Dilema Kader Muhammadiyah

Di sebagian kader Muhammadiyah, ada kebanggaan terkait peran Muhammadiyah dalam menavigasi arah geraknya di setiap pemilihan umum presiden (pilpres). Muhammadiyah dianggap sering bisa menjaga muruah di hadapan kelompok partisan secara elegan dan cantik. Hampir di setiap ajang pilpres, publik memberikan apresiasi terhadap posisi Muhammadiyah yang tidak ingin masuk ke dalam kepentingan-kepentingan jangka pendek kekuasaan. Organisasi ini selalu mengklaim netral, berada di tengah, dan memilih untuk bekerja demi kepentingan bangsa yang bersifat jangka panjang.

Elite-elite Muhammadiyah dianggap mampu mendayung di antara dua karang polarisasi publik. Kader Muhammadiyah maupun publik secara luas senang dengan hal itu.  Di sisi lain, pandangan yang agak sinikal menyebut bahwa langkah ini sejatinya adalah sama dengan memiliki banyak kaki. Tidak masuk ke dalam partisan, namun menempatkan orang-orangnya di banyak kelompok. Hal ini tentu ada pembenarannya: siapa pun yang menang, kepentingan organisasi tetap terjaga. Muhammadiyah, sebagaimana slogan yang masyhur itu, menjaga kedekatan dengan semua partai politik. Menjaga kedekatan dengan semua kelompok dan lingkaran.

Strategi itu selama ini dianggap efektif. Tetap elegan, tidak partisan, namun kepentingan organisasi tetap terjaga. Tidak ada yang salah. Semua senang.  Dilema kemudian baru muncul ketika kemarahan-kemarahan dari bawah muncul ke permukaan. Ketika mahasiswa yang resah turun ke jalan. Publik melihat pemerintah tidak bisa bekerja dengan benar.

Diamnya Kelompok Agama

Melihat perkembangan itu, sebagian intelektual publik mengecam diamnya kelompok sipil agama. Bahkan lebih jauh menganggap peran kelompok sipil agama ini direduksi menjadi stempel bagi kekuasaan. Pandangan seperti itu bisa jadi terlalu ekstrem. Tapi dilema di bawah itu nyata. Dilema untuk menempatkan posisi diri, apakah harus mengikuti barisan publik yang tengah marah karena “kemiskinannya diusik” oleh penguasa, atau bekerja dan memperbaiki dari dalam, dengan risiko tak bisa bersuara.

Bagaimana jika dikatakan bahwa kedua posisi tersebut sama-sama benar? Bisa saja. Di luar penting, di dalam juga perlu. Tak perlu dibentur-benturkan. Biarkan masing-masing bekerja dengan porsinya. Selama ini pandangan seperti itu juga berkembang di sebagian kalangan. Lebih bijak, lebih moderat. Semua senang.

Dilihat secara sekilas, hal ini tampak indah. Yang di luar memperkuat barisan sipil. Yang di dalam memperbaiki sebisa mungkin. Jika keduanya berjalan seiringan, tentu akan menghasilkan kekuatan besar untuk memperbaiki keadaan publik, meluruskan kiblat bangsa.

Namun realitasnya tak selalu demikian. Publik yang marah cenderung akan menyalahkan siapapun yang memiliki kuasa. Apalagi di Muhammadiyah terdapat gejala, yang disebut oleh Hajriyanto Thohari sebagai “teologi anti-jabatan”. Teologi anti-jabatan adalah sebuah keyakinan yang melihat bahwa orang yang berada di kekuasaan sebagai orang yang berlumur dosa, sementara orang yang menolak dan menjauh dari kekuasaan adalah orang yang saleh. Pandangan ini cenderung melakukan simplifikasi dan menyalahkan mereka yang memilih untuk berada di dalam sistem, sambil mengglorifikasi yang berada di luar sambil mengatakan kebenaran di hadapan penguasa.

Kini, di tengah-tengah kemarahan publik terhadap kekuasaan yang tidak benar, sebagian kader Muhammadiyah seperti merasakan dilema. Dilema untuk memilih posisi berdiri. Dilema karena naif rasanya untuk menolak nikmatnya kue kekuasaan. Dilema merasa berdosa jika tidak ikut menjadi penyambung lidah rakyat yang hidupnya sedang susah. Sekaligus dilema karena melihat kekuatan sipil yang besar tidak lagi memainkan peran-peran kontrol ketat terhadap pemerintahan karena kader-kader terbaiknya telah menjadi bagian dari kekuasaan.

Di tengah situasi ini, kita layak melihat apakah pandangan moderat-tengahan yang selama ini menjadi trade mark Muhammadiyah masih diminati publik. Jika tidak, maka kita sudah tahu alasannya. Jika masih diminati, berarti strategi yang dimainkan—dengan memiliki banyak kaki—terbukti efektif di negara yang menggabungkan elemen Islam dan demokrasi ini.

Di sini, kelihaian elite-elite Muhammadiyah dalam memimpin organisasi benar-benar diuji.

Dalam hal pendidikan, kesehatan, dan sosial, tidak ada yang meragukan sedikitpun peran Muhammadiyah. Dalam hal kontrol terhadap kekuasaan, banyak orang yang sedang menyoroti.