Ketika 380 Ribu Anak Menyimpan Luka yang Tak Terlihat

Di tengah kesibukan bangsa membangun generasi unggul, sebuah kenyataan mengusik nurani kita. Lebih dari 380 ribu anak Indonesia menunjukkan indikasi depresi. Mereka mungkin tetap berangkat sekolah, mengenakan seragam, mengerjakan tugas, bahkan tersenyum di hadapan orang tua. Namun, di balik keseharian yang tampak biasa, sebagian sedang berjuang menghadapi persoalan psikologis yang tidak selalu terlihat.

Temuan tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan pada 19 Oktober 2026 berdasarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Selain indikasi depresi, hampir 380 ribu anak teridentifikasi menunjukkan gejala kecemasan. Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa gejala tersebut pada kelompok anak sekolah dan remaja tercatat lebih dari empat kali lipat dibandingkan kelompok dewasa dan lansia dalam hasil pemeriksaan yang dilaporkan.

Angka ini merupakan hasil skrining, bukan diagnosis klinis. Namun, justru di situlah persoalan mendasarnya: ketika ratusan ribu anak menunjukkan tanda membutuhkan perhatian psikologis, sudahkah sistem kesehatan dan pendidikan kita siap memberikan pertolongan?

Luka yang Tidak Selalu Terlihat

Selama ini, kesehatan anak sering diukur melalui indikator yang mudah diamati. Berat badan, tinggi badan, status gizi, dan kondisi fisik menjadi perhatian utama. Sementara itu, kecemasan, kesepian, tekanan emosional, dan perasaan tidak berharga kerap luput dari pengamatan.

Anak yang mengalami masalah psikologis tidak selalu menangis atau menarik diri. Sebagian tetap berprestasi, aktif mengikuti kegiatan sekolah, dan terlihat baik-baik saja. Sebaliknya, perubahan perilaku, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai dapat menjadi tanda bahwa seorang anak membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2025 memperkirakan satu dari tujuh remaja berusia 10-19 tahun di dunia mengalami gangguan kesehatan mental. Depresi dan kecemasan termasuk kondisi yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan dan keterbatasan aktivitas remaja.

Persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai akibat penggunaan gawai, lemahnya pengasuhan, ataupun tekanan akademik semata. Kesehatan mental terbentuk melalui interaksi kompleks antara kondisi individu, keluarga, lingkungan sosial, pengalaman kekerasan, dan akses terhadap dukungan. Karena itu, menyalahkan anak atau orang tua bukanlah jalan keluar.

Sekolah yang Belum Selalu Menjadi Ruang Aman

Sekolah seharusnya menjadi tempat anak memperoleh pengetahuan sekaligus rasa aman. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan pendidikan masih sering dipersempit menjadi nilai, peringkat, prestasi, dan pencapaian akademik.

Anak yang memperoleh nilai rendah dianggap kurang berusaha. Anak yang pendiam dinilai tidak aktif. Anak yang mengalami kesulitan berkonsentrasi terkadang langsung dicap malas. Padahal, perubahan perilaku tertentu dapat berkaitan dengan persoalan psikologis yang membutuhkan pendekatan lebih manusiawi.

Bukan berarti setiap kesulitan belajar menandakan gangguan mental. Justru diperlukan kemampuan guru dan orang tua untuk mengenali kapan suatu perubahan perilaku memerlukan perhatian khusus.

Sekolah perlu mengembangkan budaya yang memungkinkan anak menyampaikan kesulitan tanpa takut dipermalukan, dihukum, atau dianggap lemah. Pencegahan perundungan, penguatan hubungan guru dan siswa, serta layanan konseling yang menjaga kerahasiaan merupakan bagian penting dari lingkungan pendidikan yang sehat.

Pendidikan yang berhasil tidak cukup menghasilkan anak dengan nilai tinggi. Pendidikan juga harus membantu mereka tumbuh menjadi manusia yang mampu mengenali emosi, menghadapi kesulitan, dan mencari pertolongan ketika membutuhkan.

Deteksi Dini Tidak Boleh Berhenti pada Angka

Program Cek Kesehatan Gratis patut diapresiasi karena memperluas perhatian terhadap kesehatan jiwa anak. Melalui skrining, persoalan yang sebelumnya tersembunyi mulai memperoleh gambaran lebih jelas. Namun, keberhasilan skrining tidak dapat diukur hanya dari banyaknya peserta yang diperiksa.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: berapa banyak anak dengan hasil skrining positif yang memperoleh asesmen lanjutan? Berapa yang berhasil mendapatkan pendampingan? Berapa yang membutuhkan rujukan, tetapi menghadapi hambatan akses? Tanpa tindak lanjut yang memadai, skrining berisiko hanya menghasilkan kumpulan angka yang mengkhawatirkan.

Kementerian Kesehatan sendiri telah menegaskan pentingnya tindak lanjut temuan CKG anak. Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi mekanisme pelayanan yang jelas, terjangkau, dan berkesinambungan. WHO dan Unicef pada 2024 juga menekankan pentingnya memperkuat layanan kesehatan mental anak melalui pendekatan berbasis komunitas. Artinya, pelayanan tidak boleh hanya bertumpu pada rumah sakit atau tenaga spesialis yang aksesnya belum merata. Puskesmas, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menjadi bagian dari sistem dukungan yang saling terhubung.

Ada empat langkah yang perlu menjadi prioritas.

Pertama, setiap hasil skrining yang menunjukkan risiko perlu ditindaklanjuti melalui asesmen oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Hasil skrining tidak boleh digunakan untuk memberikan label diagnosis atau menciptakan stigma terhadap anak.

Kedua, kapasitas layanan kesehatan primer perlu diperkuat. Dokter, perawat, psikolog, dan tenaga kesehatan terkait memerlukan dukungan pelatihan, prosedur rujukan, serta sistem pemantauan yang memastikan anak tidak kehilangan akses setelah pemeriksaan pertama.

Ketiga, sekolah harus menjadi mitra aktif dalam pencegahan dan pendampingan. Guru tidak dituntut menjadi psikolog, tetapi perlu memiliki literasi kesehatan mental, kemampuan mendengarkan, dan pengetahuan tentang jalur bantuan profesional.

Keempat, keluarga perlu memperoleh edukasi mengenai komunikasi yang suportif. Anak membutuhkan ruang untuk didengarkan tanpa setiap keluhannya langsung dibandingkan dengan pengalaman orang dewasa, dianggap berlebihan, atau dijawab dengan tuntutan untuk selalu kuat.

Seluruh upaya tersebut harus dilaksanakan dengan menjaga privasi dan martabat anak. Data kesehatan mental bukan bahan pelabelan, apalagi alasan untuk melakukan diskriminasi di lingkungan sekolah. Indonesia sedang membicarakan bonus demografi, kualitas sumber daya manusia, dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Namun, semua agenda besar itu akan kehilangan makna apabila kesehatan mental generasi penerus diperlakukan sebagai persoalan sampingan.

Temuan lebih dari 380 ribu anak dengan indikasi depresi seharusnya menjadi panggilan untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar angka yang ramai diberitakan lalu dilupakan. Sebab, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa cerdas anak-anaknya, tetapi juga oleh seberapa aman mereka tumbuh, seberapa kuat mereka didampingi, dan seberapa sungguh-sungguh kita hadir ketika mereka membutuhkan pertolongan.

Jangan sampai kita terlalu sibuk menyiapkan anak menghadapi masa depan, tetapi lupa memastikan mereka baik-baik saja hari ini.

Penulis adalah dosen prodi Spesialis Medikal Bedah

Universitas Muhammadiyah Semarang