Pakar UMS: Desil Tak Bisa Jadi Satu-satunya Dasar Batasi Pertalite

PABELAN, MUHAMMADIYAHSOLO.COM- Wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapat perhatian dari pakar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Pakar Ekonomi Pembangunan FEB UMS, Muhammad Arif, menilai penggunaan desil sebagai instrumen pemetaan sosial ekonomi dapat membantu pemerintah merancang kebijakan dan menyalurkan program secara lebih terarah. Namun, posisi seseorang dalam desil perlu dipahami secara lebih komprehensif. “Namun posisi seseorang dalam desil tetap perlu dipahami secara lebih komprehensif,” tegasnya saat diwawancarai, Rabu (19/8/2026).

Menurut Arif, desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara relatif. Dalam DTSEN, pengelompokan mempertimbangkan sejumlah karakteristik, seperti pendidikan, kondisi ketenagakerjaan, tempat tinggal, kesehatan, kepemilikan aset, dan kondisi ekonomi rumah tangga.

Desil dapat memberikan gambaran lebih luas dibandingkan garis kemiskinan dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan. Namun, posisi dalam desil tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai kategori miskin, kaya, atau sangat kaya.

Arif mencontohkan seseorang dengan pendidikan sarjana, pekerjaan formal, pendapatan sekitar dua kali upah minimum, memiliki rumah dan kendaraan, serta berasal dari rumah tangga dengan dependency ratio rendah, dalam kondisi tertentu dapat masuk desil 9 atau 10. “Akan tetapi, posisi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan yang bersangkutan merupakan kelompok masyarakat yang sangat kaya,” ungkapnya.

Menurut Arif, pendapatan, pengeluaran per kapita, kepemilikan aset, jumlah anggota rumah tangga, beban tanggungan, serta kebutuhan dan biaya hidup perlu dilihat secara bersama-sama untuk menilai kondisi kesejahteraan.

Persoalan tersebut menjadi penting jika desil digunakan sebagai dasar pembatasan pembelian Pertalite. Arif menilai kebijakan pembatasan subsidi berbasis desil perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Kenaikan biaya bahan bakar dapat mengalihkan sebagian pendapatan rumah tangga yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Dampaknya dapat meluas melalui peningkatan biaya transportasi hingga harga barang dan jasa. “Pada akhirnya, berkurangnya ruang konsumsi rumah tangga berpotensi menekan aktivitas ekonomi secara lebih luas,” terang Arif.

Pakar Ekonomi Pembangunan FEB UMS, Muhammad Arif.

Meski mengingatkan sejumlah risiko, Arif tetap mendukung penggunaan desil sebagai metode pengelompokan masyarakat. Menurutnya, persoalan utama bukan pada sistem desil, melainkan cara, waktu, dan tujuan penggunaannya dalam perumusan kebijakan.

“Di tengah kebutuhan untuk menjaga daya beli dan stabilitas biaya hidup, pembatasan subsidi Pertalite khususnya bagi kelompok desil 9 dan 10 perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata didasarkan pada posisi desil,” tegasnya.

Arif juga mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada pengurangan beban konsumsi masyarakat dalam jangka pendek, tetapi sekaligus meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Capability Approach, kapabilitas berkaitan dengan kesempatan nyata seseorang untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan layak, pendapatan lebih baik, akses layanan dasar, serta kemampuan mencapai kondisi kehidupan yang dinilai penting.

Karena itu, peningkatan kapabilitas dapat dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, akses pendidikan dan pelatihan, serta penciptaan lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, subsidi energi dan kebijakan stabilisasi harga tetap memiliki fungsi dalam mengurangi tekanan biaya hidup dan menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Arif menilai kedua pendekatan tersebut tidak perlu dipertentangkan. Perlindungan konsumsi tetap dibutuhkan ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, sementara peningkatan kapabilitas perlu diperkuat agar masyarakat memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

“Pada intinya, pembatasan subsidi Pertalite sebaiknya tidak hanya dilihat dari posisi desil masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan rumah tangga menghadapi kenaikan biaya hidup, karakteristik pengeluaran dan tanggungan, serta ketersediaan mekanisme perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat sehingga ketergantungan terhadap subsidi dapat dikurangi secara bertahap.