Nasionalisme Penguasa, Nasionalisme Seolah-olah…

Jumat (27/12/2024), pukul 10.00 WIB, petugas di Stasiun Balapan itu meminta semua orang di stasiun untuk berdiri guna menyanyikan “Indonesia Raya”. Saya yang kebetulan tengah menunggu kereta menuju Kediri, langsung ikut berdiri. Saya lihat hampir semua orang di stasiun khidmat menyanyikan lagu. Hanya ada satu,dua orang yang tetap duduk. Beberapa hari sebelumnya, situasi yang sama juga saya rasakan di Stasiun Gambir, Jakarta.

Saat berdiri dan menyanyikan lagu karya W.R. Supratman itu, entahlah, ada situasi emosional dalam diri saya. Ada keharuan. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang di stasiun itu merasakan hal yang sama. Saya sering bertanya kepada diri sendiri, mengapa situasi emosional itu muncul? Saya paham, dalam konteks kebangsaan, lagu  “Indonesia Raya” memang sesuatu yang sakral.

Apakah ini bagian dari ekspresi nasionalisme saya? Ya, semoga saja begitu. Nasionalisme, dalam makna dasar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah: ‘paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan. Makna lainnya adalah: kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, memperhatikan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa’ semangat kebangsaan’. Wow..maknanya panjang dan dalam.

Kata-kata kunci yang bisa saya tarik dari pengertian di atas adalah cinta bangsa dan negara sendiri; kesadaran kebangsaan baik potensial maupun aktual. Tentu, sebagai warga negara, saya ingin bisa mencintai bangsa dan negara ini sepenuh hati, baik secara potensial maupun aktual. Secara lisan sebagai refleksi pemikiran dan perasaan, sekaligus secara aktual dalam kehidupan kebangsaan. Tentu, yang harus kita sadari, representasi cinta Tanah Air ini berbeda-beda dalam praksisnya. Sebagai warga negara biasa, dengan para pejabat publik dan orang-orang penting, tentu akan berbeda. Setiap warga negara orang punya tanggungjawab yang berbeda pula.

Namun, yang perlu diingat, rasa keharuan saja saat menyanyikan lagu “Indonesia Raya” itu saja belum cukup. Bahkan jauh dari cukup. Karena nasionalisme itu makanya luas dan dalam. Saya yakin, para pejabat, koruptor, para demagog, para politikus, para elite, rulling class, para anggota dewan yang baru terpilih, para anggota kabinet, para gubernur maupun bupati/walikota, sangat mungkin mereka mengalami situasi emosional yang sama saat menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Bahkan, bisa jadi, hapal betul lima sila dalam Pancasila. Pertanyaan nakalnya, apakah mereka benar-benar bisa disebut seorang nasionalis sejati? Seorang pencinta nusa dan bangsa sendiri? Orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya sendiri? Ah, nanti dulu.

Nasionalis atau juga nasionalisme yang saya maksud tentu saja adalah pada makna hakikat. Tidak ada hubungannya dengan ideologi partai di Indonesia. Lupakan soal ideologi partai. Mau nasionalis, mau nasionalis religius, mau islamis, toh perilaku partai politik di Indonesia itu sama. Sama-sama banalnya. Ideologi partai itu hanya ada dalam AD/ART. Mletre dalam praktiknya. Pragmatisme adalah ideologi sejati partai-partai politik di Indonesia,  meski mereka tidak mengakuinya.

Citra Belaka

Baiklah, saya kembali ke nasionalisme. Saya mengulik soal nasionalisme karena ada situasi getir di ranah kebangsaan kita. Ada situasi paradoks, ada pertentangan antara narasi besar para penguasa dan praktiknya. Sebelumnya,  saya berharap ada situasi yang sedikit lebih baik saat ada pergantian rezim penguasa baru-baru ini. Loh, mengapa kok cuma berharap “sedikit”? Lha berharap sedikit saja belum tentu tercapai, apalagi harapan besar. Toh, harapan yang secuil itu pun tampaknya masih sulit terpenuhi. Contohnya, ada narasi besar dari penguasa untuk memberantas korupsi, bahkan siap mengejar koruptor hingga ke negeri Antartika, tapi praksisnya dengan menawarkan pengampunan bagi koruptor asalkan mau mengembalikan aset yang dicuri kepada negara. Para menteri yang membidangi hukum begitu yakin langkah ini bisa dilakukan.

Belakangan rencana itu batal karena secara hukum tidak memungkinkan. Pengampunan hanya bisa dilakukan pada kasus pidana ekonomi. Oalah…Yang saya heran, bagaimana mungkin para pejabat negara itu melontarkan wacana tanpa memahami aturan hukum di Indonesia? Toh menteri itu juga ahli hukum, punya wakil profesor bidang hukum? Mereka punya staf ahli para pakar hukum pula? Tapi mengapa bisa melakukan keliruan fatal seperti ini? Ini baru dalam konteks kekacauan logika hukum. Belum lagi kita bicara pada semangat pemberantasan korupsi. Pertanyaan saya, apakah ini bagian dari nasionalisme?

Di saat lain, seorang kepala negara yang mestinya menampilkan diri sebagai sosok negarawan,  masih  cawe-cawe urusan dukungan kandidat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) lalu. Dalam bahasa Platon (Plato), seorang pemimpin negara seharusnya bisa “mematikan” tubuhnya. Tubuh, dalam konteks filsafat Plato, adalah sebagai simbol kepentingan pribadinya, nafsunya. Kepentingan partai dan konco-konconya itu. Dengan “mematikan” tubuh, yang tersisa adalah jiwa yang bebas sebagai wujud nilai-nilai universal. Kalau toh seorang pemimpin bicara kepentingan, ya tentu kepentingan bangsa yang universal. Nah, apakah dukungan presiden kepada kandidat tertentu ini juga bagian dari nasionalisme?

Pada saat situasi ekonomi rakyat yang tengah terpuruk, pemerintah per Januari 2025 juga akan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Sungguh kebijakan yang akan mencekik leher rakyat. Apakah ini juga bagian dari nasionalisme? Apakah pengerahan aparat hukum tertentu untuk pemenangan kandidat tertentu pada pilkada itu juga bagian dari nasionalisme? Apakah penegakan hukum sebagai alat menggebuk oposisi dan yang berbeda pandangan dengan penguasa itu juga bagian dari nasionalisme?

Masih panjang kalau saya mempertanyakan anomali-anomali ini. Ruang kecil di tulisan ini tak akan cukup memuatnya. Dari beberapa kasus di atas sudah menyiratkan betapa rasa nasionalisme para penguasa itu dalam alarm bahaya. Para elite lebih suka–dalam perspektif Erving Goffman–menampilkan panggung depan (front stage) sebagai citra belaka. Sekadar menampilkan narasi-narasi besar (seolah-olah) untuk kepentingan, rakyat, bangsa dan negara. Bagaimana di panggung belakang (back stage)? Sungguh bertolak belakang. Hanya dramaturgi, sandiwara , dan seolah-olah nasionalis tulen.

Fakta-fakta anomali tersebut sungguh mengaduk-aduk emosi saya. Sampai kapan situasi ini akan berlangsung? Oh, Tuhan, sungguh ini menyebalkan…

Kediri, 27 Desember 2024

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Muhammadiyahsolo.com