Bencana Bukan Takdir Semata: Di Mana Salah Kelola, di Situ Petaka

Setiap kali bencana terjadi, kalimat yang paling cepat beredar di ruang publik adalah: “Ini sudah takdir.” Ia terdengar menenangkan, religius, dan seolah penuh kepasrahan. Namun, di balik kalimat itu, sering tersembunyi masalah yang lebih dalam.

Takdir kerap dijadikan jalan pintas untuk menutup diskusi, meredam kritik, dan menghindari tanggung jawab. Dengan menyebut bencana sebagai kehendak Tuhan, seolah semua selesai padahal justru di situlah persoalan seharusnya dimulai.

Bencana memang tidak selalu bisa dicegah. Tetapi tidak semua bencana hadir tanpa sebab manusia. Banyak di antaranya lahir dari akumulasi salah kelola yang berlangsung lama, dilegalkan oleh kebijakan, dan diterima sebagai kewajaran.

Gempa bumi, hujan lebat, dan letusan gunung adalah bagian dari hukum alam. Ia akan terjadi dengan atau tanpa kehadiran manusia. Namun, yang membedakan antara peristiwa alam dan bencana adalah konteks sosial dan ekologis di sekitarnya. Hujan deras di hutan yang terjaga akan diserap tanah. Hujan yang sama di wilayah beton akan berubah menjadi banjir.

Di sinilah peran manusia menjadi penentu. Ketika hutan ditebang, daerah resapan dihilangkan, dan sungai dipersempit, risiko diperbesar secara sadar. Alam tetap bekerja sebagaimana mestinya, tetapi manusia mengubah panggungnya. Akibatnya, dampak yang muncul jauh lebih merusak.

Pembangunan yang Kehilangan Ukuran

Pembangunan sering dipahami sebagai simbol kemajuan. Jalan diperlebar, kawasan baru dibuka, dan proyek-proyek besar dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun, dalam banyak kasus, pembangunan berjalan tanpa ukuran ekologis yang jelas. Daya dukung lingkungan jarang menjadi pertimbangan utama, kalah oleh target ekonomi dan kepentingan investasi.

Bukit diratakan demi perumahan, pesisir direklamasi demi properti, dan kawasan rawan bencana dijadikan zona ekonomi. Semua tampak baik-baik saja selama alam belum bereaksi. Ketika bencana datang, pembangunan yang diagungkan justru menjadi sumber kerentanan baru.

Salah satu akar utama bencana berulang adalah tata ruang yang kehilangan arah. Peta risiko sudah tersedia, kajian ilmiah sudah disusun, tetapi sering kali dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Izin pembangunan dikeluarkan di kawasan rawan, alih fungsi lahan dilegalkan, dan aturan dibuat lentur.

Permukiman pun tumbuh di bantaran sungai, lereng curam dihuni, dan daerah rawan menjadi pusat aktivitas ekonomi. Selama bencana belum terjadi, semua terlihat normal. Namun, ketika alam bereaksi, kesalahan lama itu muncul kembali dalam bentuk longsor, banjir, dan kerugian yang berulang.

Setiap musim hujan, berita banjir dan longsor kembali memenuhi media. Polanya nyaris sama, lokasinya sering berulang. Namun, respons kita juga berulang. Setelah air surut, perhatian menghilang. Sungai kembali dipenuhi sampah, bukit kembali dibuka, dan aturan kembali dilanggar.

Ingatan publik tentang bencana cenderung pendek. Solidaritas memang hadir, tetapi sering bersifat sesaat. Padahal, tanpa perubahan cara pandang dan pengelolaan, bencana hanya menunggu waktu untuk datang kembali.

Korban yang Selalu Sama

Bencana hampir selalu menyingkap ketimpangan sosial. Mereka yang paling terdampak biasanya adalah kelompok yang berada di pinggir: warga miskin, pekerja informal, dan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan karena keterpaksaan ekonomi. Ketika bencana datang, mereka kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman sekaligus.

Sementara itu, para pengambil keputusan sering berada jauh dari lokasi bencana. Mereka hadir setelahnya, membawa bantuan dan pernyataan empati. Namun, akar persoalan kebijakan dan tata Kelola sering tidak tersentuh.

Penanganan bencana sering berfokus pada fase darurat: evakuasi, bantuan logistik, dan rehabilitasi sementara. Semua itu penting, tetapi tidak cukup. Evaluasi kebijakan, penataan ulang tata ruang, dan pencegahan jangka panjang sering tertunda atau bahkan diabaikan.

Negara kerap datang setelah musibah, bukan sebelum. Padahal, pencegahan membutuhkan keberanian politik untuk menolak proyek berisiko, menertibkan pelanggaran, dan menjadikan keselamatan publik sebagai prioritas utama.

Agama memiliki peran penting dalam menguatkan korban bencana. Doa dan solidaritas spiritual memberi harapan di tengah kehilangan. Namun, persoalan muncul ketika agama hanya dijadikan alat penghiburan, bukan etika pengelolaan.

Dalam banyak ajaran, manusia diberi amanah untuk menjaga bumi. Merusak lingkungan lalu menyebut akibatnya sebagai takdir adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab. Iman seharusnya mendorong perubahan cara mengelola alam, bukan sekadar menerima akibatnya dengan pasrah.

Bencana tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah cermin dari cara kita membangun, mengatur, dan memprioritaskan kehidupan bersama. Di mana salah kelola dibiarkan, di situ petaka menemukan jalannya. Bukan hari ini mungkin, tetapi suatu saat.

Muhasabah atas bencana bukan soal mencari kambing hitam atau menyalahkan Tuhan. Ia adalah ajakan untuk jujur: apakah kita sungguh ingin belajar, atau hanya berharap bencana berikutnya tidak terjadi di sekitar kita? Alam tidak pernah berkhianat. Ia hanya menagih keseimbangan. Selama salah kelola terus dianggap wajar, bencana akan tetap hadir bukan sebagai takdir semata, melainkan sebagai konsekuensi.