Krisis Iklim Bukan Isu Lebay, Wakil Ketua MPR RI Desak Percepatan Transisi Energi

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Eddy Soeparno, menegaskan krisis iklim merupakan realitas global yang harus segera ditangani. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan MPR RI Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa (28/4/2026).

Dalam paparan bertajuk “Dilema Paradoks Energi dan Penanganan Krisis Iklim di Indonesia” di Ruang Seminar Dr. H. Syamsudin, Lantai 8 Gedung Ahmad Syafii Maarif Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, Eddy menolak anggapan bahwa krisis iklim adalah isu yang dilebih-lebihkan. “Dampak krisis iklim bersifat disruptif dan setara dengan disrupsi akibat pandemi, perkembangan kecerdasan buatan, serta dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Eddy memaparkan suhu global telah meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri, yang berdampak langsung pada berbagai wilayah termasuk Indonesia. “Di dalam negeri, fenomena seperti suhu ekstrem, polusi udara, deforestasi, serta bencana alam seperti banjir dan longsor menjadi indikator nyata degradasi ekologis,” ungkapnya.

Indonesia juga menghadapi persoalan serius terkait sampah dengan produksi mencapai 52 juta ton per tahun, yang sebagian besar belum terkelola secara optimal. Sebagai respons, pemerintah mendorong implementasi kebijakan waste to energy melalui Perpres 109 Tahun 2025 untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi.

Tantangan Transisi Energi

Eddy turut menyoroti tantangan transisi energi yang belum teratur, di mana penggunaan energi terbarukan meningkat namun ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi. Indonesia, menurutnya, menghadapi paradoks energi, yakni kaya sumber daya namun masih bergantung pada impor untuk kebutuhan tertentu, sementara potensi energi terbarukan yang besar belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya regulasi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan berketahanan nasional.

Salah satu peserta, Aditya Dwi Cahyo, mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2024, mengaku mendapat pemahaman baru dari pemaparan tersebut. “Urgensi transisi energi memang sangat-sangat harus segera dilakukan, mengingat kondisi iklim dunia yang berubah sudah sedemikian drastis, peningkatan suhu di beberapa tempat di Indonesia yang sangat ekstrem,” ujarnya.

Aditya juga menyoroti dilema antara posisi Indonesia sebagai produsen batu bara dan komitmen menuju energi bersih, termasuk kekhawatirannya soal dampak ekonomi jika permintaan batu bara menurun akibat transisi energi global. Ia juga menyinggung kondisi lingkungan di Kalimantan yang semakin mengkhawatirkan akibat aktivitas pertambangan.

Menanggapi hal itu, Eddy menjelaskan transisi energi tetap dapat dilakukan secara seimbang melalui langkah strategis, termasuk pengurangan penggunaan batu bara di dalam negeri. “Menarik dan membuka mata mahasiswa tentang kondisi iklim sekarang ini,” ucap Aditya. Dia berharap MPR RI dapat segera mendorong lahirnya regulasi yang mendukung percepatan penggunaan energi bersih di Indonesia.