Kader Kultural vs Kader Formal, Mana yang Lebih Hebat?

Tulisan saya mengenai pentingnya kaderisasi kultural di Muhammadiyahsolo.com, ternyata menarik perhatian beberapa teman. Ada yang berkomentar di laman Facebook, ada pula yang japri. Sebagian ada yang pro, ada juga yang netral dan tak lupa ada juga yang kurang sependapat.

Teman saya yang pro dengan kaderisasi kultural kira-kira berpendapat seperti ini, “misal kayak aku, tidak pernah ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), tidak bersekolah di sekolah Muhammadiyah, tapi dari kecil didik, dibesarkan, dan hidup dalam jemaah dan kajian Muhammadiyah. Bahkan ketika booming gerakan Ikhwanul Muslimin dan harakah lain di kampus, aku tidak terpengaruh untuk pindah jemaah. Apa juga gak dianggap sebagai kader?”

Statemen lain, “Kader kultural terkadang lebih militan berlian daripada kader formal pengkaderan.” Teman yang kurang sependapat berujar seperti ini, “Wah penak dong Mas. Gak pernah ikut BA [Baitul Arqam], Ideopolitor tiba-tiba jadi terpilih masuk pleno 13.”

Sementara yang netral berkomentar, “Aku jadi simpatisan saja.”

Berbicara tentang isu kaderisasi, sepertinya tidak akan ada habisnya. Terlebih ketika ada momentum-momentum yang beririsan dengan soal pilih-memilih. Entah itu di lingkup Persyarikatan, atau di luar Persyarikatan.

Seperti yang baru-baru ini ramai di kalangan internal Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Solo. Pemuda Muhammadiyah (PM), Nasyiatul Aisyiyah (NA) dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sepakat mengusung Saudara Muhammad Bilal sebagai calon Ketua Umum pada Musyawarah Daerah KNPI Kota Solo. Calon ini didukung oleh sebagian besar organisasi kepemudaan (Okp) di Kota Surakarta. Bahkan, Pak Joko Riyanto mewakili PDM Kota Solo secara resmi menyematkan songkok hitam dan melepas rombongan untuk mendaftar sebagai calon Ketua Umum KNPI Kota Solo.

Sementara IMM, merasa sejak awal tidak diajak berdiskusi soal penentuan calon yang diusung. Menurut Mas Muhammad Fatah selaku mantan Ketua PC IMM, figur yang diusung memang pernah aktif di lingkungan Muhammadiyah. Namun, jika kita berbicara tentang pengaderan dalam pengertian yang utuh, tentu tidak cukup hanya hadir dalam beberapa kegiatan atau mengikuti satu-dua rangkaian kegiatan. Pengaderan dalam Muhammadiyah, apalagi yang menyasar lapis kepemimpinan, membutuhkan proses pembinaan, penempaan ideologis, dan keterlibatan yang konsisten. Tanpa itu, yang terjadi hanyalah pengakuan simbolis— atau dalam istilah kekinian, “Muhammadiyah dadakan” (muda). Dari sini kemudian muncul istilah “Muhammadiyah” dadakan yang disingkat muda. Dan infonya, IMM memilih tidak memilih siapa pun di Musyda KNPI nanti. Apapun itu, sikap politik IMM harus dihargai. Yang terpenting, komunikasi dengan lintas Okp terutama dengan AMM harus tetap berjalan dengan baik. Inilah dinamika organisasi.

Kembali soal kaderisasi, lantas apakah perlu diadu mana yang lebih hebat kader yang lahir dari kaderisasi kultural versus kaderisasi formal. Menurut hemat saya, tidak ada satu formula kaderisasi yang lebih ampuh antara satu dan yang lainnya. Sejatinya kaderisasi itu berjalan seumur hidup saling melengkapi dan membutuhkan.

Kaderisasi kultural dibutuhkan sebagai “pengisi kekosongan” dari pengaderan formal. Kaderisasi kultural ini dijalankan bisa dijalankan oleh siapa pun, di mana pun dan dalam kondisi apa pun. Dalam lingkup paling kecil, kaderisasi kultural berjalan alamiah di dalam sebuah keluarga. Pasangan dakwah dari seorang ayah yang aktif di Muhammadiyah, sementara ibunda aktif ‘Aisyiyah, kemudian anak-anaknya diajak salat berjemaah di masjid, ikut pengajian di Balai Muhammadiyah, atau ikut menemani rapat MLO ini adalah sebuah bentuk kaderisasi kultural.

Mengenalkan lambang Persyarikatan, lambang organisasi otonom (ortom) beserta jargon dan mars-nya, merupakan bentuk kaderisasi kultural. Termasuk juga mendongengkan kisah Kyai Ahmad Dahlan kepada anak-anak kita, itu juga merupakan sebuah bentuk kaderisasi kultural yang dijalankan dalam sebuah struktur masyarakat terkecil,  yaitu keluarga.

Kaderisasi kultural yang bisa dijalankan di masjid bisa berupa “diskusi non-formal” di serambi masjid. Dulu ketika Kiai Amir masih hidup, beliau sering mengajak ngobrol kader-kader muda Muhammadiyah di serambi Masjid Balai Muhammadiyah. Beliau bertutur tentang Muhammadiyah pada zamannya. Muhammadiyah mengawali dan membuat tradisi baru pengajian yang bernama Kuliah Subuh. Hal ini merupakan bentuk dari kaderisasi kultural.

Tak Selalu Formal

Lantas, apa yang kemudian harus dilakukan ketika kaderisasi kultural telah berjalan? Langkah selanjutnya adalah mengenalkan Muhammadiyah dalam bentuk kaderisasi formal. Baitul Arqam, Darul Arqam, Ideopolitor tetap menjadi sebuah fase penting. Tinggal bagaimana mengemas perkaderan formal ini menjadi sesuatu yang menarik dan dibutuhkan oleh umat. Seperti yang telah dijalankan oleh Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) dan Pimpinan Cabang Nasyiatul Aisyiyah Kota Bengawan (Kobeng), Kota Solo, dalam proses rekrutmen kader.

Teman-teman PCPM Kobeng sangat aktif dalam dakwah fardhiyah dengan berbagai macam metode pendekatan. Dan kemudian diformalkan dalam bentuk Rihlah Ukhuwah. Baitul Arqam Dasar yang dikemas menarik, tanpa ada kesan kaku, sehingga begitu menggembirakan. Ramadan lalu PCPM Kobeng mengadakan Bazar Ramadan di sepanjang jalan depan Masjid Nurul Hidayah Semanggi. Sangat semarak dan menggerakan ekonomi umat. Inilah salah satu contoh tentang kolaborasi dakwah dan kaderisasi kultural maupun kaderisasi formal.

Kader tak selalu lahir dari sudut formal pengkaderan. Kader bisa lahir melalui jalur kultural. Bisa jadi ia belum melalui jenjang Baitul arqam, Darul Arqam, Training Ideopolitor dan sejenisnya. Ia hanya orang biasa, yang waktunya habis di masjid, mengajar Taman Pendidikan Al-Qur’an, hadir dari satu majelis ilmu ke majelis lainnya. Yang ada dipikirkan adalah bagaimana memperbaiki diri dan dakwah Persyarikatan ini bisa berkembang, tunas-tunas baru muncul dan menyemarakkan dakwah Islam berkemajuan.

“Jalan” untuk menjadi kader Muhammadiyah bermacam-macam. Bisa karena tertarik dengan pengajiannya, bisa karena simpati dengan aksi sosial kemanusiaan yang dijalankan oleh Lembaga Resiliensi Bencana-Muhammadiyah Disaster Muhammadiyah Center (LRB-MDMC) dan Lazismu, ada yang tertarik karena hobinya terwadahi seperti yang saat ini digalakkan oleh Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO) melalui komunitas PanahMU atau komunitas BikersMU.

Tak perlu dirisaukan kadar kekaderannya. Tidak perlu pula kita merasa sebagai kader yang kaffah karena telah lengkap dan purna dalam menjalani kaderisasi formal. Dan kemudian nyinyir menganggap mereka yang belum mengikuti Darul Arqam disebut sebagai Kader Muhammadiyah dadakan. Tak perlu dilabeli Kemuhammadiyahannya kurang kaffah dan tak pantas disebut kader.

Bisa jadi kader yang lahir dari kaderisasi kultural ini lebih militan, bisa jadi pula kader yang lahir dari kaderisasi formal ini biasa-biasa saja kiprahnya di Persyarikatan. Karena ia mengikuti pengaderan formal sebagai bentuk kewajiban dan utusan dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)-nya. Daripada pangkat dan golongan tidak naik-naik, ya sudah ikut manut titah kepala sekolah saja. Kira-kira seperti itu. Tapi semoga saja tidak. Biarkan semuanya menorehkan tintanya masing-masing. Waktu yang akan menguji sekaligus memprosesnya. Bisa menjadi berlian yang berkilau atau menjadi sampah peradaban.

Terakhir sebagai penutup, ada hal yang lebih penting dari kaderisasi kultural maupun kaderisasi formal. Apa itu? Sikap keteladanan dalam kebaikan. Selama apa pun waktu pelaksanaan pengaderan, sehebat apa pun diri kita dalam memandu pengadaran, seheroik apa pun ceramah kita namun jika pada praktiknya bertentangan dalam laku keseharian kita maka akan sia-sia prosesi kaderisasi ini.

Selamat berproses para kader, di depan kita banyak keteladanan yang bisa kita tiru. Tirulah kecerdasan Kiai Dahlan, tirulah pandangan ke depan Kiai Sudja’, tirulah kesederhanaan Kiai A.R. Fachrudin dan tirulah kebaikan-kebaikan dari para pendahulu kita.

Nashrun minallah wa farthun qariib.

Penulis adalah Ketua Badan Pengurus Lazismu Kota Solo