Tenda Mina, Tanazul dan Kuota Haji

Ketua Tim Pengawas (Timwas) haji DPR, Muhaimin Iskandar, bermaksud membentuk pansus (Panitia Khusus), guna menindaklanjuti temuan-temuannya saat sidak (Sidang Mendadak) pengawasan pelaksanaan haji untuk mencari solusi terbaik sehingga terwujud pelayanan haji yang lebih baik pada masa akan datang.

Di antara temuan-temuan tersebut, adalah kondisi tenda Mina yang memprihatinkan. Tenda yang over capasity, AC banyak yang tidak berfungsi (Menurutku, itu sebenarnya bukan AC. Lebih tepatnya blower kelembaban. Disebut dalam blower itu: breez-air), antrean toilet dan sempitnya kasur. “Luas kasur hanya 0.80 M”, kata Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar.  Saya kira, sebagai salah jemaah haji, hasil temuan-temuan itu adalah benar adanya. Tentang over capasity, jumlah kasur lebih sedikit dari jumlah jemaah.

Di tenda Kloter SOC 92, dengan jumlah 352 jemaah, hanya ada 320 kasur. Masih kurang 32. Jadinya, saat masuk tenda terjadi (maaf) sedikit berebut. Yang tidak kebagian, akhirnya tinggal dan tidur di lorong-lorong dengan alas seadanya.  Luas ukuran kasur itu memang hanya sekitar 0.80 M. Tepatnya, lebar 50 cm panjang 170 cm. Jadi, persisnya hanya:  0.85 M.

Kasur dijejer tanpa sela. Berdempet-dempet. Kalau tidur hanya cukup seukuran badan, tidak bisa gerak. Atau, kalau gerak nyenggol yang lain. Maka benar kata Cak Imin, jemaah haji ini, kalau tidur seperti bandeng.  Kita sebenarnya mau protes, tapi takut dosa. Takut hukum haji kita gugur (tidak sah), karena protes termasuk ditafsirkan sebagai jidal. Jadinya, kami lebih memilih “menikmati” dan ikhlas. Jemaah haji memang harus senantiasa sabar, ikhlas dan rida. Termasuk menghadapi suasana tenda Mina itu.

Tentang over capasity itu, saya melihat sudah diprediksi sebelumnya. Sebelum kami berangkat, sudah ada sosialisasi agar jemaah ada yang mengambil posisi tanazul. Yang dimaksud tanazul disini adalah tanazul Mina. Yakni setelah lempar jumroh aqobah, jemaah tidak pulang ke tenda Mina, namun Mabit ke Hotel Makkah.

Konsultan Ibadah Haji Dakker Makkah 2024, telah membuat sosialisasi melalui PPT, salah satu latar bermasalahnya adalah potensi Kepadatan jemaah haji di Mina sebagai dampak tidak digunakannya maktab 1-9 di Mina Jadid.

Bahkan, dalam PPT itu juga dijelaskan hukum Mabit di Mina. Menurut jumhur ulama, yakni Malikiyah, Syafi’iyah dan qoul yang masyhur dalam mazhab Hambali, Mabit di Mina itu hukumnya wajib. Jika jemaah tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyriq, dia wajib membayar dam seekor kambing.

Baca Juga: Pramugari Haji Pembersih Toilet

Pendapat lainnya, mabit di Mina itu hukumnya sunnah. Pendapat ini mendasarkan pada mazhab Hanafiyah, qoul jadid Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm. Jemaah yang meninggalkan mabit di Mina tidak dikenakan dam.  Proses tanazul itu, seluruh nya tidak difasilitasi panitia, saat pulang dari Mina tidak ada fasilitas kendaraan ke hotel, dan saat di hotel juga tidak ada fasilitas makan. Mereka makan sendiri-sendiri dengan membeli makan di warung sekitar hotel.  Karena itu, panitia tidak bisa memaksa, hanya imbauan. Meski demikian, di Kloter SOC 92, ada sekitar 40 jemaah.

Paradoks

Yang menjadi paradoks, pemerintah sebenarnya mengerti tempat mabit di tenda Mina terbatas, namun mengapa presiden Jokowi melobi pemerintahan Arab Saudi untuk menambah kuota?

Seperti kita ketahui, kuota Indonesia itu hanya 221.000 jemaah. Setelah dilobi secara politik ada tambahan 20.000 jemaah.   Penambahan kuota tersebut diberikan usai Presiden Joko Widodo bertemu pangeran Mohammed bin Salman al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Kamis (19/10/2023).

“Saat bertemu dengan PM Mohammed bin Salman saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang. Bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji,” ujar Jokowi dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Tentu, bagi publik, keberhasilan lobi itu membuahkan persepsi positif. Presiden Jokowi hebat. Tapi, bagi jemaah haji, itu hanya menambah deretan masalah, untuk tidak menyebut nambah derita.  Jika dihitung secara persentase, 20.000 itu sekitar 10 persen tambahan. Jika menggunakan hitungan tenda Kloter SOC 92, 10 persen itu pas dengan hitungan kekurangan kasur. Artinya, jika tidak ada penambahan kuota, skema tanazul Mina mestinya tidak perlu dilakukan. Atau jumlah kasur menjadi pas jumlahnya, meski masih berdesak-desakan.

Persoalan tenda Mina itu, kata Kemenag, Yaqut Cholil Qoumas masalah klasik. “Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan,” ujar Yaqut.

Kalau hal itu menjadi masalah sejak dulu, mengapa masalah yang sama tidak diselesaikan? Maka, benar kata Cak Imin, harus ada revolusi total penyelenggaraan haji!

Makkah, 22 Juni 2024

Penulis adalah jemaah haji 2024 asal Boyolali