Ketika Negara Lebih Sayang Pejabat daripada Pendidik

Di media sosial, kabar bahwa anggota DPR mendapat gaji Rp3 juta per hari mendadak jadi perbincangan nasional. Angka itu, jika dikalikan sebulan, mencapai Rp90 juta. Fantastis. Membuat publik terbelalak, sebagian marah, sebagian lainnya hanya bisa mengelus dada.

Sementara itu, di ruang-ruang kelas pelosok negeri, ada guru yang hanya menerima honor Rp500 ribu per bulan. Ironi ini menjadi gambaran telanjang tentang jurang kesenjangan yang kian menganga antara “wakil rakyat” dan “pendidik bangsa”.

Memang, secara formal, gaji pokok anggota DPR tidak sampai Rp90 juta. Menurut aturan, gaji pokok mereka “hanya” Rp4,2 juta per bulan. Ketua DPR mendapat sekitar Rp5 juta, sementara Wakil Ketua Rp 4,6 juta. Tapi jangan buru-buru bersimpati: di luar gaji pokok itu, ada sederet tunjangan yang jumlahnya bisa bikin siapa pun iri. Tunjangan perumahan misalnya, mencapai Rp50 juta per bulan.

Angka ini muncul karena DPR tak lagi mendapat rumah dinas, sehingga pemerintah menggantinya dengan kompensasi. Belum lagi tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan anak-istri, hingga dana aspirasi. Jika semua dijumlah, total yang diterima anggota dewan bisa lebih dari Rp50 juta, bahkan ada yang memperkirakan menembus Rp100 juta per bulan.

Maka ketika publik mendengar istilah “Rp3 juta per hari”, sebenarnya itu bukan gaji murni, melainkan hasil penghitungan dari total take home pay jika dibagi rata harian. Tetapi apalah arti penjelasan itu? Angka Rp3 juta per hari tetap terdengar seperti lelucon pahit ketika dibandingkan dengan nasib guru honorer yang dibayar Rp 500 ribu sebulan uang yang bahkan tak cukup untuk membayar kos di pinggiran kota, apalagi hidup layak di daerah.

Guru, Pahlawan yang Tak Pernah Dianggap Pahlawan

Sejak lama, guru disebut-sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ungkapan ini mulia, tetapi di sisi lain, sering kali menjadi justifikasi negara untuk membiarkan mereka tetap hidup dalam kesulitan. Data menunjukkan, guru honorer di sekolah dasar banyak yang hanya menerima Rp 300 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Guru SMP sekitar Rp500 ribu sampai Rp2 juta, dan guru SMA bisa sedikit lebih baik, Rp800 ribu hingga Rp2,5 juta. Itu pun tidak merata.

Di pelosok, banyak guru hanya digaji ala kadarnya dari dana BOS atau iuran komite. Bahkan ada yang harus menunggu berbulan-bulan untuk sekadar mencairkan honor. Bandingkan dengan gaji guru PNS yang rata-rata Rp4–7 juta. Angka ini terlihat lebih baik, tetapi tetap jauh dari kata ideal. Anggota Komisi X DPR, Juliyatmono, pernah mengatakan bahwa gaji ideal guru seharusnya Rp25 juta per bulan.

Pernyataan itu benar adanya. Jika kita menuntut guru profesional, kreatif, dan sanggup bersaing di dunia global, maka penghargaan finansial pun harus setara. Sayangnya, ucapan itu berhenti di ruang sidang. Belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya.

Negara yang Memanjakan Pejabat

Pertanyaan mendasar kemudian muncul: untuk siapa sebenarnya negara ini? Anggaran pendidikan secara konstitusi sudah diatur minimal 20 persen dari APBN. Namun realitasnya, alokasi itu banyak tersedot untuk birokrasi, proyek, dan belanja modal, sementara kesejahteraan guru tetap terabaikan. Di sisi lain, para pejabat, termasuk anggota DPR, tidak pernah telat mendapat tunjangan. Ironinya, ketika guru menuntut keadilan, selalu ada alasan: anggaran terbatas, APBN terbebani, atau guru terlalu banyak. Tapi ketika DPR meminta tambahan fasilitas, seakan-akan negara selalu siap sedia.

Kesenjangan inilah yang membuat masyarakat geram. Bagaimana mungkin negara yang katanya menjunjung tinggi pendidikan justru membiarkan para pendidik terpuruk, sementara pejabat hidup dalam kemewahan. Bagaimana mungkin wakil rakyat bisa “bermalas-malasan” di kursi empuk Senayan dengan tunjangan puluhan juta, sementara guru harus mengajar berpuluh-puluh murid dengan gaji yang bahkan lebih kecil dari uang parkir bulanan anggota DPR.

Pendidikan yang Dikhianati

Bangsa besar seharusnya berdiri di atas fondasi pendidikan yang kuat. Namun apa jadinya jika guru, sebagai ujung tombak pendidikan, justru tak dianggap prioritas? Kita bisa membangun jalan tol, bandara, dan gedung pencakar langit, tapi tanpa guru yang sejahtera, semua itu hanya jadi monumen kosong.

Negara-negara maju seperti Finlandia atau Korea Selatan menjadikan guru profesi bergengsi dengan gaji tinggi. Tidak heran kualitas pendidikan mereka melesat. Di Indonesia, guru masih harus menambal kebutuhan hidup dengan pekerjaan sampingan, dari ojek online hingga berdagang kecil-kecilan.

Celakanya, situasi ini berlangsung puluhan tahun. Reformasi pendidikan silih berganti, kurikulum berubah entah berapa kali, tapi kesejahteraan guru tetap jalan di tempat. Para pejabat bisa debat panjang soal metode belajar, asesmen, atau digitalisasi sekolah, tetapi lupa bahwa semua itu tak akan berjalan tanpa guru yang tenang hidupnya. Guru yang stres karena perut lapar, bagaimana bisa mendidik anak bangsa dengan sepenuh hati?

Saatnya Menggugat

Fenomena “gaji DPR Rp3 juta per hari” adalah momentum. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan simbol ketidakadilan yang semakin nyata. Publik harus terus menggugat, bukan hanya di media sosial, tetapi juga di jalan politik.

Guru harus mendapatkan tempat yang layak dalam struktur anggaran. Pemerintah dan DPR tak bisa lagi menutup mata dengan alasan klasik. Jika DPR bisa mendapat kompensasi rumah Rp50 juta, maka guru setidaknya harus dijamin gaji minimal sesuai standar hidup layak.

Pendidikan tidak boleh hanya jadi retorika di setiap pidato kenegaraan. Pendidikan harus benar-benar jadi prioritas, dimulai dari kesejahteraan guru. Jika tidak, jangan kaget bila generasi mendatang tumbuh dalam kebodohan yang sistematis. Karena bagaimana mungkin anak-anak belajar dengan serius jika guru mereka sendiri tak dihargai?

Kisah gaji DPR Rp3 juta per hari versus gaji guru Rp500 ribu per bulan adalah potret telanjang dari wajah bangsa ini: sebuah negara yang lebih senang memanjakan pejabat daripada memuliakan pendidik. Jika kita terus membiarkan ini, maka sebenarnya kita sedang menulis takdir suram bagi generasi kita sendiri.

Guru bukan sekadar pengajar, mereka adalah penentu masa depan bangsa. Saatnya kita benar-benar menempatkan mereka di posisi yang layak bukan hanya dengan pujian manis, tetapi dengan penghargaan nyata. Karena tanpa guru, apa jadinya republik ini?