IHSG Dihantui Kondisi Global, Apa Kabar Daya Tahan Ekonomi Nasional?

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM—Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan tajam dalam beberapa pekan terakhir yang mendorong otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah ekstrem berupa penghentian sementara perdagangan.

Langkah ini diambil untuk meredam gejolak pasar dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. “Penghentian sementara ini langkah yang tepat. Risiko investasi saat ini sangat tinggi, dan pasar cenderung tidak rasional. Investor lebih memilih bersikap wait and see sambil menunggu arah kebijakan ekonomi pemerintah,” ujar Prof. Zulfikar, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Senin (21/4/2025).

Menurutnya, pelemahan IHSG tidak bisa dilepaskan dari tekanan global seperti perang dagang, gejolak suku bunga Amerika Serikat, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun, ia juga menilai faktor domestik turut memperburuk situasi, terutama persoalan struktural seperti defisit transaksi berjalan, ketergantungan pada impor, dan rendahnya produktivitas nasional.

Zulfikar juga menyoroti kondisi pasar yang tidak sehat akibat ketimpangan antara penawaran dan permintaan saham. Ia menyebut kondisi tersebut memperlihatkan bahwa portofolio apapun saat ini menjadi tidak menguntungkan karena situasi bid-ask yang tidak masuk akal.

Risiko Investasi Tinggi

Hal ini di mana penawaran saham sangat tinggi namun permintaan sangat rendah akibat keraguan investor terhadap prospek perusahaan dan menandakan bahwa risiko investasi saat ini sangat tinggi dan tidak rasional.

“Kita sedang menghadapi situasi bid-ask yang tidak masuk akal. Penawaran saham sangat tinggi, tapi permintaan sangat rendah karena investor ragu terhadap prospek perusahaan. Banyak emiten butuh dana, tapi investor menahan diri, Bid-nya sangat tinggi, sementara ask-nya rendah. Ini menandakan risiko sangat tinggi dan tidak rasional untuk berinvestasi dalam situasi seperti ini,” jelasnya.

Menurut Zulfikar, investor kini tengah menanti sinyal deregulasi dari pemerintah. Mereka menimbang apakah kebijakan ke depan akan menguntungkan investor, perusahaan, atau hanya salah satunya. “Sebenarnya investor sedang wait and see tentang deregulasi apa yang akan dilakukan pemerintah, apakah menguntungkan investor dan perusahaan bersama-sama, atau hanya perusahaan saja,” imbuhnya.

Ia menyebut dampak anjloknya IHSG tidak begitu terasa di masyarakat. Meskipun perdagangan saham dihentikan sementara, dia menilai tidak terjadi guncangan besar di masyarakat atau ekonomi domestik. Ia menyarankan sudah saatnya pemerintah kembali fokus pada fondasi ekonomi nasional, yakni ekonomi kerakyatan.

Dia menilai meski UMKM berperan besar dalam perekonomian nasional, sektor ini masih sering terabaikan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah, kata dia, cenderung lebih memprioritaskan pelaku usaha besar dan menengah.

Padahal, negara-negara seperti China dan India berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik justru dengan memperkuat UMKM. Ia menegaskan pentingnya transformasi berbasis inovasi dan teknologi agar UMKM Indonesia tak hanya bertahan, tapi juga mampu bersaing di pasar global.

“Indonesia seharusnya bisa lebih fokus pada ekonomi kerakyatan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti China dan India. Negara-negara tersebut, berhasil memperkuat sektor UMKM mereka, yang pada gilirannya membantu ekonomi domestik tetap kokoh,” ungkapnya, seraya menekankan perlunya dukungan penuh dari negara untuk mendorong digitalisasi, orientasi ekspor, dan daya saing produk lokal.

Di sisi lain, ia mengkritik inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional, termasuk kontradiksi antara semangat berdikari dan kebijakan impor yang longgar. Ia pun mendorong pemerintah agar mulai serius menatap masa depan dengan mengembangkan sektor ekonomi hijau, terutama melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan teknologi ramah lingkungan.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, Zulfikar menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berbasis kerakyatan, dan berorientasi ekspor. “Kalau UMKM diperkuat dan difasilitasi dengan tepat, ekonomi kita tidak harus ikut goyah di tengah badai global,” ujarnya.