Homo Homini Lupus di Senayan: Hobbes Sudah Ramalkan DPR Kita?

Ketika Thomas Hobbes menulis Leviathan pada abad ke-17, ia menggambarkan dunia manusia tanpa aturan sebagai “homo homini lupus” manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hobbes percaya, tanpa kekuasaan yang kuat, hidup manusia akan penuh dengan kekacauan, ketakutan, dan saling memangsa.

Siapa sangka, frasa itu kini terasa begitu akrab ketika kita menatap Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, justru kerap tampil sebagai arena serigala yang saling memangsa, bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok dan partai.

DPR seharusnya jadi rumah aspirasi rakyat. Tetapi apa yang kita saksikan? Gedung megah itu sering kali berubah menjadi pasar tawar-menawar, tempat deal politik berlangsung di balik pintu tertutup. Undang-undang lahir bukan dari kepentingan rakyat kecil, melainkan dari lobi korporasi dan tekanan oligarki.

Rakyat hanya menonton dari luar pagar Senayan. Mereka seperti penonton dalam drama yang absurd. Setiap kali rapat paripurna ditayangkan, wajah-wajah legislator lebih sibuk dengan gawai, tertidur di kursi empuk, atau bersorak membela kepentingan fraksi masing-masing.

Sementara di luar gedung, rakyat harus berhadapan dengan gas air mata ketika mencoba bersuara. Apakah inilah bentuk homo homini lupus versi demokrasi Indonesia?

Hobbes dan Senayan: Ramalan yang Jadi Nyata

Hobbes menulis bahwa manusia cenderung egois dan akan melakukan apa pun untuk mempertahankan kepentingannya. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan kekuasaan absolut Leviathan untuk mencegah kekacauan. Ironisnya, di Senayan kita justru melihat “Leviathan kecil” dalam wujud fraksi, partai, dan koalisi.

Mereka berperang satu sama lain, bukan untuk mencegah kekacauan, melainkan untuk memastikan bagian terbesar dari kue kekuasaan. Yang lebih menyedihkan, rakyat yang diwakili kerap jadi korban. Hobbes pernah menulis, “without a common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called warre” tanpa kekuasaan bersama yang menakutkan, manusia akan hidup dalam perang abadi.

Di Senayan, “perang abadi” itu nyata. Perang antarpartai, perang kepentingan, perang narasi. Dan yang jadi korban bukan mereka yang duduk di kursi empuk, melainkan rakyat yang antre minyak goreng, membayar listrik mahal, dan melihat anaknya putus sekolah.

Kita masih ingat ketika Omnibus Law dipaksakan. Rakyat menolak, serikat buruh menjerit, mahasiswa memenuhi jalanan. Tetapi di Senayan, mayoritas anggota DPR tetap mengangkat tangan, mengesahkan UU yang lebih berpihak pada investor.

Dalam momen itu, “homo homini lupus” terasa begitu nyata. Wakil rakyat memangsa aspirasi rakyat. Mereka yang seharusnya jadi penyambung lidah, justru menjadi pemutus napas harapan. Albert Camus, filsuf eksistensialis, pernah mengatakan: “Kejatuhan moral terbesar adalah ketika manusia membiasakan diri hidup dalam ketidakadilan.” Rakyat Indonesia seolah dipaksa terbiasa: terbiasa ditipu, terbiasa dikhianati, terbiasa diabaikan.

Homo Homini Lupus dan Budaya Politik Uang

Fenomena politik uang dalam pemilu adalah bukti lain bahwa serigala sedang berpesta. Suara rakyat ditukar dengan selembar uang, sekarung beras, atau bingkisan sembako. Setelah duduk di kursi kekuasaan, para serigala itu melupakan janji, dan kembali berburu demi diri mereka sendiri.

Hobbes percaya bahwa manusia tidak bisa dipercaya menjaga diri sendiri tanpa aturan ketat. Tetapi ironisnya, aturan yang ada di negeri ini pun kerap dilanggar oleh mereka yang membuat aturan itu sendiri. Undang-undang dibuat untuk dilanggar, hukum ditegakkan hanya untuk yang lemah, sementara para serigala besar melenggang bebas.

Dalam teori Hobbes, rakyat menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada penguasa demi perlindungan. Tetapi di Indonesia, rakyat menyerahkan suara mereka kepada wakil, dan yang kembali hanyalah rasa kecewa. Apakah ini berarti rakyat telah salah memilih? Atau memang sistemnya yang sudah terjebak dalam lingkaran setan oligarki?

Slavoj Žižek, filsuf kontemporer, pernah menyinggung bahwa demokrasi modern sering kali hanyalah “ilusi partisipasi,” di mana rakyat merasa ikut serta, padahal kekuasaan nyata tetap berada di tangan segelintir elite. Bukankah inilah yang sedang kita alami?

Meski gambaran Hobbes tentang manusia sebagai serigala terasa relevan, kita juga tahu bahwa manusia bukan hanya binatang buas. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah fil ardh pemimpin di bumi, makhluk yang diberi akal dan hati nurani.

Rousseau, filsuf yang berbeda dengan Hobbes, percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, hanya rusak oleh sistem sosial. Mungkin inilah secercah harapan: rakyat masih punya hati nurani, masih mau berjuang, masih mau turun ke jalan. Demo di Senayan, meski berujung ricuh, menunjukkan bahwa rakyat tidak tinggal diam. Bahwa di balik kekecewaan, ada semangat untuk memperjuangkan keadilan.

Serigala Bisa Jinak?

“Homo homini lupus” di Senayan adalah kenyataan pahit yang harus kita akui. Tetapi apakah serigala-serigala itu bisa jinak? Jawabannya ada pada rakyat. Jika rakyat terus diam, maka serigala akan terus memangsa. Tetapi jika rakyat berani bersuara, mengawal, dan menuntut pertanggungjawaban, maka serigala-serigala itu akan sadar bahwa mereka tak bisa berkuasa selamanya.

Hobbes benar bahwa manusia cenderung memangsa sesamanya. Tetapi kita bisa membuktikan bahwa manusia Indonesia masih punya nurani. Dan barangkali, justru dari tangan rakyat biasa, kita bisa melahirkan “Leviathan baru”: bukan penguasa absolut, tetapi kekuatan moral yang membuat serigala-serigala di Senayan berhenti memangsa dan mulai melayani.

Karena sejatinya, rakyatlah yang punya kekuatan lebih besar dari semua kursi di parlemen.