Kritik Tajam dari Boyolali: Agama Cuma Jadi Identitas, Tidak Ada Politik Nilai dalam Bernegara

BOYOLALI, MUHAMMADIYAHSOLO.COM-Keprihatinan terhadap kondisi demokrasi, politik hukum, ekonomi hingga kesejahteraan masyarakat mendorong sejumlah elemen masyarakat di Boyolali menggelar diskusi perdana bernama Forum Harapan.  Diskusi mengusung tema “Absennya Politik Nilai dan Masa Depan Indonesia”, digelar di Ndopo Alit, Musuk, Boyolali, Minggu (13/9/2026).

Siaran pers yang diterima Muhammadiyahsolo.com, Kamis (17/09/2026), menyebutkan Forum Harapan yang terbentuk untuk mempertemukan berbagai kalangan, mulai akademisi, mantan penyelenggara pemilu, partisan partai politik, pengamat kebijakan publik, karyawan swasta, hingga petani dan peternak. Keragaman peserta sengaja dihadirkan untuk memperluas perspektif dalam membaca berbagai persoalan bangsa. Sebab, persoalan publik tidak hanya dirasakan oleh kalangan elite politik maupun akademisi, tetapi juga masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kebijakan negara dalam kehidupan sehari-hari,” terang Sigit Murdaka, inisiator Forum Harapan.

Lahirnya Forum Harapan berangkat dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang menyangkut urusan publik, mulai dari soal kualitas demokrasi, politik hukum, kondisi ekonomi hingga tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, kegelisahan ini tidak ingin berhenti menjadi keprihatinan saja. Forum Harapan mencoba melihat persoalan secara lebih mendalam dengan mengaitkan relasi antara Islam, politik, negara dan masyarakat. Salah satu pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana agama dapat menjadi sumber nilai, etika dan moral dalam kehidupan publik.

Pertanyaan ini menjadi penting karena Indonesia memiliki modal besar berkembang menjadi negara maju. Kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan letak geografis serta strategis menjadi potensi semestinya mampu mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Lantas, mengapa potensi sebesar itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat?” terang Sigit Murdaka.

Pertanyaan ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam diskusi yang menghadirkan tiga narasumber, yakni  Thontowi Jauhari, Pengamat Politik dan Kebijakan publik;  Sarbini, Dosen UIN Surakarta; serta Bramastia, Dosen Pascasarjana FKIP UNS Surakarta.

Agama dan Etika Publik

Sebagai pengamat politik, Thontowi Jauhari mengawali pembahasan dengan menyoroti persoalan kualitas keberagamaan masyarakat, khususnya umat Islam. Menurutnya, salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah pemahaman mengenai keimanan dan ketakwaan yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan sosial dan bernegara. Dengan kata lain, dalam konteks kehidupan bersama dalam bernegara di Indonesia ini belum ada iman dan takwa. Belum ada tauhid politik, adanya adalah politeisme politik.  Jika tidak segera mengubah paradigma, Indonesia tidak akan punya masa depan. Keberagamaan, kata dia, sering kali tampak kuat dalam simbol dan ritual. Namun, kekuatan tersebut belum selalu berbanding lurus dengan perilaku sosial dan kehidupan Bersama dalam bernegara.

Agama semestinya tidak berhenti pada kesalehan personal. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus tecermin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama, misalnya, seharusnya menjadi nilai yang hidup dalam praktik sosial, termasuk dalam kehidupan politik. “Lantas, persoalan muncul ketika agama hanya menjadi identitas, sementara substansi etikanya tidak ikut hadir dalam perilaku,” terang Thontowi Jauhari.

Dalam situasi demikian, politik berpotensi kehilangan orientasi moral. Kekuasaan lebih mudah dipandang sebagai tujuan, sementara kepentingan masyarakat ditempatkan sebagai urusan berikutnya. Karena itu, politik perlu dikembalikan pada hakikatnya sebagai sarana mengatur kehidupan bersama dan mewujudkan kemaslahatan. Agama, dalam konteks ini, bukan ditempatkan sebagai alat perebutan kekuasaan. Sebaliknya, nilai agama diperlukan sebagai sumber etika yang dapat menuntun perilaku para pelaku politik maupun penyelenggara negara. Dengan demikian, persoalan politik etika sesungguhnya tidak hanya menyangkut politisi, tetapi juga kualitas masyarakat sebagai warga negara.

Ruang Publik

Sementara itu, Sarbini, mengajak peserta melihat persoalan tersebut melalui perspektif pemikiran Jürgen Habermas, khususnya mengenai ruang publik. Ruang publik merupakan tempat masyarakat bertemu, menyampaikan gagasan, bertukar pandangan dan membicarakan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kehidupan demokrasi, keberadaan ruang publik menjadi penting. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi pemilih ketika pemilu berlangsung. Warga perlu memiliki ruang untuk mengawasi, mengkritisi dan mendiskusikan kebijakan yang dibuat oleh negara.

Menurut perspektif tersebut, demokrasi tidak semata-mata berkaitan dengan pemilu dan pergantian kekuasaan. Demokrasi juga menyangkut proses komunikasi di antara warga dalam membentuk opini publik. “Karena itu, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi kualitas ruang publiknya. Persoalan muncul ketika ruang dialog semakin terbatas, sementara perdebatan publik justru banyak berlangsung di ruang digital yang sering kali mendorong polarisasi,” ujar Sarbini.

Perbedaan pendapat tidak selalu berujung pada pertukaran argumentasi. Tidak jarang perbedaan berubah menjadi saling serang dan pengelompokan berdasarkan identitas politik. Di sinilah forum-forum diskusi masyarakat dinilai memiliki arti penting. Forum Harapan diharapkan dapat menjadi salah satu ruang publik tempat masyarakat dari berbagai latar belakang bertemu dan mendiskusikan persoalan secara terbuka.

Pendidikan dan Dialektika

Adapun Bramastia lebih menyoroti persoalan dari sisi kualitas pendidikan dan semakin terbatasnya ruang dialektika masyarakat. Menurut dia, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan masyarakat memahami persoalan publik secara kritis. Pendidikan tidak semata-mata menyangkut kemampuan akademik. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berdialog, menguji informasi serta mengambil keputusan publik secara bertanggung jawab.

Keterbatasan kualitas pendidikan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam membaca persoalan bangsa yang semakin kompleks. Di sisi lain, ruang-ruang diskusi sebagai tempat masyarakat bertemu dan berdialektika juga semakin sulit ditemukan. “Padahal, masyarakat membutuhkan ruang untuk bertanya, berbeda pendapat, menguji gagasan dan menemukan titik temu. Dalam konteks itulah, kehadiran Forum Harapan dinilai memiliki arti strategis,” ujar Bramastia.

Forum Harapan semacam ini dapat menjadi ruang pembelajaran bersama. Masyarakat tidak hanya diajak mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga mencoba memahami mengapa persoalan itu terjadi dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Menurut Bramastia, kehadiran peserta dari berbagai latar belakang, termasuk petani dan peternak, menjadi penting karena mereka memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat. Perspektif tersebut kemudian dipertemukan dengan pengalaman akademisi, pengamat politik, mantan penyelenggara pemilu dan kelompok masyarakat lainnya.

Dari diskusi Forum Harapan ini mengemuka kesadaran bahwa persoalan Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Krisis etika politik, kualitas pendidikan, lemahnya ruang publik dan belum optimalnya kesejahteraan masyarakat memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Karena itu, upaya memperbaiki kehidupan bangsa juga tidak cukup hanya melalui perubahan kebijakan. Diperlukan perubahan kualitas manusia, budaya politik, pendidikan serta cara masyarakat berinteraksi dalam ruang publik.

Forum Harapan ingin mengambil posisi di tengah persoalan tersebut. Mengingat nama Forum Harapan dipilih karena para penggagas tidak ingin berhenti pada keprihatinan dan kegelisahan. Kegelisahan justru hendak dijadikan energi untuk mencari jalan keluar.

Diskusi perdana itu sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali tradisi dialog di tengah masyarakat. Forum diharap mampu mempertemukan berbagai kelompok yang selama ini mungkin berada dalam ruang sosial dan politik yang berbeda.

Dari pertemuan tersebut diharapkan lahir pemahaman yang lebih kritis, konstruktif dan berorientasi pada kemaslahatan. Pada akhirnya, persoalan masa depan Indonesia bukan semata-mata siapa pemegang kekuasaan, melainkan untuk apa kekuasaan itu digunakan dan nilai apa yang menjadi pijakannya. Politik butuh etika dan negara butuh ada kontrol masyarakat. Demokrasi butuh ruang publik, sementara masyarakat butuh pendidikan dan keberanian untuk terus berdialog. Dari titik itulah Forum Harapan mencoba memulai langkahnya, yakni mengubah kegelisahan menjadi percakapan, percakapan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi ikhtiar bersama untuk menghadirkan kehidupan publik yang lebih berkeadaban.