Mengurai Problematika Cabang dan Ranting di PDM Kota Solo

Regenerasi menjadi masih menjadi problem di tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) dan Pimpinan Muhammadiyah Cabang (PCM) di lingkungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Solo. Alih generasi yang lambat mengakibatkan aktivitas di Cabang dan Ranting tidak berjalan optimal. Pengurus PCM dan PRM umumnya dari kalangan sepuh sehingga geraknya kurang lincah. Realitas ini membutuhkan penyegaran. Sayangnya,  kader-kader muda Persyarikatan yang mau berkhidmat aktif di PRM dan PCM dinilai minim. Problematika regenerasi ini menyiratkan ada persoalan pada proses pengaderan di Persyarikatan.

“Sebenarnya banyak kader yang lulusan sekolah Muhammadiyah, tapi mereka ini tidak mau aktif di Ranting. Ini mengapa?” keluh Eko Sutrisno, pengurus di PRM Pajang. Eko Sutrisno menyampaikan hal itu pada Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Cabang dan Ranting yang diselenggarakan oleh Majalah Langkah Baru yang dikelola oleh Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kota Solo, Senin (17/2/2025), di ruang K.H. Ahmad Dahlan SMP Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Kota Solo.

FGD yang mengundang sepuluh PRM dan tujuh PCM ini berupaya memetakan persoalan di Cabang dan Ranting serta untuk menyusun strategi penguatan Muhammadiyah akar rumput tersebut. Dalam forum itu, setiap peserta menyampaikan problematika yang mereka hadapi. Ternyata problemnya sangat kompleks. Mereka berharap agar persoalan yang mendera Cabang dan Ranting ini bisa segera diatasi. Sulitnya regenerasi di Cabang dan Ranting menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius PDM Kota Solo, induk organisasi PRM dan PCM.

Eko Sutrisno melanjutkan, terkait regenerasi, pihaknya mengupayakan untuk melibatkan anak-anak muda dalam kegiatan di PRM, namun hasilnya belum berhasil. “Mungkin karena anak-anak muda itu masih sekolah maupun kuliah,” sambungnya. Hal senada dikemukakan oleh Abdul Mutholib dari PCM Solo Utara. Dalam persoalan regenerasi, pihaknya kesulitan   mengatur komposisi kepengurusan PCM yang terpilih pada Musyawarah Cabang (Musycab) agar proporsional antara orang tua dan anak muda. “Ternyata hasil Musycab banyak orang tua yang terpilih,” jelasnya. Untuk menyiasatinya, dalam menyusun kepengurusan, orang kedua di PCM dipilihkan dari anak muda, misalnya sebagai sekretaris.

Problemnya, saat orang-orang tua itu kurang atau tidak aktif dalam mengurus PCM, anak-anak muda ini tidak berani berinisiatif. “Mboten pikantuk dawuh [tidak mendapatkan perintah],” jelas Abdul Mutholib. Problem senada dialami PRM Manahan dan PRM Nusukan. Menurut Purmoko, utusan dari PRM Manahan, pengaderan di akar rumput ini memang sulit. Senada dengan Eko Sutrisno dari PRM Pajang, Purwoko menjelaskan pengaderan melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Persyarikatan itu ramai di lembaga pendidikan Muhammadiyah, tapi para kader muda itu kemudian hilang saat kembali ke masyarakat.

Utusan PCM Solo Selatan, Hendro, mengatakan idealnya setiap ada Musyawarah Ranting maupun Musyawarah Cabang, paling tidak ada 20%-50% pengurusnya berganti, sebagai indikasi adanya regenerasi. “Kita tidak perlu muluk-muluk. Misalnya, pengurusnya cuma sepuluh bisa berganti lima orang orang saja itu sudah bagus,” jelasnya. Namun, hal itu saja ternyata masih sulit terpenuhi.

Minim Pengajian

Bukan hanya soal minimnya kader anak muda, PRM dan PRM juga mengeluhkan minimnya kegiatan pengajian. Pengajian yang diselenggarakan Muhammadiyah umumnya sepi peminat jika dibandingkan partisipan dengan kelompok lain. Beberapa hal yang mereka kemukakan, salah satunya, adalah kompetensi para mubalig di Persyarikatan. Mubalig-mubalig yang dikirim PDM Kota Solo ke Cabang dan Ranting tak selalu sesuai ekspektasi anggota jemaah masjid. “Kadang-kadang mubalignya kurang berkualitas,” keluh Eko Sutrisno. Padahal, anggota jemaah masjid yang dikelola itu umumnya kompleks dari berbagai latar belakang. Tidak hanya dari warga Muhammadiyah. Bila mubalig Muhammadiyah tidak tampil prima, akan menjadi bahan pergunjingan anggota jemaah masjid lainnya. Kadang-kadang dirinya malu dengan para anggota jemaah.

Sekretaris PCM Laweyan, Purwadi, mengatakan mubalig yang dikirim ke PRM maupun PCM tidak melalui screening (penyaringan) yang memadai. Akibatnya,  para mubalig itu tidak bisa tampil maksimal di mimbar pengajian. Yang dikhawatirkan hal itu bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik dari anggota jemaah terhadap mubalig Muhammadiyah. “Oh, kayak gitu to mubalig Muhammadiyah,” jelasnya. Dia mengusulkan ada pelatihan-pelatihan untuk mubalig Muhammadiyah sehingga meningkatkan kompetensi mereka dalam berdakwah.

Agus Sudiharso, utusan PRM Nusukan, mengatakan minimnya peserta pengajian ini memprihatinkan. Dia mengutip pendapat A.R. Fachruddin, mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, bahwa pengajian merupakan indikator Muhammadiyah di suatu tempat itu bergerak atau tidak. Karena itu, setiap menggelar pengajian, PRM Nusukan berusah keras untuk mendatangkan partisipan yang banyak dengan mengundang mereka baik melalui surat, surat elektronik, memanfaatkan media sosial. Namun, tetap saja yang hadir kurang memuaskan dari sisi jumlahnya. Padahal pengajian itu membahas hal penting, seperti kajian manhaj Muhammadiyah maupun kajian HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah.

Lemahnya Fundraising

Persoalan lain yang mengemuka dalam FGD itu ialah pengelolaan masjid Muhammadiyah di Kota Solo. Dalam forum itu, supervisor Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM) PDM Kota Solo, Azhari, mengatakan pihaknya sudah mendata masjid milik Persyarikatan Kota Solo yang jumlahnya 143 masjid yang tersebar di PRM dan PCM. “Jumlah ini dengan tingkat kebenaran 98 persen,” tegasnya. Pada faktanya, masjid-masjid hasil wakaf untuk Muhammadiyah tidak semuanya bisa dikelola oleh Muhammadiyah karena beragam masalah. Misalnya, di PRM Semanggi, dari delapan masjid wakaf untuk Muhammadiyah, hanya tiga yang bisa dikelola oleh PRM Semanggi. Di PRM Pajang, dari empat masjid wakaf, baru dua yang dikelola PRM.

Di PRM Nusukan, dari lima masjid hasil wakaf, satu di antaranya dikelola oleh pihak lain. Utusan PCM Solo Selatan, Hendro, mengemukakan hal sama. Di Solo Selatan, dari 14 masjid Muhammadiyah, ada dua yang tidak bisa dikelolanya karena dikuasai pihak lain.  Masjid-masjid itu tidak bisa sepenuhnya dikelola Persyarikatan karena banyak faktor.

Sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Kota Solo, Hendro Susilo (kanan) saat membuka FGD. (Langkah Baru).

Dalam FGD itu terungkap, selain karena minimnya kader Muhammadiyah yang mengurus masjid, juga disebabkan beragamnya anggota jemaah masjid yang bersangkutan. Tidak semua masjid yang dikelola Muhammadiyah, jemaahnya juga berasal dari warga Persyarikatan. Ada banyak kelompok anggota jemaah. Sehingga takmir-takmir masjid itu tidak berani secara terang-terangan mengumumkan bahwa ini adalah masjid Muhammadiyah. Hal ini semata-mata untuk melayani sekaligus menjaga perasaan anggota jemaah masjid. Peserta FGD meminta PDM Kota Solo untuk membantu mereka untuk mengembalikan masjid-masjid itu ke pangkuan Cabang dan Ranting.

Tak dimungkiri, tingkat keaktifan Cabang dan Ranting sangat bergantung kemampuan finansial mereka. Ada Ranting dan Cabang yang mandiri karena bisa membiayai program-programnya. Mereka punya amal usaha dan sumber-sumber dana lain yang menopang kegiatan mereka. Namun,  ada pula Ranting dan Cabang yang masih kesulitan dari sisi keuangan. Abdul Mutholib, utusan PCM Solo Utara, mengatakan soal pendanaan memang banyak Ranting dan Cabang yang masih banyak kesulitan. “Padahal PCM dan PRM dituntut bekerja sesuai KPI (key performance indicator), tapi uangnya yang belum Jelas,” tegasnya. Saat pihaknya menerima uang stimulan dari PDM Kota Solo sebesar Rp3 juta untuk Cabang dan Rp2 Juta untuk Ranting, pihaknya bisa menggelar pengajian dengan mengundang peserta yang lebih banyak. Biasanya partisipan pengajian hanya sekitar 10 orang, namun setelah menerima dana, bisa mengundang lebih dari 30 orang. Ini menandakan, dukungan dana menjadi sangat penting untuk mendinamisasi kegiatan Cabang-Ranting.

Dalam situasi seperti itu, baik utusan PRM dan PCM dalam FGD ini mengusulkan perlunya kolaborasi, baik antar-PRM, antar-PCM, atau antar PRM-PCM. Bisa juga kolaborasi Ranting dan Cabang dengan amal usaha Muhammadiyah. Bisa juga dengan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) yang diharapkan bisa mengelola dana Persyarikatan. Beberapa PRM dan PCM mengeluhkan belum ada kolaborasi yang baik di antara pemangku kepentingan di Persyarikatan Kota Solo, khususnya terkait problem pendanaan. “AUM yang besar itu mestinya bisa berkolaborasi dengan PRM. PRM ini kan kecil. Jadi [AUM] yang besar mestinya bisa membantu yang kecil,” pinta Purmoko, utusan PRM Manahan. Persoalan masih minimnya kolaborasi juga diamini oleh peserta yang lain.

Para peserta FGD ini mengapresiasi program Live in Society yang digagas oleh SMA Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat. Program ini menerjunkan siswa ke PRM/PCM untuk membantu mereka menjalankan program. Misalnya, siswa SMA Muhammadiyah PK Kottabarat mendirikan Rumah Baca di PRM Serengan dan ikut terlibat program di PRM lainnya. “Rumah Baca dari Live in Society ini bagus. Tapi masih perlu ada tindaklanjut program,” jelas Jino Budiharjo, utusan PRM Serengan. Bukan hanya dari siswa sekolah-sekolah Muhammadiyah, kolaborasi (berjemaah) untuk menggairahkan Cabang dan Ranting juga bisa melibatkan mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA) yang ada di Kota Solo.

Dengan kerja berjemaah, berbagai persoalan Cabang dan Ranting itu bisa diatasi. Semoga.

Sumber: Majalah Langkah Baru, edisi 22/April-Juni 2025