Dua Corak Sentralisasi Pendidikan Muhammadiyah

Hari Kamis, 12 September 2024 Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta melakukan studi tiru ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Cileungsi, Bogor. Peristiwa ini menarik karena, pertama, umumnya yang melakukan studi tiru adalah pengelola sekolah/madrasah/pondok pesantren, bukan majelis sebagai penyelenggara. Kedua, kedua daerah ini sama-sama menerapkan kebijakan sentralisasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dalam kajian manajemen pendidikan dikenal dua istilah penting, yaitu sentralisasi vs desentralisasi. Sentralisasi berarti menyerahkan kekuasaan/kewenangan kepada pihak “pusat”, sebaliknya, desentralisasi ialah pengalihan atau pendistribusian kekuasaan/kewenangan dari pusat ke “daerah”. Dalam proses implementasi baik sentralisasi maupun desentralisasi tidak seketat definisi, tapi dilakukan secara luwes dalam pengalokasian kewenangan/kekuasaan.

Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen-PNF) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2024, demikian pula ketentuan yang sama pada periode sebelumnya, tidak mengatur secara spesifik kecenderungan mana yang dipilih; sentralisasi ataukah desentralisasi pendidikan. Dengan demikian setiap daerah memiliki keleluasaan untuk memilih kebijakan mana (sentral atau desentral) yang memberi manfaat lebih besar untuk kemajuan sekolah di daerahnya.

Secara garis besar tata kelola pendidikan Muhammadiyah membagi kewenangan menjadi tiga ranah, yaitu persyarikatan sebagai pemilik, Majelis Dikdasmen sebagai penyelenggara, dan kepala sekolah sebagai pengelola. Rincian tanggung jawab dan kewenangan masing-masing ranah telah diatur dalam ketentuan Majelis Dikdasmen dan PNF.

Sentralisasi pendidikan Muhammadiyah terjadi ketika tata kelola keuangan di sentral/terpusat di Majelis Dikdasmen dan atau di persyarikatan baik lingkungan ranting, cabang, ataupun daerah. Sedikit catatan, bantuan operasional sekolah (BOS) tetap di kelola oleh sekolah, tidak disetorkan ke majelis/persyarikatan. Masing-masing sekolah membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) untuk ajuan anggaran ke majelis/persyarikatan.

Desentralisasi pendidikan Muhammadiyah terjadi ketika keuangan sekolah tidak disentral/disetor di majelis/persyarikatan, uang tetap tinggal di sekolah masing-masing. Sekolah tetap membuat Rencana Anggaran dan Kegiatan Selolah (RAKS) yang harus disetujui oleh majelis/persyarikatan. Tentu, kedua sistem ini memiliki plus-minusnya masing-masing dan memerlukan ruang tersendiri untuk memperbincangkannya.

Berdasarkan penjelasan konseptual di atas, bila kita amati secara seksama realitas pendidikan Muhammadiyah saat ini, dapat diketahui bahwa sebagian besar besar memilih pola desentralisasi pendidikan. Hanya sebagian kecil yang memilih pola sentralisasi, Kota Surakarta dan Kecamatan Cileungsi-Bogor adalah dua daerah yang bereksperimen melakukan desentralisasi pendidikan. Meski sama-sama melakukan sentralisasi, tetapi dalam proses implementasi di kancah memiliki corak yang berbeda, memiliki keunikan masing-masing.

Sentralisasi ala Cileungsi dan Surakarta

Sebagaimana dijelaskan di atas, sentralisasi terjadi ketika tata kelola keuangan di sentral/terpusat di Majelis Dikdasmen dan atau di persyarikatan baik lingkungan ranting, cabang, ataupun daerah. Masing-masing sekolah membuat RAKS untuk ajuan anggaran ke majelis/persyarikatan.

Sentraliasi keuangan di Cileungsi terpusat di PCM, bukan hanya keuangan sekolah, tetapi juga AUM yang lain seperti BMT, PKU dan lain-lain. Majelis Dikdasmen berperan sebagai pengelola sekolah, karena peran penyelanggara menyatu dengan peran pemilik-persyarikatan. Pimpinan Majelis Dikdasmen merupakan “direktur” yang bekerja penuh waktu dan digaji secara prosesional untuk mendampingi pengembangan sekolah. Pimpinan Majelis berasal dari para mantan kepala sekolah yang sukses mengembangkan sekolah Muhammadiyah.

Beralih ke Surakarta, sentralisasi keuangan sebagian sekolah terpusat di Majelis Pendidikan PDM Surakarta. Mengapa sebagian? Karena ada sebagian lain yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) ataupun Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM). Majelis Pendidikan tetap berperan sebagai penyelenggara yang merupakan Unit Pembantu Pimpinan (UPP) dalam pengembangan sekolah. Sebagian besar pimpinan Majelis bekerja paruh waktu, dan ada sebagian penuh waktu. Pimpinan Majelis bukan sebagai direktur sebagaimana di Cileungsi tetapi berupaya mengorkestrasi pengembangan sekolah agar para kepala sekolah tetap fokus pada mutu pembelajaran dan layanan yang optimal.

Demikian sekelumet “oleh-oleh” dari kunjungan studi tiru di PCM Cileungsi. Meski sama-sama memilih pola sentraliasi pendidikan, tetapi dalam proses implementasi terdapat variasi dan keunikan masing-masing. Keunikan itu terbentuk dari proses sejarah yang panjang dari generasi ke genarasi dalam upaya merintis, merawat, dan mengambangkan pendidikan Muhammadiyah.

Terlepas dari pilihan pola kebijakan masing-masing daerah, baik yang sentralisasi ataupun desentralisasi, peran penting Majelis Dikdasmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan Muhammadiyah yang sehat dan produktif harus tetap dilakukan.

Ekosistem pendidikan yang sehat dan produktif terbentuk apabila pimpinan Majelis bersedia mendengar apa yang menjadi kebutuhan sekolah dan permasalahan-permasalahan yang muncul di kancah. Peran minimal sebagai penyelenggara pendidikan adalah terlibat aktif dan duduk bersama kepala sekolah dalam proses perencanaan, menggerakaan, dan mengevaluasi kinerja sekolah.