Muhammadiyah sebagai Jangkar Kebangsaan

Beberapa pekan lalu, saya menemukan tulisan di Kompas yang sangat baik dari Ulil Abshar Abdalla berjudul Pentingnya “Pemimpin Jangkar”. Pemimpin jangkar yang ia maksud adalah tokoh-tokoh bangsa yang, alih-alih larut dalam polarisasi politik, justru mempertemukan dan mempersatukan friksi-friksi yang semakin mengeras pada momentum pemilu 2024. Terutama sekali adalah tokoh-tokoh agama yang terus menebar keteduhan dan kedamaian di tengah situasi yang memanas dan penuh kebencian.

Membaca tulisan tersebut, saya langsung teringat dengan peran Muhammadiyah yang juga berusaha sebaik dan sehormat mungkin memainkan peran “jangkar kebangsaan”. Dalam hal ini, saya melihat Muhammadiyah adalah organisasi yang moderat meluas sebagai antitesis dari moderat ekstrim atau ekstrim moderat. Apa maksudnya?

Belakangan, ada orang atau kelompok yang mengaku moderat, namun memusuhi dan menebarkan kebencian terhadap mereka yang tidak moderat. Dalam konteks ideologi, mereka ada di tengah sekaligus menegasikan orang lain yang ada di kanan maupun kiri. Di tengah namun terus menyingkirkan liyan yang tidak ikut barisan mereka di tengah. Inilah sikap yang saya sebut dengan ekstrim moderat.

Sementara itu, Muhammadiyah terus meneguhkan langkahnya sebagai kelompok moderat yang luas, menjadi tenda bagi semua. Dalam hal ini, saya ingin mengambil dua kasus. Pertama, advokasi Muhammadiyah terhadap kelompok minoritas yang sering dianggap sempalan. Muhammadiyah, baik secara teori maupun praktik, begitu teduh mengayomi kelompok minoritas. Dalam Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah menegaskan akan membangun dialog produktif antara sunni dan syiah. Di dokumen itu tertulis “Dialog dimaksudkan untuk meningkatkan rasa saling memahami persamaan dan perbedaan, komitmen untuk memperkuat persamaan dan menghormati perbedaan…”. Putusan resmi ini keluar di tahun 2015. Tiga tahun sebelum itu, Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah saat itu secara tegas menolak fatwa MUI Jawa Timur yang memberikan label sesat pada syiah.

Sementara itu, dalam kasus Ahmadiyah, ketika Amien Rais, mantan Ketua PP Muhammadiyah, menjadi ketua MPR, ia datangkan khalifah Ahmadiyah ke Indonesia untuk bertemu dengan jemaah Ahmadiyah. Belakangan, kedekatan Muhammadiyah dengan Ahmadiyah dilanjutkan oleh Ahmad Najib Burhani, tokoh intelektual Muhammadiyah yang getol mengadvokasi berbagai kasus Ahmadiyah.

Kasus kedua adalah kasus yang terjadi dengan umat Islam yang berada di pendulum sebaliknya: kelompok ekstremis kanan. Lagi-lagi, Muhammadiyah pasang badan ketika kelompok ini mendapatkan persekusi. Daftarnya bisa panjang sekali. Mari kita sebut sebagiannya. Pertama, pada tahun 2016, publik Indonesia digegerkan oleh kematian seorang “terduga” teroris, Siyono di Klaten, Jawa Tengah yang tengah dibawa oleh Densus 88. Merasa ada yang janggal, PP Muhammadiyah mendampingi kasus tersebut secara penuh. Muhammadiyah menurunkan sembilan tim forensik dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk melakukan forensik. Dalam hal ini, Muhammadiyah menegaskan sama sekali tidak mendukung aksi terorisme, namun ingin menegakkan pertanggungjawaban moral atas nilai kemanusiaan, mengingat Siyono belum ditetapkan secara resmi sebagai tersangka.

Pelanggaran HAM

Daftar selanjutnya adalah pembunuhan enam anggota FPI oleh kepolisian. Muhammadiyah menyebut pembunuhan tersebut sebagai unlawful killing yang berarti pelanggaran HAM berat dan mendesak pembentukan tim investigasi independen. Tim independen dalam pandangan Muhammadiyah harus dapat membongkar praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, polisi, atau tentara.

Sejauh ini, Muhammadiyah dapat memainkan peran sebagai “jangkar”. Menjadi pelindung bagi yang lemah, baik lemah dalam spektrum kanan maupun kiri. Menjadi penetral dalam kontestasi politik yang terpolarisasi. Menjadi advokat yang sigap dalam membela kebenaran. Sekaligus menjadi kritikus terhadap tingkah laku culas dan pongah yang sesekali dilakukan oleh pemerintah. Hal terakhir ini bisa kita lacak sejak zaman Soeharto.

Yang diketahui orang, Amien Rais merupakan lokomotif reformasi. Yang tak diketahui banyak orang, sebelum Amien Rais, Pak AR, salah satu tokoh Muhammadiyah yang bersahaja dan begitu dekat dengan orde baru, telah mengingatkan Soeharto untuk tidak menjadi presiden seumur hidup seperti yang ia kehendaki. Bahkan, sejak sebelum 1990. Dia, dengan bahasa Jawa Kromo yang begitu halus, memohon kepada Soeharto agar tidak memperpanjang masa jabatannya. Jauh sebelum ramai-ramai isu suksesi kepemimpinan nasional.

Kiprah Muhammadiyah benar-benar paripurna. Melalui gerakan filantropi, ia menjadi penolong bagi wong cilik. Melalui gerakan advokasi, ia membela kebenaran. Melalui kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik, ia tak rikuh untuk melontarkan kritik, karena ia tak pernah tersandera oleh kekuasaan. Tidak menghamba pada kekuasaan. Tak memihak walau sejengkal. Tenda bangsa yang besar ini tidak boleh ditarik dalam konteks politik partisan yang berebut kekuasaan lima tahunan. Karena yang diperebutkan oleh Muhammadiyah lebih dari sekadar kekuasaan: terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang tegak di atas horizon semesta.