Pengembangan Sekolah Muhammadiyah dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok Guru

Kerangka pengembangan sekolah Muhammadiyah berbeda dengan sekolah negeri.  Berbeda pula dengan sekolah swata milik yayasan ataupun pengusaha yang sejak awal standar gajinya mampu memenuhi, bahkan melampaui, upah minimum regional (UMR). Pembiayaan sekolah negeri berasal dari pemerintah, pembiayaan sekolah swasta milik yayasan/pengusaha berasal dari kantong pengusaha. Sedangkan pembiayaan sekolah Muhammadiyah dari warga Muhammadiyah atau masyarakat setempat yang kondisinya berlainan untuk setiap daerah.

Kemunculan sekolah Muhammadiyah pada umumnya tumbuh dari bawah, berawal dari prakarsa beberapa pimpinan ataupun simpatisan yang ingin berpartisipasi penuh dalam proses mencerdasakan kehidupan bangsa dengan jalan mendirikan sekolah. Sekolah Muhammadiyah muncul, tumbuh, dan berkembang dari bawah maju setapak demi setapak menjadi sekolah yang efektif, efisien, dan produktif. Ritme perkembangan sekolah Muhammadiyah sangat bervariasi, ada yang stagnan, ada yang tumbuh pelan-pelan, tapi ada juga yang mengalami perkembangan pesat. Semua tergantung aktor penggerak dan dukungan warga Muhammadiyah maupun stakeholder.

Aktor utama penggerak sekolah Muhammadiyah adalah guru-guru yang bekerja penuh waktu untuk kemajuan sekolah dan kemajuan belajar murid. Maju ataupun mundurnya suatu sekolah banyak ditentukan oleh kualitas gurunya. Guru-guru berdedikasi dan berkualitas tinggi mampu menggerakkan kinerja sekolah ke arah kemajuan/keunggulan yang ditandai dengan pelayanan prima. Sebaliknya, sekolah yang kurang berkualitas pada umumnya ditopang guru-guru yang kurang berkualitas, setidaknya di bawah standar guru-guru di sekolah unggul.

Berdasarkan alur uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kualitas dan dedikasi guru berbanding lurus dengan kemajuan sekolah Muhammadiyah. Oleh karena itu pengembangan sekolah dengan model apapun kunci keberhasilan terletak pada kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan inovasi dalam proses pembelajaran di kelas. Ringkasnya, kunci sukses pengembangan sekolah terletak di tangan guru. Pada titik ini perlu dipertimbangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok guru sebagai kunci memajukan dan mengembangkan sekolah.

Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Seorang guru merupakan manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan pokoknya agar dapat hidup secara layak. Kebutuhan pokok manusia terdiri atas makan, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok, pemerintah menetapkan upah minimum regional (UMR) sebagai standar minimal untuk hidup secara layak dalam suatu wilayah tertentu. Ini artinya seseorang yang bekerja sesuai ataupun di atas UMR dia akan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.  Dengan kata lain, mereka yang bekerja menjadi guru di sekolah Muhammadiyah dengan upah/gaji di bawah UMR dengan sendirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Ketika seorang guru memperoleh upah di bawah UMR ada dua kemungkinan yang dilakukan. Pertama, mencari kerja sampingan untuk menambah penghasilan sehingga bisa menutup kebutuhan pokok untuk bisa hidup secara layak. Kedua, ia tidak mencoba mencari kerja sampingan tetapi mencukupkan dengan gaji yang ada dengan risiko tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dilema inilah yang dihadapi guru-guru yang mendapatkan gaji di bawah UMR.

Ketika kebutuhan pokok seorang guru tidak mampu terpenuhi sementara pada saat yang sama sekolah menuntut untuk bekerja dengan penuh totalitas dalam mengajar murid, tentu menjadi tantangan yang sangat berat bagi seorang guru. Ia bekerja laksana lilin yang menerangi lingkungan, mencerdaskan murid-muridnya tetapi dengan jalan melumerkan atau menghancurkan tubuhnya sendiri. Beban berat inilah yang saat ini banyak dialami dan harus dipikul guru-guru di sekolah Muhammadiyah.

Pengelola dan penyelenggara sekolah Muhammadiyah harus memahami dan menyadari penderitaan dan beban hidup yang dialami sebagian besar guru. Bukan hanya memahami, tetapi dijadikan titik tolak dalam pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah akan berhasil bila mampu mengangkat kehidupan guru secara layak dengan cara memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pertanyaannya adalah bagaimana sekolah mampu menggaji secara layak? Bukankah pembiayaan operasional sekolah termasuk di dalamnya gaji guru berasal dari iuran orang tua ditambah dengan biaya operasional sekolah (BOS) dari pemerintah? Di beberapa daerah yang menggratiskan biaya pendidikan tentu lebih parah lagi, karena pembiayaan sekolah berasal dari BOS yang tentu saja tidak mencukupi untuk biaya operasional sekolah dan terpaksa guru-guru digaji sangat rendah jauh di bawah UMR.

Kreativitas Pengelolaan Keuangan  

Uraian di atas menggambarkan kompleksitas permasalahan pengembangan sekolah yang menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok guru sebagai titik tolak ataupun kerangka pendekatan. Guru-guru digaji rendah karena kemampuan keuangan sekolah sangat terbatas. Keuangan sekolah terbatas karena sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) rendah, bahkan gratis. Sementara itu sekolah tidak memiliki pemasukan alternatif sehingga pembiayaan sekolah praktis berasal dari BOS. Di sinilah “lingkaran setan” muncul, bagaimana mengatasinya? “Tangkap setannya,” kata teman dengan nada berkelakar.

Meski sulit dan rumit, tetapi pendekatan ini mendesak diajukan karena guru merupakan tulang punggung dan motor penggerak utama (lokomotif) kemajuan sekolah. Mungkinkah kita dapat menerapkan pendekatan ini di sekolah Muhammadiyah? Jawabnya afirmatif, mungkin. Bukan hanya mungkin, tetapi suatu keharusan. Kalau memang demikian bagaimana implementasinya? Bukankan kondisi keuangan sekolah Muhammadiyah sangat beragam?

Secara garis besar kondisi sekolah Muhammadiyah dapat di golongkan menjadi tiga kategori, yaitu sekolah kecil, sedang, besar. Sekolah kecil mereka yang siswanya di bawah 150 anak dan gratis alias tidak membayar. Sekolah sedang mereka memiliki siswa kisaran 150 -350 anak dan ada biaya SPP, artinya tidak gratis. Sedangkan sekolah besar siswa di atas 350 anak dengan SPP cukup besar. Kondisi sekolah yang beragam ini menuntut kreativitas tinggi dari pimpinan/kepala sekolah tentu saja didukung pimpinan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) setempat.

Untuk sekolah kecil,  pimpinan sekolah dituntut untuk mencari pembiayaan alternatif di luar SPP. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerjasama dengan Lazismu, orang-orang kaya, maupun perusahaan yang memiliki kepedulian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu langkah ini tidak mudah, tetapi bila pimpinan sekolah mampu meyakinkan mereka bahwa kehadiran sekolah Muhammadiyah di situ memang sangat dibutuhkan. Alternatif kedua dengan subsidi silang dari sekolah besar, tetapi cara ini direncakan dengan baik agar sekolah tersebut tidak terus-menerus disubsidi karena akan membebani pengembangan sekolah Muhammadiyah yang sedang dan besar.

Untuk sekolah Muhammadiyah “sedang” dan “besar” memerlukan pembiayaan alternatif juga, tetapi penataan manajerial keuangan yang sehat dan produktif secara serius mampu menaikkan gaji guru secara secara signifikan. Penataan sekolah yang sehat artinya dalam penyusunan rencana anggaran kinerja sekolah (RAKS) mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok guru, setelah itu baru unsur-unsur yang lainan.

Penataan keuangan secara produktif artinya keuangan sekolah tidak dihabiskan setiap tahun anggaran, tetapi ada yang disimpan/uang sisa anggaran. Uang sisa anggaran dijadikan modal perintisan “bank sekolah”, bukan koperasi yang kepemilikan di anggota. Bank sekolah milik sekolah yang menjalankan fungsi layaknya perbankan, yaitu simpan pinjam secara kecil-kecilan sehingga seluruh kebutuhan sirkulasi keuangan guru berputar di situ. Tentu harus dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip keuangan perbankan.

Demikian sedikit gagasan pemenuhan kebutuhan pokok guru sebagai titik tolak pengembangan sekolah Muhammadiyah. Pimpinan ataupun pengelola dan penyelenggara sekolah dituntut kreativitas tingkat tinggi dan kecerdasan untuk memecahkan kebuntuan keterbatasan keuangan sekolah. Selagi masih ada kesungguhan, Allah akan menunjukkan jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita kita.

Penulis adalah Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Solo.