Sepucuk Surat untuk Raja Juli Antoni

Pernahkah kita bertanya, dari mana datangnya gelondongan kayu raksasa yang terbawa arus banjir di Aceh hingga Sumatera Barat? Mengapa setiap hujan besar selalu berujung pada bencana yang sama: banjir, longsor, jembatan runtuh, rumah terseret arus, dan hutan yang ternyata sudah lama habis sebelum kita sempat menyadarinya?

Dan ketika publik tercekik oleh derita yang berulang itu, apa yang sebenarnya dilakukan mereka yang diberi mandat menjaga hutan, termasuk seorang Menteri Kehutanan bernama Raja Juli Antoni? Apakah kita sedang menyaksikan kegagalan alam, atau justru kegagalan tata kelola yang disengaja diam-diam?

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Kamis, (4/12/2025), Raja Juli menyampaikan bahwa deforestasi nasional turun dari 216.216 hektare (2024) menjadi 166.450 hektare per September 2025. Melansir antaranews.com, ia menegaskan bahwa di provinsi terdampak (Aceh, Sumut, Sumbar), deforestasi juga tercatat menurun.

Tapi kemudian ia menambahkan bahwa dalam periode 2019-2024, terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan ke non-hutan di banyak DAS yang sekarang terkena banjir dalam skala puluhan ribu hektare. Di Aceh saja: 21.476 hektare (dengan 12.159 ha di dalam kawasan hutan, dan 9.317 ha di luar kawasan hutan). Dan di banyak DAS, Kementerian mengidentifikasi area kritis (lahan kritis) seluas ratusan ribu hektare.

Artinya: klaim “penurunan deforestasi” tidaklah cukup sebagai bukti pengelolaan hutan yang efektif, apalagi pemulihan ekosistem DAS. Angka deforestasi nasional itu bersifat agregat, ia boleh turun secara nasional, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang kondisi kritis di kawasan hulu yang vital sebagai penyangga alam.

Kritik Tajam: Mengapa Publik Geram?

1. Kurang Sensitivitas Kritis terhadap Konteks Bencana

Di saat banyak pihak (korban, masyarakat sipil, akademisi, aktivis lingkungan) menyuarakan bahwa peristiwa ini bukan sekadar bencana alam biasa, tetapi bencana manusia dengan alam karena kegagalan tata kelola hutan, respons Kementerian malah menyodorkan angka penurunan deforestasi. Ini seperti memperlihatkan data global saat rumah tetangga sedang kebakaran: formal benar, namun jauh dari empati dan rasa tanggung jawab atas realitas di lapangan.

2. Wacana Legalitas & Izin: Kabur dan Mengundang Kecurigaan

Video-video truk membawa kayu besar pascabanjir yang jelas dilihat publik menunjukkan bahwa izin pengangkutan kayu tetap keluar bahkan di situasi krisis. Seorang anggota Komisi IV bahkan menyebut bahwa “kalau perlu izin dicabut” karena tetap membiarkan angkut kayu saat bencana. Ini bukan hanya soal kesalahan individu, tapi sistem perizinan dan regulasi yang memungkinkan praktik semacam ini, padahal Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab.

3. Kurangnya Transparansi & Kejelasan Kebijakan Pemulihan DAS dan Rehabilitasi Hutan

Yang ketiga Raja Juli menyebut bahwa kejadian ini momentum untuk evaluasi kebijakan dan introspeksi. Tapi publik butuh lebih dari lip service. Mereka butuh data lengkap area kritis, rencana rehabilitasi, skema penanaman pohon di hulu, tim pemantauan independen, dan program perlindungan komunitas lokal. Bukan sekadar retorika.

4. Kurang Kepemimpinan Moral & Politik dari Kursi Menteri

Banyak anggota parlemen menyebut kerusakan hutan bukan semata tanggung jawab Kementerian Kehutanan karena disebabkan akumulasi panjang sejak era sebelumnya. Tapi, sebagai menteri yang sekarang memegang kuasa, Raja memilih diam, atau mengedepankan angka makro, daripada mengambil sikap tegas: bahwa “salah satu prioritas utama saya adalah menghentikan semua izin baru di kawasan kritis, menjamin tidak ada angkutan kayu selama darurat banjir, dan memulai rehabilitasi hulu secara nyata.”

Dalam situasi genting seperti ini, publik tidak butuh pembelaan politis; publik butuh kepemimpinan. Kepemimpinan yang berani mengakui kesalahan sistem, bukan menutupi risiko dengan statistik.

Pesan untuk Raja Juli Antoni, Ini yang Harus Anda Lakukan!

1. Bentuk Tim Investigasi Independen & Transparan

Segera dorong pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan LSM lingkungan, akademisi, masyarakat adat/hutan, dan pemerintah daerah. Tujuannya: menelusuri asal-usul kayu gelondongan, jalur izinnya, siapa pelakunya (perusahaan? oknum?), serta apakah terjadi pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan skema izin hutan. Publik dan korban berhak tahu.

2. Bekukan Semua Izin Hutan dan Transportasi Kayu di Kawasan Kritikal & Hulu, Sementara Waktu

Selama proses investigasi dan rehabilitasi DAS, hentikan dulu semua izin baru dan pengangkutan kayu di area hulu dan daerah aliran sungai yang rawan. Ini bukan hanya soal etika, tapi soal keselamatan rakyat. Ketika izin tetap dibiarkan jalan, artinya Kementerian memberi lampu hijau terhadap potensi bencana berikutnya.

3. Prioritaskan Rehabilitasi Hutan, Restorasi DAS, dan Penanaman Kembali (Reforestasi)

Jadikankan rehabilitasi hulu sungai dan program reboisasi massif sebagai prioritas nasional, bukan subordinat proyek ekonomi. Kumpulkan data kawasan kritis, tutuplah area rawan, libatkan masyarakat lokal, dan lakukan penanaman pohon yang sesuai ekologi, bukan sekadar “menghijaukan” secara pragmatis.

4. Tingkatkan Transparansi Kebijakan, Regulasi, dan Sistem Perizinan (Sertakan Publik & Pemangku Kepentingan)

Susun ulang regulasi izin hutan dengan standar yang lebih ketat dan terbuka, zonasi kawasan hutan yang jelas, mekanisme monitoring independen, keterlibatan masyarakat dan adat, serta sistem audit izin dan pengangkutan kayu yang bisa dipantau publik.

5. Jadikan Restorasi Lingkungan dan Keamanan DAS Sebagai Prioritas Nasional

Bekerjasamalah dengan kementerian lain, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan DPR untuk merumuskan kebijakan jangka panjang: perlindungan kawasan rawan, mitigasi bencana, restorasi ekologis, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang tidak mengorbankan hutan. Ini bukan sekadar program, tetapi tanggung jawab moral dan politik.

Kenapa Raja Juli dan Pemerintah Harus Mengubah Haluan?

Karena kita tidak sedang berbicara tentang statistik tahunan, target ekonomi, atau capaian administratif. Kita berbicara tentang nyawa manusia, masa depan komunitas, ekosistem yang rapuh, dan warisan alam untuk generasi mendatang. Ketika hutan dihancurkan, kita tidak hanya kehilangan kayu. Kita kehilangan penyangga kehidupan berupa air, kesuburan tanah, dan stabilitas alam.

Jika Raja Juli gagal merespon ini secara serius, dengan rehabilitasi nyata, penegakan hukum tegas, kebijakan pro-lingkungan, dan transparansi, maka krisis ini akan terulang. Banjir, longsor, erosi, krisis air, kemiskinan agraria, dan konflik agraria di daerah rawan hulu hanyalah ujung dari siklus kehancuran sistemik yang memang Anda pegang sebagian besar tanggung jawabnya sekarang.

Publik tidak lagi butuh angka deforestasi nasional, atau laporan mingguan. Publik butuh aksi cepat, nyata, dan jujur. Jadi, jika Raja Juli punya nurani dan rasa tanggung jawab sebagai Menteri Kehutanan: buktikan bahwa jabatan ini bukan milik Anda untuk rutinitas birokrasi.

Buktikan bahwa Anda bisa menjadi pemimpin yang melindungi hutan, manusia, dan masa depan Indonesia. Kalau tidak, mundurlah. Karena rakyat berhak hidup aman, lestari, dan dengan alam yang dijaga. Bukan terus dipreteli demi izin, perusahaan, dan ambisi ekonomi jangka pendek.