Doktor Pertama Hukum Unimugo Dikukuhkan UMS, Angkat Isu Obat Ilegal untuk Aborsi

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengukuhkan Noor Rahmad sebagai doktor baru dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) dalam Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor, Rabu (22/7/2026).

Noor Rahmad dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum ke-109 UMS setelah mempertahankan disertasi berjudul “Penyalahgunaan Obat Ilegal untuk Tindakan Aborsi melalui Platform Digital di Indonesia: Studi terhadap Penegakan Hukum Berbasis Transendental.” Ia dinyatakan lulus dengan nilai 3,79 di bawah bimbingan Promotor Prof. Absori dan Ko-promotor Rizka.

Usai pengukuhan, Noor Rahmad mengaku bersyukur atas capaian tersebut karena menjadi doktor pertama di bidang hukum Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimugo), sekaligus doktor pertama pada Program Studi Hukum dan Fakultas Sains Humaniora Unimugo.

“Alhamdulillah, saya menghantarkan doktor ini menjadi doktor pertama di Fakultas Sains Humaniora, doktor pertama di Program Studi Hukum, dan doktor pertama di Kebumen,” ujarnya.

Ia menjelaskan Program Doktor Ilmu Hukum UMS memiliki kekhasan karena mengembangkan kajian hukum berbasis transendental yang memadukan hukum normatif dengan nilai-nilai Islam.

“UMS ini sangat khusus karena berbasis transendental, memadukan antara hukum normatif dengan hukum Islam. Dalam penelitian saya, penyalahgunaan obat ilegal untuk aborsi harus dikaji tidak hanya dari hukum positif, tetapi juga pendekatan transendental agar penegakan hukum tidak hanya melihat kasus secara formal, tetapi juga mengedepankan upaya preventif untuk menjaga keutuhan jiwa dan raga manusia,” katanya.

Noor Rahmad memilih tema penyalahgunaan obat ilegal untuk tindakan aborsi karena peredaran obat tersebut melalui platform digital masih menjadi persoalan hukum di Indonesia. Menurutnya, kemudahan akses melalui media daring menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Obat-obatan ilegal saat ini banyak beredar, termasuk melalui media online. Hal tersebut menjadi alasan saya mengambil tema ini, mengapa sampai saat ini obat ilegal masih dapat beredar luas dan bagaimana efektivitas penegakan hukumnya,” ujarnya.

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengukuhkan Noor Rahmad sebagai doktor baru dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) dalam Sidang Terbuka Promosi dan Pengukuhan Doktor, Rabu (22/7/2026). (Humas)

Berdasarkan hasil penelitiannya, Noor Rahmad merekomendasikan perubahan paradigma penegakan hukum agar tidak hanya berfokus pada tindakan represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan.

“Pemerintah dan penegak hukum jangan hanya melihat penegakan hukum ketika sudah ada kasus, tetapi perlu memperkuat langkah preventif. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja,” katanya.

Ia menilai pengawasan terhadap peredaran obat ilegal di ruang digital perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kepolisian, hingga lembaga terkait lainnya.

Sementara itu, Promotor Program Doktor Ilmu Hukum UMS, Prof. Absori, mengatakan Program Doktor Ilmu Hukum UMS berkomitmen menjaga kualitas lulusan melalui pengembangan ilmu hukum berbasis nilai-nilai transendensi Islam.

“Kami memang tidak banyak menerima mahasiswa. Yang kami jaga adalah kualitas. Amanat para pendiri Program Doktor Ilmu Hukum UMS adalah jangan terlalu ekspansif menerima mahasiswa S3, tetapi lakukan seleksi yang baik agar menghasilkan doktor-doktor yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberhasilan Noor Rahmad menyelesaikan studi doktoral sekaligus menjadi doktor pertama di bidang hukum Unimugo.

“Dr. Noor Rahmad ini masih muda dan menjadi doktor pertamanya Unimugo. Ini menjadi kebanggaan karena dari institusi tersebut akan lahir lebih banyak akademisi dan profesional yang memiliki kapasitas keilmuan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, UMS juga mengukuhkan empat doktor baru lainnya dari Program Doktor Ilmu Hukum FHIP, yakni Marita Fatimah, Hairu Mondosiyoko, Any Farida, dan Anna Azharniyah. Pengukuhan tersebut semakin menegaskan komitmen UMS dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia.