaku individu dan peradaban.

Indonesia tidak kekurangan orang yang beragama Islam, tetapi kekurangan Islam yang hidup sebagai sikap. Selama Islam terus dipahami terutama sebagai identitas dan agama dalam pengertian sempit, paradoks antara ritual dan realitas sosial akan terus berulang. Namun ketika Islam kembali dihayati sebagai kepasrahan secara sadar dan tanggung jawab di hadapan Allah, di situlah Islam menemukan kembali relevansinya, yakni Islam sebagai ad-diin, bukan sebagai agama.

Wallahu a’alamu bi showaab.

Penulis adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Boyolali