Warga Muhammadiyah Rindu Berpolitik?

Saya menangkap suasana psikologis berupa kerinduan warga persyarikatan terlibat dalam politik praktis. Tentu tidak dalam konteks organisasi, melainkan bagaimana kader Muhammadiyah bisa mewarnai isu-isu politik yang ini kian hangat. Secara organisasi Muhammadiyah tidak bisa terlibat dalam politik praktis.

Saya memahami kerinduan itu. Selama ini (seolah-olah) Muhammadiyah tidak diperhitungkan dalam konstestasi politik di pemilihan umum, baik di pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif. Tidak ada tokoh persyarikatan yang masuk radar partai politik atau setidaknya menjadi wacana publik.  Sementara, kader organisasi lain—dalam hal ini Nahdlatul Ulama (NU)—menjadi “rebutan” karena dianggap menjadi penentu kemenangan. Dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden,  ada dua tokoh NU yang masuk jadi cawapres, masing-masing Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.

Terus di mana posisi kader Muhammadiyah? Ini yang membuat warga Muhammadiyah baper. Preferensi politik di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh hubungan primordial antara kandidat dan para pemilihnya. Seperti ada yang kurang jika kita memilih calon yang tidak ada hubungan batin. Situasi ini yang membuat warga Muhammadiyah merasa tidak terwakili ikatan primordialnya dengan para kandidat pada pemilu mendatang.

Dalam pandangan saya, kebaperan itu sebenarnya emosi sesaat yang muncul menjelang pemilu saja. Setelah itu akan hilang. Memang, andai warga Muhammadiyah jadi “rebutan” partai politik, itu bisa memenuhi dahaga psikologis sesaat. Namun, kalau kita pikirkan lebih jauh, akan ada risiko yang mesti kita tanggung.  Siklus politik lima tahunan tersebut akan membuat orang Muhammadiyah sibuk kasak-kusuk.  Tentu ini akan mengganggu konsentrasi Muhammadiyah dalam mengurusi ribuan amal usaha yang sudah menjadi trademark-nya.  Mengurus amal usaha butuh ketekunan, kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan yang tiada batas. Hiruk pikuk politik pasti mengganggu “kekhusukan” Muhammadiyah mengurusi umat melalui amal usaha. Belum lagi kalau ada konflik di internal Muhammadiyah karena intrik-intrik politik. Bahaya bukan?

Tahan Godaan

Kita tengok sejarah sejenak. Khittah Ujung Pandang hasil Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada 21-26 September 1971, mengevaluasi keterlibatannya dalam politik praktis. Salah satu keputusannya, posisi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam yang tidak memiliki hubungan organisatoris dengan parpol dan tidak merupakan afiliasi dari parpol ataupun organisasi mana pun. Keputusan itu sebagai koreksi atas dukungan Muhammadiyah kepada Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) sebagai “kendaraan” politik bagi kader-kader persyarikatan. Hasilnya Parmusi hanya memperoleh suara 6 persen suara sah atau memperoleh 24 kursi pada Pemilu 1971.  Pengalaman histori ini tentu menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali.

Problemnya, saat ini, Muhammadiyah juga berkepentingan agar kadernya bisa menempati posisi-posisi penting baik di eksekutif maupun legislatif. Posisi ini selain berfungsi secara pragmatis bagi organisasi, jugaa bisa menjadi saluran nilai-nilai berkemajuan dalam berpolitik. Tidak heran bila Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendorong agar kadernya yang punya potensi untuk bisa berkompetisi sehat untuk masuk ke pos-pos tersebut asalkan tidak membawa nama Muhammadiyah. Syarat lainnya, menurut saya, kader yang akan menempati pos penting itu merupakan kader yang bisa membawa politik berkemajuan untuk Indonesia. Dan tahan godaan tentunya.

Dalam forum Dialog Ideologi, Politik, dan Organisasi (Ideopolitor) yang digelar Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PDM Kota Solo Sabtu-Minggu (4-5/11/2023) di Asrama Haji Donohudan, Boyolali juga terungkap tentang program Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah yang menargetkan satu dapil (daerah pemilihan) satu kader Muhammadiyah bisa terpilih pada pemilu legislatif mendatang. Sebagai strategi memberi ruang kader mengimplementasikan politik berkemajuan, ya boleh-boleh saja. Tapi ini harus dilakukan secara hati-hati. Kita tahu habitus politik kita begitu buruk. Pragmatisme politik di Indonesia sangat kuat. Nilai keagungan politik seperti berada di tong sampah.

Pada satu sisi, situasi ini menjadi tugas Muhammadiyah untuk memperbaiki keadaan. Pada kondisi lain,habitus politik yang bobrok ini malah bisa menyeret pandangan dan perilaku politik kader untuk ikut arus. Ini yang berbahaya. Karena itu, dalam tulisan di ruang ini sebelumnya, saya mengusulkan adanya Sekolah Politik Berkemajuan bagi kader persyarikatan yang akan ikut kontestasi politik.  Sekolah sebagai ikhtiar serius menyiapkan kader persyarikatan tahan banting masuk dalam belantara politik yang liar. Kalau saya memodifikasi pesan K.H. Ahmad Dahlan, kira-kira begini, “Hidup-hidupilah dunia politik, jangan mencari penghidupan di dunia politik.”

Kalau gagal menyiapkan kader, alih-alih bisa membanggakan.  Yang terjadi mereka akan menjadi beban persyarikatan.

Ah, betapa malunya kita….

Penulis adalah pengurus Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Solo

Sumber : Buletin Tajdid Pendidikan MPI Kota Solo edisi 16 Tahun 2023