Guru Besar UMS: 97 Persen UMKM Indonesia Stagnan di Level Mikro

SOLO, MUHAMMADIYAHSOLO.COM — Stagnasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Dominasi usaha mikro yang mencapai sekitar 97 persen dari total UMKM dinilai menunjukkan rendahnya mobilitas vertikal pelaku usaha, sehingga berdampak pada produktivitas, daya saing, hingga kontribusi ekspor nasional yang masih terbatas.

Fenomena ini menjadi perhatian serius Prof. Kussudyarsana, guru besar ke-71 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang menilai sebagian besar UMKM di Indonesia cenderung bertahan di level mikro tanpa mengalami peningkatan skala usaha.

“Kalau dianalogikan seperti pendidikan, ini seperti terus berada di jenjang SD tanpa pernah naik ke tingkat berikutnya. Akibatnya, produktivitas rendah dan kontribusi ekonomi juga terbatas,” ungkapnya, Senin (27/4/2026), saat jumpa pers pengukuhan guru besar di Dapur Solo.

Minimnya pencatatan usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) turut memperparah kondisi. Mengacu pada data Kementerian UMKM tahun 2025, hanya 1,22 persen UMKM yang telah memiliki NIB, sementara 98,78 persen sisanya belum terdata. Dari sisi kepemilikan laporan keuangan, 96,49 persen UMKM belum memilikinya, dan hanya 3,51 persen yang sudah memiliki.

Prof. Kussudyarsana, guru besar ke-71 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Kussudyarsana juga menyoroti lemahnya partisipasi UMKM Indonesia dalam kancah internasional. Selama 20 tahun, kontribusi UMKM Indonesia pada Global Value Chain hanya naik 4 persen, jauh tertinggal dibanding Vietnam yang mencatatkan peningkatan 15–20 persen dalam periode yang sama.

Akar persoalan UMKM, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari karakteristik perusahaan keluarga yang mendominasi struktur bisnis di Indonesia. “Perusahaan keluarga memiliki dimensi khusus seperti social emotional wealth, adanya tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan keluarga, hingga asymmetric altruism. Ini membuat pendekatannya tidak bisa disamakan dengan perusahaan biasa,” jelasnya.

Kussudyarsana menjelaskan, penelitian terkait UMKM telah dimulai lebih dari 15 tahun lalu, berangkat dari disertasi saat studi di Australia, kemudian difokuskan pada UMKM berbasis keluarga. Dari hasil kajian tersebut, ia menemukan sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal tata kelola, yakni relational governance, yang mengandalkan hubungan keluarga atau pertemanan dalam akses modal dan pengelolaan usaha.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab sulitnya UMKM berkembang ke tahap yang lebih formal dan profesional. Diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek ekosistem dan pembinaan berkelanjutan. “Selama ini kita cenderung membiarkan bisnis berjalan seperti seleksi alam. Padahal, perlu ada pemetaan, rekam jejak usaha, dan treatment yang tepat agar mereka bisa naik kelas,” tegasnya.

Kussudyarsana mendorong pendekatan sistematis dari pemerintah, seperti pembangunan ekosistem pendampingan yang terstruktur, layaknya intervensi kesehatan masyarakat pada masa lalu, agar UMKM tidak hanya bertahan tetapi juga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.