Kabinet (yang) Menyenangkan

Kabinet Merah Putih yang baru saja terbentuk, sungguh menjadi kabinet yang menyenangkan. Menyenangkan bagi siapa? Yang jelas menyenangkan banyak kelompok kepentingan. Jumlah anggota kabinet di bawah Presiden Prabowo Subianto ini tidak dibatasi. Sesuai Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, jumlah keseluruhan Kementerian dibentuk “sesuai kebutuhan” Presiden. Jadi, berapa pun jumlah Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih, tidak akan melanggar konstitusi. Total pejabat negara yang dilantik Prabowo sebanyak 136 orang. Menterinya saja 48 orang, Wakil Menteri 56 orang. Sungguh kabinet yang super gemoy. Menggemaskan!

Partai politik berpesta pora karena mendapatkan jatah masuk kabinet. Yang jatahnya banyak tentu partai penyokong Prabowo-Gibran, khususnya Partai Gerindra dan Partai Golkar.  Bahkan PKB juga dapat jatah meski partai ini berseberangan dengan Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden 14 Februari lalu. Partai-partai gurem, alias partai kecil nirkursi di DPR RI pun kebagian jatah. Para pamandu sorak, sukarelawan pun bertepuk tangan. Mereka dapat jatah kursi pejabat. Padahal kelompok relawan (yang benar sukarelawan ya) itu semestinya kelompok yang suka rela, ikhlas dalam bahasa agama, yang bekerja dengan tidak berharap imbalan.  Bahwa kemudian para sukarelawan ini berubah menjadi kelompok penekan, ini namanya anomali. Ormas keagamaan pun ikut semringah, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Agaknya dua ormas ini mendapatkan jatah yang relatif seimbang.  Padahal biasanya njomplang hehe…

Apakah bagi-bagi kursi telah paripurna? Saya yakin belum. Toh masih banyak kursi yang tidak kalah menggiurkan untuk dibagikan. Komisaris BUMN. Wow…orang-orang yang “berkeringat” memenangkan Prabowo-Gibran masih berdebar-debar. Saya mau jadi komisaris BUMN apa? BUMN jumbo seperti Pertamina dan PLN atau BUMN kurus alias merugi? Ya tunggu saja. Pasti pada akhirnya akan kebagian.

Saya tidak yakin susunan kabinet yang besar ini karena semata-mata pertimbangan efektivitas kerja pemerintah. Seperti narasi Presiden Prabowo, bahwa negara besar harus diurus pemerintah yang besar pula. Saya meyakini, ini hanya retorika. Yang terjadi bisa saja sebaliknya. Tidak efektif karena terlalu banyak yang ngurus. Kabinet ramping justru lebih lincah dalam pengambilan keputusan. Dan yang pasti kabinet jumbo tidak efisien alias boros dari sisi anggaran. Saya tidak tahu berapa pembekakan anggaran khusus untuk kabinet gemoy ini. Saya yakin bisa dua kali lipat atau bahkan lebih.

Berkeringat

Yang paling logis, ya kabinet ini ingin menyenangkan banyak pihak. Sejak awal kabinet ini disebut sebagai zaken kabinet atau kabinet kerja yang terdiri para ahli. Saya ketawa saja. Bahwa ada sebagian orang yang benar-benar zaken di bidangnya, itu saya tidak mungkiri. Tapi, jangan salah, banyak pula Menteri, Wakil Menteri dan pejabat lainnya yang asal comot. Direkrut bukan karena kompetensinya, melainkan karena “jasanya” kepada pemerintahan baru ini. Banyak orang mengatakan, mereka adalah anggota kabinet seken, alias nomor dua, bekas.  Kabinet yang tidak disusun karena meritokrasi yang memadai, tidak berbasis kompetensi yang cukup. Bagaimana mungkin orang yang sering gagal bernalar di ruang publik bisa menjadi pejabat penting di pemerintahan? Bagaimana kebudayaan yang begitu sarat nilai adiluhung diurus oleh orang asal-asalan? Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka berorasi kebudayaan. Mau ngomong apa? Kebudayaan tidak bisa hanya disempitkan soal pentas musik. Apalagi pentas musik dengan soundsystem horeg berkeliling jalan itu. Buat saya, itu pentas musik yang bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan. Bagaimana juga soal toleransi dan moderasi diserahkan kepada orang yang suka bikin gaduh di ruang publik? Sikap dan kata-katanya jauh dari nilai-nilai moderasi dalam makna seluas-luasnya.  Bagaimana kalau nanti dia mengkampanyekan nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan moderasi beragama di ruang publik?  Apa konsepnya? Bagaimana mengimplementasikan konsep itu dalam relasi sosial?

Kalau kabinet ini untuk menyenangkan banyak pihak, tentu yang dipertaruhkan adalah nasib rakyat. Uang rakyatlah yang digunakan untuk membiayai kabinet ini. Buat gaji, tunjangan, operasional Menteri/Wakil Menteri, operasional kantor, rumah dinas, dsb.  Belum lagi untuk biaya staf ahli, dan staf-staf lainnya. Pasti jumbo.

Saya juga belum begitu yakin pelibatan banyak pihak dalam kabinet sebagai bentuk kerja berjemaah. Atau partisipasi bersama para stakeholder negara untuk kerja bersama. Tesis itu harus diuji selama lima tahun ke depan. Kerja berjemaah dalam konteks pemerintahan tentu tidak semudah bicara kerja berjemaah di Muhammadiyah, misalnya. Kerja berjemaah di persyarikatan sudah teruji oleh dinamika sejarah baik di Muhammadiyah maupun di Indonesia selama 112 tahun. Kunci keberhasilannya karena orang-orang Muhammadiyah punya jiwa kerelawanan. Ghirah-nya sama. Atau setidak-tidaknya hampir sama lah. Lha kalau di pemerintahan? Di pentas kekuasaan? Jangankah partai politik yang sarat kepentingan, para sukarelawan tim sukses juga diisi oleh orang-orang yang ada maunya. Kelompok sukarelawan telah berubah menjadi partai politik kedua di Indonesia yang punya daya tawar tinggi. Ini bedanya sukarelawan Muhammadiyah dan sukarelawan tim sukses he..he..

Semoga saja pelibatan banyak pihak ini juga bukan skenario menundukkan kekuatan politik dan kekuatan sipil di Indonesia. Bagaimanapun, dalam logika kekuasaan, penguasa selalu ingin menghegemoni semuanya untuk mengamankan kekuasaannya. Salah satunya mereka diajak serta dalam pemerintahan agar tak punya kekuatan untuk bersikap kritis.

Memang, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita tunggu dalam beberapa hari, atau beberapa bulan ke depan untuk melihat kinerja mereka. Saya pinjam istilah Menteri Desa dan Pembangunan, Yandri Susanto, yang “khilaf” menggunakan surat kementerian untuk urusan keluarga. “Saya baru belajar jadi Menteri,” katanya.

Ya, mereka memang baru belajar jadi Menteri. Kita harus konsisten mengkritisi.

Blulukan, 24 Oktober 2024

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Muhammadiyahsolo.com