Majelis Tarjih Muhammadiyah Perluas Kajian Zakat hingga Hasil Pengelolaan SDA

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM- Perkembangan bentuk usaha dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) membuat pembahasan mengenai zakat terus berkembang. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah melalui Hasil Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-XXXI memperluas kajian zakat agar dapat menjawab persoalan ekonomi modern, termasuk hasil pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, hingga pertambangan.

Perspektif tersebut dibahas dalam Kajian Tarjih Online Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan menghadirkan dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UMS, Yayuli, sebagai pemateri, Senin (14/9/2026).

Yayuli menjelaskan, Muhammadiyah tidak memandang objek zakat hanya berdasarkan bentuk-bentuk usaha yang dikenal dalam fikih klasik. Perubahan pola ekonomi masyarakat membutuhkan pendekatan fikih kontemporer agar ketentuan zakat tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam memahami persoalan tersebut, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dapat digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan fikih kontemporer, termasuk zakat dari hasil pengelolaan SDA. “Zakat tidak hanya dipahami secara tradisional, tetapi mencakup seluruh hasil pengelolaan SDA mulai dari pertanian, perkebunan modern, perikanan budidaya, hingga pertambangan,” ujarnya.

Salah satu dasar pembahasan mengenai zakat hasil pengelolaan SDA merujuk pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 267, khususnya bagian yang bermakna “dan apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”. Dalam kajian tersebut, Yayuli menjelaskan ketentuan zakat pertanian untuk komoditas makanan pokok. Nisabnya sebesar 750 kilogram beras atau setara dengan lima wasaq.

Besaran zakat kemudian disesuaikan dengan sistem pengairan. Pertanian yang mengandalkan air hujan atau sumber air alami tanpa biaya pengairan mekanis dikenai zakat sebesar 10%. Sementara pertanian dengan sistem pengairan mekanis dan membutuhkan biaya operasional dikenai zakat sebesar 5%.

Kajian Tarjih Online Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan menghadirkan dosen Fakultas Agama Islam (FAI) UMS, Yayuli, sebagai pemateri, Senin (14/9/2026).

Untuk agrobisnis, perkebunan komersial, dan hortikultura modern, perhitungan zakat dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan. Nisabnya disetarakan dengan nilai 85 gram emas murni, sedangkan kadar zakat sebesar 2,5% dari keuntungan bersih.

Pembahasan juga mencakup jenis usaha modern di sektor properti, khususnya persewaan rumah dan kamar kos. Yayuli menjelaskan usaha tersebut termasuk bentuk investasi yang berkembang melalui akad ijarah sehingga hasilnya memiliki kewajiban zakat apabila telah memenuhi nisab dan haul.

“Usaha kos-kosan atau rumah kontrakan itu wajib mengeluarkan zakat karena sesuatu yang diinvestasikan dan berkembang harus dikeluarkan haknya. Zakatnya disetarakan dengan zakat perdagangan, yaitu apabila hasilnya mencapai nisab 85 gram emas murni dalam setahun,” katanya.

Dalam menghitung zakat usaha, Yayuli menekankan pentingnya menggunakan laba bersih, bukan omzet. Penghitungan dilakukan setelah memperhitungkan beban operasional, gaji pegawai, dan kebutuhan pokok muzaki. “Tentunya dihitung dari laba bersih, yaitu hasil yang sudah dikurangi beban operasional, gaji pegawai, dan kebutuhan pokok muzaki,” ujarnya.

Menurut Yayuli, perkembangan ekonomi tidak seharusnya membuat zakat dipahami secara terpisah dari persoalan sosial. Zakat memiliki dimensi kemasyarakatan yang dapat berperan dalam membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat kemaslahatan bersama.

“Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki nilai luar biasa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan zakat inilah kita bisa memberikan solusi atas kemiskinan yang diderita saudara-saudara kita, sekaligus mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama,” tuturnya.

Kajian tersebut juga menegaskan pandangan bahwa kepemilikan harta pada manusia bersifat relatif dan merupakan amanah dari Allah Swt. Karena itu, kewajiban zakat menjadi salah satu bentuk tanggung jawab atas harta yang dimiliki sekaligus instrumen untuk mendorong distribusi manfaat yang lebih luas di tengah masyarakat.