Evolusi Sistem Asesmen Pendidikan di Indonesia: Dari UN hingga TKA

Perjalanan sistem ujian di Indonesia mencerminkan dinamika kebijakan pendidikan nasional yang terus berupaya mencari format terbaik untuk mengukur dan meningkatkan mutu pendidikan. Sejak kemerdekaan hingga era digitalisasi saat ini, fokus evaluasi telah bergeser signifikan, dari penentuan kelulusan individu siswa kelas akhir pada tiap jenjang (kelas VI, IX, dan XII) menuju evaluasi komprehensif terhadap sistem dan sekolah. Perjalanan sistem ujian ini bisa dikategorikan menjadi tiga. Ketiga era tersebut yaitu era awal, era Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) dan UN, dan era baru.

Era pertama disebut era awal yang terdiri dari ujian penghabisan dan ujian negara (1950-an hingga awal 1970-an). Pada dekade awal kemerdekaan, sistem yang berlaku sangat terpusat dan ketat. Dikenal dengan sebutan Ujian Penghabisan atau Ujian Negara, evaluasi ini menggunakan soal-soal esai yang disusun dan diperiksa langsung oleh pemerintah pusat. Standar kelulusan yang diterapkan sangat tinggi, mencerminkan keinginan untuk mencapai kualitas pendidikan yang setara dengan negara-negara maju saat itu. Sistem ini menjadi gerbang penentu bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Era kedua disebut era Ebtanas dan Ujian Nasional (1980-an hingga 2019). Memasuki era Orde Baru, sistem evaluasi mengalami modernisasi dan standardisasi. Istilah evaluasi yang sangat familier pada era ini bernama Ebtanas. Istilah ini bertahan selama kurang lebih dua dekade. Ebtanas digabungkan dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk menentukan kelulusan. Ebtanas memegang peranan penting sebagai penentu utama nasib siswa.

Di tahun 2003, istilah Ebtanas berganti menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN), yang kemudian disempurnakan menjadi Ujian Nasional (UN) pada tahun 2005. Di masa ini, UN menjadi momok bagi siswa karena sempat menjadi satu-satunya penentu kelulusan, memicu tekanan akademis tinggi dan berbagai isu kecurangan.

Menyadari dampak negatif tersebut, pemerintah secara bertahap merombak ketentuan UN. Sejak 2015, UN tidak lagi menjadi satu-satunya penentu kelulusan (statusnya menjadi low-stake testing), tetapi untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kelulusan ditentukan melalui ujian sekolah masing-masing. Inovasi terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan diperkenalkannya UN Berbasis Komputer (UNBK), yang secara efektif mengurangi tingkat kecurangan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan ujian.

Era yang ketiga disebut Era Baru: Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademis (2020-an hingga Sekarang). Pandemi Covid-19 mempercepat perubahan fundamental dalam sistem evaluasi pendidikan. Pada tahun 2020, Ujian Nasional resmi dihapuskan oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Posisinya digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2021.

AN memiliki filosofi yang sangat berbeda dari UN. AN bukan untuk mengevaluasi individu siswa atau menentukan kelulusan, melainkan untuk memotret mutu pendidikan di setiap sekolah dan daerah. Sedangkan untuk hasil belajar secara individu diukur lewat ujian sekolah yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing.

Instrumen AN terdiri dari tiga bagian: 1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM): Mengukur kemampuan fundamental siswa dalam literasi membaca dan numerasi (Matematika). 2. Survei Karakter: Mengevaluasi nilai-nilai, sikap, dan profil pelajar Pancasila. 3. Survei Lingkungan Belajar: Mengevaluasi iklim dan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Proyeksi Masa Depan

Asesmen atau ujian akhir kembali mengemuka di tahun 2025. Salah satu kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di jejang SD, SMP, dan SMA/SMK yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) No. 9 Tahun 2025. Kebijakan ini menandai siklus baru dalam upaya Indonesia mengukur dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Tujuan dari Tes Kemampuan Akademik (TKA) antara lain: pertama, memperoleh informasi capaian akademis murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademis. Kedua, menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas. Keempat, memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi pendidikan di Indonesia terus berevolusi, mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan standardisasi nasional dan fokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik.

Penulis adalah guru SD Muhammadiyah PK Kottabarat Solo, Alumnus Magister Pendidikan Dasar UMS

Sumber: Majalah Langkah Baru edisi 23/Januari-April 2026