Memotret Dinamika Isu Pendidikan

Oleh : Hendro Susilo *)

MUHAMMADIYAHSOLO.COM- Tulisan ringan ini saya buat hanya sebagai potret dinamika isu-isu pendidikan yang terjadi di tanah air. Tidak ada tendensi apapun, hanya sebagai luapan kegembiraan belaka karena diskursus terkait bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di tanah air akhir-akhir ini ramai di perbincangkan dan didiskusikan publik. Secara pribadi, saya bersyukur bahwa dialektika pendidikan terjadi ditengah-tengah masyarakat kita.

Dinamika dunia pendidikan nasional ramai di perbincangkan. Isu-isu strategis pendidikan mulai dari peta jalan pendidikan Indonesia, program sekolah dan guru penggerak, Penghapusan Ujian Nasional, Perubahan Kurikulum, Pembubaran BSNP dan Sekolah penerima BOS menuai pro kontra di masyarakat. Saya berprasangka baik, bahwa muara dari isu dan pro kontra yang terjadi sebenarnya sama, yakni sama-sama memiliki keinginan bagaimana agar mutu pendidikan bisa berkualitas baik.

Catatan kritis terkait konsep peta jalan pendidikan Indonesia dalam hal konsideran tentang perubahan teknologi,sosiokultural, dan lingkungan yang condong menekankan keterampilan teknis,kurang mengasah kemampuan strategis serta kurang mampu menemukan basis argumen mengapa pendidikan keagamaan inklusif, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, perdamaian,kemandirian menjadi kian penting masuk dalam kurikulum pendidikan menjadi daya kritik yang tajam.

Begitu juga dengan program sekolah penggerak dan guru penggerak, ada catatan-catatan kritis terkait pelaksanaannya, seperti tidak disertai naskah akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara konsep dan rasional. Kebebasan inovasi dianggap abai aspek historis, religiusitas dan falsafah bangsa sehingga ormas-ormas  penyelenggara pendidikan melakukan kritikan bahkan sampai mengambil sikap mengundurkan diri dari program sekolah penggerak. Kritik tatanan regulasi yang tidak diperhatikan kemendikbud pun menjadi daya kritik yang cukup tajam  terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Terbaru, misalnya saja adalah pembubaran BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) oleh kemendikbudristek. Melalui Permendikbudristek 28/2021 pasal 334 yang mencabut peraturan kedudukan BSNP. Pro kontra pun terjadi dan kritikan dari publik pun gencar. Ada pandangan publik bahwa pembubaran BSNP berpotensi melanggar UU. Penghapusan badan mandiri yang diganti dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah kementerian menghilangkan sifat kemandirian yang menjadi amanah UU. Intinya membubarkan BSNP lalu membentuk badan baru yang mirip tapi berbeda berpotensi menyisakan persoalan seperti cakupan standar mutu pendidikan nasional dan kemandirian.

Kemendikbudristek pun memberikan keterangan terkait pembubaran BSNP. Bahwa untuk mendorong mutu pendidikan perlu menjaga 2 prinsip, pertama independensi dan kedua adalah partisipasi publik. Independensi yang diharapkan kementerian adalah pemisahan fungsi penyusunan standar, fungsi penyelenggara pendidikan dan fungsi evaluasi. Prinsip partisipasi publik akan tetap berlanjut dengan dibentuknya dewan pakar standar nasional pendidikan. Saya kira ini sebuah dialektika yang menarik  untuk dilihat kedepannya bagaimana implementasi dan hasil yang diperoleh dari kebijakan ini.

Pro konta selanjutnya adalah hadirnya permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang perhitungan jumlah siswa (minimal 60) untuk Dana BOS Reguler. Kritikan tajam dari masyarakat adalah di tengah situasi pandemi dan banyak anak-anak Indonesia yang sulit memperoleh akses pendidikan, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan perlindungan pada hak pendidikan. Kebijakan Perhitungan jumlah siswa untuk dana BOS menunjukkan bahwa pemerintah mengabaikan peranan penyelenggaraan pendidikan swasta, tidak melindungi hak-hak pendidikan anak dan melanggar keadilan sosial.Realitanya di lapangan masih banyak sekolah-sekolah baik di kota maupun pinggiran yang jumlah siswa dibawah 60. BOS merupakan hak siswa yang memang dikelola sekolah untuk mewujudkan  hak-hak pendidikannya.

Jika kita memotret dinamika dan isu-isu dunia pendidikan di tanah air, seharusnya pemerintah terutama kemendikbudristek perlu ambil langkah bijak. Ditengah keterbatasan kapasitas pemerintah untuk benar-benar memajukan pendidikan nasional, kita sebagai warga bangsa perlu bergandengan tangan bersama-sama membangun pendidikan. Partisipasi publik yang menyelenggarakan pendidikan tidak boleh dianggap sebelah mata peranannya. Penyelenggara pendidikan swasta telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara dalam membangun kualitas SDM, maka sudah sepantasnya pemerintah mengucapkan terima kasih dan mendukung dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang adil dan konstruktif untuk semua anak bangsa. Bravo Pendidikan kita !

*) Aktivis Pemuda Muhammadiyah Solo