Radical Break atau Radical Manipulation?

Indonesia kembali diguncang kerusuhan. Api anarki menjalar di jalanan Solo hingga menyalakan bara kecemasan nasional. Fasilitas publik porak-poranda, massa bergerak dengan pola yang nyaris terlalu rapi untuk disebut spontan. Apakah ini benar-benar letupan rakyat yang marah, atau ada dalang yang sedang bermain catur di balik layar?

Pertanyaan ini menuntut jawaban, sebab sejarah politik negeri ini berulang kali memperlihatkan bahwa anarki kerap dijadikan instrumen kekuasaan, bukan sekadar ekspresi sosial. Sebelum pusaran itu, Rocky Gerung memprediksi bahwa kita sedang dan akan menyaksikan “radical break kekuasaan”—sebuah keterputusan politik yang mengubah peta kekuatan secara drastis.

Tanda-tandanya jelas: abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto. Dua langkah yang bukan sekadar kebijakan hukum, tetapi deklarasi simbolik bahwa kekuasaan kini tengah mengatur ulang barisannya.

Abolisi Tom adalah pesan bahwa oposisi ekonomi bisa disingkirkan dengan sekejap, sementara amnesti Hasto adalah sinyal bahwa musuh politik pun bisa dirangkul kembali jika tunduk pada orbit baru. Inilah wajah kasar dari radical break: pemutusan bukan hanya dari tatanan lama, tetapi juga dari prinsip keadilan yang konsisten.

Paradoks Prabowo

Namun, ada paradoks yang mencolok. Di satu sisi, saya memandang langkah Prabowo dalam melakukan bersih-bersih kabinet adalah langkah cerdas, begitu piawai. Ia menunjukkan kapasitas sebagai pemain politik kelas berat yang tahu bagaimana mengamankan lingkaran istana dari infiltrasi.

Tapi ironinya, kecerdasannya seakan tidak tertuang dalam program yang menyangkut kepentingan rakyat. Di luar gerakan simbolik yang menggelegar, rakyat tak melihat arah pembangunan yang jelas. Apa gunanya menyingkirkan beban politik jika jalan keluar untuk pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan tetap kabur?

Inilah ironi yang pahit: strategi kekuasaan tampak jenius di puncak piramida, tetapi nyaris nihil substansi di dasar kehidupan rakyat. Maka, radical break yang diagungkan itu jangan-jangan hanyalah bungkus mewah dari sebuah manipulasi politik besar.

Anarki di jalanan berfungsi menciptakan ketakutan, sementara abolisi dan amnesti jadi legitimasi kekuasaan baru. Jika ini benar, maka kita bukan sedang menyaksikan keterputusan menuju reformasi, melainkan sekadar reposisi kekuasaan dengan metode yang lebih kasar, lebih telanjang, dan lebih sinis.