Waspada Inflasi Pangan, Ekonom UMS Sebut Awal 2026 Ekonomi Masih Berat

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM—Memasuki awal tahun 2026, kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih menghadapi tekanan berat sebagai kelanjutan dari kelesuan atau perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2025.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Anton Agus Setyawan, menjelaskan perlambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi global maupun nasional. Menurutnya, ekonomi global yang masih melambat serta dinamika geopolitik internasional turut menekan pertumbuhan ekonomi dunia yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.

Dampak perlambatan global tersebut juga dirasakan di dalam negeri. Kondisi ekonomi nasional masih mengalami perlambatan, sektor industri belum sepenuhnya bergerak optimal, dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% belum tercapai.

Hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5%. Selain perlambatan ekonomi, isu inflasi juga menjadi perhatian. Secara definisi, Anton menjelaskan, inflasi merupakan kenaikan harga barang atau indeks harga.

Fenomena Berulang

Kenaikan harga ini menjadi fenomena berulang yang kerap terjadi pada momen-momen tertentu seperti Natal, Tahun Baru, dan Idulfitri. Pada periode tersebut, harga komoditas cenderung mengalami kenaikan, terutama harga pangan yang menjadi sorotan masyarakat.

Namun, Anton menilai bahwa pengendalian inflasi di Indonesia tidak sesederhana itu. “Masalahnya, dalam realitasnya tidak sesederhana itu. Penyebab inflasi di Indonesia itu lebih banyak disebabkan karena masalah pada distribusi,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Dia menyebut ada kecenderungan beberapa pihak yang punya akses ke komoditas pangan sengaja menyimpan supply komoditas pangan di pasar. “Dengan harapan karena permintaan komoditas pangan naik, akan terjadi kenaikan harga,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan, misalnya ketika terjadi gagal panen yang mengurangi pasokan. Fenomena kenaikan harga juga kerap berulang menjelang Ramadan dan Idulfitri akibat meningkatnya permintaan dan penawaran masyarakat.

Pada kondisi lain, misal pada masa liburan, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi pangan untuk kebutuhan pesta, serta adanya peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dan perhotelan. Untuk menekan inflasi, pemerintah melalui Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan memainkan instrumen suku bunga guna mencegah kenaikan harga yang berlebihan.

Dalam penghitungan inflasi, Bank Indonesia menggunakan koefisien, di mana komoditas pangan memiliki kontribusi yang cukup besar. “Memang kalau dihitung rata-rata nanti bisa dilihat bahwa angka inflasi masih bisa dikendalikan. Tetapi memang kalau kita lihat pada titik-titik tertentu terutama di komoditas pangan itu patut diwaspadai. Pangan itu kan dampak ke yang lain,” katanya.

Prof. Anton Agus Setyawan saat diwawancarai kontributor Muhammadiyahsolo.com, Rabu (12/2/2025). (Humas).

Ia mencontohkan, kenaikan harga cabai dapat berdampak pada industri pangan maupun rumah makan yang menyediakan sambal. Kontrol pemerintah terhadap harga komoditas juga dinilai belum optimal. Ia melihat ada kelompok tertentu yang memiliki power berbeda-beda di rantai pasok yang bisa memengaruhi harga.

Menurutnya, manajemen rantai pasok khusus komoditas pangan seharusnya menjadi perhatian utama, mengingat persoalan pangan di Indonesia banyak berkutat pada aspek tersebut. “Itu kan membuka peluang untuk tata kelola yang tidak beres. Kemudian dari kontrol pemerintah terhadap harga komoditas juga belum optimal. Ini menyebabkan sangat terbuka peluang dari kelompok tertentu untuk memainkan harga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya ketersediaan data pada lembaga-lembaga terkait, terutama data akurat mengenai kenaikan harga komoditas seperti cabai dan daging sapi pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan riset yang pernah dilakukannya, harga yang diterima petani cenderung sama, baik ketika harga pangan di pasar sedang tinggi maupun rendah. “Keuntungannya naik, tapi tidak sebesar harga yang dicerminkan di pasar,” ujarnya.

Anton menekankan kembali, kondisi ini mengindikasikan adanya kelompok tertentu dalam rantai pasok yang memiliki kekuatan berbeda-beda untuk memengaruhi harga. Kelompok masyarakat yang paling terdampak inflasi, menurut Anton, adalah mereka yang memiliki penghasilan tetap, baik dari kelompok bawah maupun menengah. “Dengan harga yang naik, mereka tidak bisa melakukan adjustment atau penyesuaian,” katanya.

Berbeda dengan individu yang memiliki beberapa sumber penghasilan dan lebih mampu menyesuaikan diri. Sementara itu, masyarakat dengan satu sumber pendapatan akan lebih rentan terdampak inflasi, termasuk kelas menengah dengan penghasilan tetap.

Inflasi juga berdampak pada daya beli masyarakat karena mengurangi alokasi dana untuk menabung maupun berinvestasi. Akibatnya, konsumsi masyarakat lebih terfokus pada kebutuhan pokok, sementara komoditas lain menjadi kurang diminati.

Meski inflasi terjadi setiap tahun dan tidak selalu berdampak negatif, misalnya jika disebabkan oleh kenaikan permintaan, masyarakat tetap diimbau untuk menjadi konsumen yang cerdas. Pengambilan keputusan konsumsi perlu dilakukan secara rasional dengan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan.

“Kalau dari keinginan ya tidak terbatas, kalau dengan pengambilan keputusan yang rasional ketika kita melakukan aktivitas konsumsi, maka dasar kita adalah kita butuh apa ngga sih barang yang kita mau beli itu? Jadi ketika kita beli kita jadi tau prioritas komoditas atau barang yang akan kita beli,” pesannya.