80 Tahun Merdeka, Masihkah Kita jadi Bangsa Penjajah Diri Sendiri?

Di setiap 17 Agustus, kita kembali diingatkan pada cerita heroik para pejuang yang mengorbankan nyawa demi kemerdekaan. Bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan menggema, pidato pejabat dibacakan dengan nada penuh semangat.

Namun di balik panggung upacara, kehidupan rakyat masih terasa seperti berada di bawah cengkeraman “penjajah baru”: kebijakan negara sendiri yang justru membuat warganya semakin terbebani. Di Pati, Jawa Tengah, warganya mengeluh pajak naik drastis. Di Pekanbaru, keluhan serupa muncul.

Yang lebih menyakitkan, kenaikan itu dilakukan dengan alasan formal: untuk “meningkatkan PAD” dan “mendukung pembangunan”. Ironisnya, pembangunan sering kali tidak kembali ke rakyat dalam bentuk yang mereka rasakan langsung jalan tetap berlubang, harga bahan pokok tetap naik, dan layanan publik tetap lambat.

Penjajah Itu Bernama Kebijakan

Jika dulu penjajah memakai seragam militer dan senjata laras panjang, kini “penjajah” bisa duduk di kursi empuk pemerintahan, memegang pena, dan menandatangani peraturan baru. Pajak daerah naik bukan hanya urusan angka, tapi juga simbol bagaimana pemerintah memandang rakyatnya: sebagai objek pungutan, bukan subjek yang harus dilindungi.

Kita kerap mendengar slogan “Pajak untuk Rakyat”. Namun, rakyat sering bertanya balik, “Rakyat yang mana?” Sebab, yang merasakan “manfaat” justru segelintir orang di lingkar kekuasaan. Sementara masyarakat kecil seperti pedagang pasar, tukang ojek, hingga buruh pabrik justru harus memutar otak agar cukup makan setelah membayar berbagai pungutan.

Awalnya, ide itu muncul di ruang rapat tertutup: “Sudah 14 tahun PBB-P2 tak naik, ayo putar kembali mata uang pembangunan.” Hasilnya: kenaikan dratis 250 persen. Seolah diskon berakhir tiba-tiba, tarif pajak melesat dari Rp 179 ribu menjadi Rp 600 ribu bahkan Rp 1,3 juta per tahun untuk rumah-rumah buruh tani seperti milik Saputra pengukir peluh yang sehari-harinya bertani bukan mencatat NKP.

Seorang pedagang kaki-lima, Tukul, menyaksikan pajaknya melonjak dari Rp 36 ribu ke Rp 150 ribu hanya karena naik daun atau lebih tepatnya, karena keputusan bupati. Inilah pajak yang “mendekatkan rakyat ke pembangunan”: satu pembayaran bisa menyentuh langit, tapi kantong tetap kosong.

Kemerdekaan yang Terbalik Arah

Delapan puluh tahun merdeka seharusnya menjadi puncak kematangan demokrasi dan keadilan sosial. Tetapi yang kita saksikan justru adalah kebijakan yang sering kali tidak peka terhadap situasi rakyat. Dalam sejarah perjuangan, pajak yang mencekik pernah menjadi alasan rakyat memberontak.

Bukankah salah satu penyebab Perang Diponegoro adalah pajak yang memberatkan rakyat Jawa? Seolah sejarah itu kita ulang, hanya aktornya berganti dari kolonial menjadi birokrat negeri sendiri. Kenaikan pajak di daerah seperti Pati menjadi cermin betapa kemerdekaan kita kadang hanya berhenti di tataran simbolik.

Kita bisa mengibarkan bendera setinggi tiang, tetapi di meja makan rakyat, lauk semakin sedikit karena uang harus dialihkan untuk membayar pajak yang kian menggila. Jika kita pandang ulang jargon “Kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat”, maka Pati memberi koreksi tajam: kemerdekaan itu milik mereka yang masih bisa membeli tanah dan bertahan hidup.

Bendera melambai, tapi kalau rumah tak lagi bisa dibayar pajaknya apa bedanya kita hanya jadi penonton di negeri sendiri? Antara pemerintah meneriakkan semangat persatuan dan rakyat menatap dompet kosong, ruang dialog digantikan oleh barikade polisi. Ketika pembangunan diprioritaskan dengan cara menekan rakyat, bukan membangun dari akar rakyat, bangunan hanya akan berdiri di atas pasir gelap kepercayaan.

Retorika Nasionalisme yang Kosong

Pemerintah pusat dan daerah pandai memainkan retorika nasionalisme. Mereka berbicara tentang “kemandirian bangsa” sambil menaikkan tarif dan pungutan. Mereka mengajak rakyat “berkorban untuk pembangunan” tanpa mau mengorbankan kenyamanan mereka sendiri.

Mobil dinas tetap baru, perjalanan dinas tetap mewah, dan tunjangan tetap mengalir sementara rakyat diminta “mengerti situasi negara”. Kita pernah diajarkan bahwa nasionalisme berarti mencintai tanah air dan rakyatnya.

Tapi yang terjadi kini, nasionalisme sering berubah wujud menjadi alat legitimasi untuk memungut sebanyak mungkin dari rakyat, lalu membungkusnya dengan jargon “demi kemajuan”. Padahal kemajuan tanpa rasa keadilan hanya akan menjadi kemajuan yang timpang.

Sukarno pernah berkata bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kesejahteraan rakyat. Sayangnya, di usia ke-80 ini, jembatan itu sering berubah menjadi pintu tol dan setiap melintas, rakyat harus membayar lebih banyak.

Kenaikan pajak daerah bukanlah masalah lokal semata, tapi gambaran dari pola pikir pemerintahan yang cenderung mencari pemasukan dengan jalan pintas: memeras kantong rakyat. Padahal, jika korupsi diberantas dan kebocoran anggaran dihentikan, negara tak perlu membebani rakyat kecil untuk menutup lubang anggaran.

Menatap ke Depan atau Mengulang Kesalahan?

Peringatan kemerdekaan yang ke-80 ini seharusnya menjadi momentum refleksi: apakah kita benar-benar sudah menjadi bangsa yang merdeka? Ataukah kita hanya mengganti wajah penjajah? Jika kebijakan yang ada terus menekan rakyat, maka kita sedang membangun kembali tembok penjara, hanya saja kali ini kuncinya kita berikan sendiri kepada penguasa.

Sejarah membuktikan, rakyat yang terus tertekan akan mencari jalan untuk bersuara entah melalui protes, pemilu, atau bahkan aksi langsung di jalanan. Maka, jika pemerintah ingin dikenang baik di usia republik yang ke-80 ini, mereka harus mengingat satu hal: kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat merasa dilindungi, bukan diperas.