Pertamax Naik ke Rp16.250, Pengamat UMS Soroti Beban Kelas Menengah

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM – Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Isu yang ramai dibicarakan mulai dari ancaman inflasi hingga potensi lonjakan konsumsi BBM subsidi akibat perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Deni Aditya Susanto, menilai dampak kenaikan harga Pertamax perlu dilihat secara utuh dan tidak berlebihan. Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi secara fiskal masih tergolong rasional.

“Kalau harga BBM nonsubsidi terus ditahan terlalu lama, ruang fiskal pemerintah akan semakin terbebani. Penyesuaian harga menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan fiskal negara,” ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Deni menjelaskan, kenaikan harga Pertamax berbeda dengan kenaikan BBM subsidi seperti solar atau Pertalite yang dampaknya lebih cepat terasa pada distribusi barang dan jasa. Sebab, mayoritas kendaraan logistik masih menggunakan solar dan biodiesel yang memperoleh dukungan subsidi pemerintah.

Artinya, kenaikan Pertamax tidak serta-merta mendorong lonjakan harga kebutuhan pokok. “Kalau yang naik BBM subsidi untuk transportasi logistik, dampaknya langsung terasa pada harga beras, sayur, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara Pertamax lebih banyak digunakan kelompok menengah, sehingga transmisi inflasinya lebih lambat,” jelasnya.

Menurut Deni, tekanan inflasi kemungkinan tetap ada, tetapi bergerak bertahap. Kenaikan biaya transportasi pribadi dapat memicu tuntutan kenaikan upah, lalu direspons dunia usaha melalui penyesuaian biaya produksi dan harga barang.

Karena proses tersebut tidak terjadi seketika, inflasi nasional dinilai masih berada pada level yang relatif aman. Deni menilai kelompok yang paling terdampak justru kelas menengah. Mayoritas pengguna Pertamax berasal dari kelompok ini, sementara pendapatan mereka tidak otomatis naik saat biaya transportasi meningkat.

Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. (Humas)

Akibatnya, sebagian anggaran rumah tangga yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan lain harus bergeser untuk biaya mobilitas. “Pendapatan tetap, tetapi biaya hidup meningkat. Di sinilah tekanan daya beli muncul,” katanya.

Kondisi ini berpotensi mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Berdasarkan sejumlah survei konsumsi energi, pengguna Pertamax diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dari total konsumen BBM nasional.

Meski begitu, Deni memperkirakan perpindahan konsumsi tidak akan terlalu besar, hanya sekitar 10–12 persen dari total pengguna Pertamax. Namun, pergeseran kecil itu tetap dapat menambah beban subsidi negara secara signifikan. “Jika perpindahan konsumsi cukup besar, tambahan subsidi yang harus ditanggung negara diperkirakan berkisar Rp12 triliun sampai Rp29 triliun,” ungkapnya.

Menghadapi kenaikan biaya hidup, Deni menyarankan masyarakat kelas menengah lebih cermat mengelola keuangan. Diversifikasi sumber pendapatan dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Kalau memungkinkan, jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Kalau belum memungkinkan, pengeluaran harus dikelola lebih hati-hati,” ujarnya.

Ia juga mendorong masyarakat menunda konsumsi yang tidak mendesak, memperkuat tabungan, dan memprioritaskan kebutuhan utama. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berhemat bukan berarti menghentikan konsumsi sepenuhnya. Belanja yang wajar tetap diperlukan agar roda ekonomi, terutama sektor UMKM dan usaha lokal, tetap bergerak.

Dari sisi kebijakan, Deni menilai pemerintah perlu menyiapkan instrumen perlindungan untuk menjaga daya beli kelas menengah. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan ialah bantuan atau subsidi upah seperti yang pernah diterapkan sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati menambah beban subsidi agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Menurut Deni, hal terpenting saat ini adalah menjaga ketenangan publik dan menghindari spekulasi berlebihan. “Ekonomi Indonesia sebenarnya masih cukup baik. Inflasi terjaga, tekanan global bisa dilewati, dan ketahanan ekonomi kita semakin kuat. Yang penting sekarang menjaga ketenangan, meningkatkan literasi, dan mengonsumsi BBM secara wajar tanpa kepanikan,” ujarnya.