Haedar Nashir Serukan Kemakmuran Rakyat sebagai Agenda Utama Indonesia

YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAHSOLO.COM- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan Indonesia merupakan milik bersama seluruh rakyat. Seluruh penyelenggara negara dan komponen bangsa memiliki tanggung jawab membawa Indonesia menuju cita-cita nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Haedar menyampaikan, 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia telah diwarnai berbagai dinamika. Pemerintahan silih berganti dengan tantangan politik berbeda pada setiap era. Meski demikian, Indonesia tetap bertahan sebagai negara bangsa yang memiliki cita-cita besar.

Menurutnya, para pemegang mandat rakyat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun institusi negara lainnya, perlu memahami arah pembangunan bangsa. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

“Indonesia wajib dibawa menjadi bangsa dan negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagai tujuan nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar Haedar, Senin (17/8/2026).

Ia mengingatkan, Pembukaan UUD 1945 memberikan mandat mengenai kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Diktum tersebut perlu menjadi pedoman bagi penyelenggara negara maupun warga negara dalam menjalankan kehidupan kebangsaan.

Haedar juga menyoroti perjalanan Indonesia sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Setiap era memiliki corak pembangunan, capaian, dan persoalan masing-masing. Pengalaman tersebut perlu menjadi pelajaran agar Indonesia tidak kehilangan arah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Pada era Reformasi, demokratisasi berkembang sebagai koreksi terhadap sistem politik sebelumnya. Tantangannya, menurut Haedar, adalah memastikan pembangunan nasional tetap berkesinambungan dan tidak sepenuhnya bergantung pada visi-misi presiden yang berganti setiap periode.

“Agenda strategis yang harus dipastikan ialah bagaimana visi dan misi hasil politik elektoral melalui serangkaian program dan kebijakan nasional menjadi proses pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya tujuan nasional,” jelasnya.

Karena itu, setiap program dan kebijakan pemerintah perlu memiliki nilai strategis, tepat sasaran, serta berkaitan erat dengan tujuan nasional. Pembangunan tidak semestinya berhenti pada kepentingan jangka pendek atau kepentingan politik elektoral.

Kesadaran Bersama

Haedar menekankan perlunya kesadaran bersama di antara para pemegang mandat dan jabatan pemerintahan untuk berjalan searah dalam membawa Indonesia menuju cita-cita nasional.

Kekuasaan yang dijalankan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi negara lainnya perlu dibangun di atas prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Aspirasi, pandangan, dan suara rakyat juga harus menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan negara.

“Di sinilah pentingnya aspirasi, pandangan, dan suara rakyat mengawal setiap pelaksanaan kebijakan dan langkah penting eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pemerintahan lainnya,” tutur Haedar.

Keterbukaan institusi negara terhadap aspirasi publik, lanjutnya, menjadi kekuatan penting bagi Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Sebaliknya, kesenjangan antara penyelenggara negara dan aspirasi rakyat dapat memperberat perjalanan menuju cita-cita kebangsaan.

Haedar menyerukan kesadaran kolektif bahwa Indonesia merupakan milik bersama. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa perlu berjalan bersama dalam mewujudkan tujuan nasional. “Jangan sampai atas nama mandat rakyat setiap pihak berjalan sendiri-sendiri dan merasa mampu sendiri,” tegasnya.

Menurut Haedar, agenda paling penting setelah 81 tahun Indonesia merdeka adalah menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam kerangka keadilan sosial. Agenda tersebut sejalan dengan kehendak politik untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Mereka yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi, katanya, perlu mengabdikan kekuatan tersebut bagi kepentingan bangsa. “Mereka yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi mesti mau mengkhidmatkan diri sepenuhnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat,” kata Haedar.

Haedar juga mengajak seluruh elemen bangsa merenungkan kembali makna kemerdekaan dengan melihat gagasan para pendiri bangsa. Salah satunya gagasan Soekarno dalam sidang BPUPKI mengenai negara yang dibangun bukan untuk kepentingan satu orang atau satu golongan, melainkan untuk semua.

Gagasan tersebut penting untuk terus dihayati agar tidak ada kekuatan tertentu yang mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jangan sampai ada kekuatan apa pun yang dominan dan menguasai Indonesia, sehingga negara dan bangsa tercinta ini kehilangan jiwa utamanya, yakni Indonesia milik bersama,” tegas Haedar.