Ketika Status ASN Dianggap Segalanya dan Mentalitas Dilupakan

Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi nasional, terdapat satu ironi yang terus mengemuka dalam kehidupan masyarakat kita, yakni cara sebagian besar orang memandang profesi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tak dapat dimungkiri, ASN kerap dipersepsikan sebagai lambang kesuksesan, jaminan stabilitas hidup, dan simbol prestise sosial. Pandangan ini begitu mengakar, hingga banyak orang tua menjadikan status ASN sebagai salah satu doa andalan bagi masa depan anak-anak mereka. Status itu dianggap membawa kemapanan serta status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Tak jarang pula, ASN disebut sebagai “mantu idaman”. Hal itu yang menjadi salah satu alasan mengapa animo pendaftar CPNS selalu tinggi.

Sebenarnya, pola pikir semacam ini masih bisa dimaklumi jika datang dari masyarakat umum yang mendambakan kestabilan di tengah kerasnya persaingan kerja. Namun, yang patut disayangkan, ketika pola pikir ini justru diinternalisasi oleh para ASN itu sendiri. Ketika seorang ASN mulai menganggap status dan kenyamanan sebagai pencapaian utama, maka nilai luhur profesi ini seperti semboyan “bangga melayani bangsa” secara perlahan mulai luntur. Pekerjaan sebagai ASN pun bergeser dari semangat pengabdian menjadi simbol status sosial, menjauh dari esensi pelayanan publik yang seharusnya menjadi fondasi utamanya.

Namun, di balik romantisasi status ASN/PPPK tersebut, tersembunyi realitas getir yang tidak ada romantisnya sama sekali. Baru-baru ini, di berbagai portal media santer memberitakan angka perceraian di kalangan ASN dan PPPK meningkat drastis terutama di daerah seperti Cianjur, Bondowoso, dan Wonogiri. Yang mengejutkan, banyak dari gugatan tersebut justru datang dari pihak ASN yang belum lama diangkat. Fenomena ini seakan memperjelas serta menunjukkan perubahan pola pikir yang cukup memprihatinkan di kalangan ASN. Ketika status dan penghasilan naik, komitmen dan kesetiaan dalam hubungan justru menurun.

Padahal, sebelum diangkat menjadi ASN, barangkali saat hidupnya masih sederhana dan penghasilan terbatas, justru romantisme sering kali tumbuh subur. Dalam kesederhanaan itu, ikatan emosional kadang terasa lebih kuat. Semangat untuk saling menopang secara ekonomi dengan pasangan menjadi fondasi hubungan. Namun,  setelah meraih kenyamanan finansial dan status sosial baru, sebagian di antara mereka justru merasa berhak menuntut “standar baru” dalam hubungan, seolah lupa pada perjuangan dan kebersamaan di masa sulit.

Relasi Kuasa Perburuk Moral

Lebih mengkhawatirkan lagi, terjadi kasus pelecehan seksual yang dilakukan ASN terhadap pegawai non-ASN di Solo. Ini bukan sekadar pelanggaran moral dan hukum, tetapi juga bentuk nyata dari relasi kuasa yang timpang di tubuh birokrasi. Seorang ASN, karena status dan jabatannya, merasa lebih tinggi dan memiliki hak memperlakukan bawahan dengan cara yang tidak pantas. Dalam konteks ini, profesi yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi pelaku kekerasan struktural.

Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu akar masalahnya terletak pada ketidakmatangan mental dan psikologis para ASN dan PPPK. Banyak di antara mereka belum siap secara emosional dan spiritual untuk menghadapi perubahan status sosial dan ekonomi. Mereka tidak memiliki fondasi nilai yang kuat ketika diuji dengan kekuasaan dan kenyamanan hidup. Dalam perspektif psikologi, ini berkaitan dengan rendahnya tingkat emotional intelligence (kecerdasan emosional) dan self-awareness. Daniel Goleman, dalam bukunya Emotional Intelligence, menekankan bahwa kecerdasan emosional justru lebih berpengaruh terhadap keberhasilan dan stabilitas hidup seseorang dibandingkan IQ semata.

Dalam pandangan Islam, hal ini pun telah diantisipasi. Dalam surah Al Baqarah ayat (286), Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan dibebani lebih dari kemampuannya. Namun, ketika manusia tidak mampu menyeimbangkan amanah dengan nafsu dan ego, kehancuran moral dan sosial bisa menjadi konsekuensinya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, menjadi ASN bukan hanya tentang menerima gaji dari negara, tetapi juga tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual yang besar.

Sudah saatnya pemerintah tidak hanya fokus pada proses seleksi berbasis nilai tes dan administrasi, tetapi juga pembentukan karakter dan kedewasaan mental ASN. Pendidikan prajabatan dan pelatihan rutin harus mencakup materi tentang nilai-nilai integritas, tanggung jawab moral, dan ketahanan emosional. Selain itu, pemerintah harus menyediakan layanan konseling psikologis, khususnya bagi ASN yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, seperti pengangkatan jabatan atau pergeseran lingkungan kerja. Layanan ini harus didukung sistem pelaporan pelanggaran etika dan pelecehan seksual yang aman dan berpihak pada korban, terutama pegawai non-ASN yang sangat rentan terhadap relasi kuasa yang timpang.

Sudah saatnya pola pikir masyarakat dalam memandang ASN dan PPPK bukan simbol kesuksesan, jaminan stabilitas hidup, dan simbol prestise sosial, tetapi pelayan masyarakat. Mereka adalah wajah negara yang seharusnya mencerminkan keadilan, empati, dan tanggung jawab. Jika mereka yang dipercaya untuk melayani justru menjadi pelaku ketidakadilan, maka krisis moral dalam birokrasi akan terus melebar. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk membenahi ini, sebelum publik kehilangan kepercayaan terhadap aparatur negara.

Penulis adalah aktivis di Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kab. Wonogiri.