Akademisi UMS Ingatkan Pentingnya Kepastian Teknis dalam Ekspor Satu Pintu

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM — Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Akbar Pratama Kartika menilai kebijakan ekspor satu pintu yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi memperkuat penerimaan negara dari sektor komoditas.

Namun, kebijakan tersebut perlu didukung transparansi, kepastian teknis, dan komunikasi publik yang memadai agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

Menurut Akbar, kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan pemerintah untuk menekan praktik manipulasi volume ekspor dan permainan invoice yang selama ini berpotensi mengurangi penerimaan devisa negara. “Motif utamanya adalah menyelamatkan potensi income negara. Kita seharusnya mendapat imbal hasil yang cukup besar dari komoditas kita,” jelasnya, Selasa (9/6/2026).

Ia menuturkan Indonesia memiliki posisi strategis dalam perdagangan komoditas global, termasuk batu bara. Dengan sistem transaksi yang lebih transparan, potensi penerimaan negara dari sektor ekspor dapat meningkat secara signifikan.

Akbar menilai manipulasi invoice menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dalam sejumlah kasus, nilai maupun volume ekspor yang dilaporkan tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sehingga mengurangi potensi devisa yang masuk ke dalam negeri.

Menurutnya, penguatan devisa sangat penting bagi perekonomian nasional, terutama saat nilai tukar rupiah menghadapi tekanan. Cadangan devisa yang kuat dapat menjadi penyangga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak kenaikan biaya impor.

“Cadangan devisa itu menjadi sangat penting. Ketika mata uang terdepresiasi, belanja impor menjadi lebih mahal. Kita butuh devisa yang cukup besar sebagai buffer agar perekonomian tetap berjalan lancar,” ujarnya.

Jangan Tergesa-gesa

Meski memiliki tujuan positif, Akbar mengingatkan implementasi kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Pelaku usaha masih membutuhkan kejelasan terkait mekanisme hubungan antara eksportir, pembeli internasional, dokumen perdagangan, hingga karakteristik masing-masing komoditas.

Ia menilai ketidakjelasan aturan teknis berpotensi memunculkan sentimen negatif di kalangan pelaku usaha maupun investor. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan aktivitas bisnis secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diterapkan memiliki kepastian hukum, mekanisme bisnis yang jelas, serta didukung sosialisasi yang memadai.

Akbar juga menyoroti potensi dampak terhadap eksportir swasta. Menurutnya, pelaku usaha cenderung mengambil sikap menunggu apabila regulasi belum disertai petunjuk teknis yang rinci. Sikap tersebut dapat memengaruhi aktivitas perdagangan dan berdampak pada dinamika ekonomi nasional.

Sementara bagi UMKM, dampak kebijakan diperkirakan tidak dirasakan secara langsung karena fokus utamanya berada pada ekspor komoditas. Namun, gejolak pasar yang muncul akibat ketidakpastian kebijakan tetap dapat berpengaruh terhadap biaya produksi, nilai tukar, maupun iklim usaha secara umum.

Sebagai rekomendasi, Akbar menyarankan pemerintah memperpanjang masa transisi sebelum menerapkan kebijakan secara penuh. Ia juga mengusulkan pembentukan tim pengawas ekspor untuk memastikan kesesuaian antara komoditas yang dikirim dengan dokumen perdagangan yang dilaporkan.

Selain itu, komunikasi publik dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Pemerintah perlu menyampaikan tujuan, mekanisme, dan tahapan implementasi secara jelas agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kebingungan di kalangan pelaku usaha.

Akbar menegaskan kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat penerimaan negara apabila dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.