Ketua IPM Solo Lempar Analisis Fiskal di Future Leader Camp Kemendiktisaintek

SOLO, MUHAMMADIYAHSOLO.COM– Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui keaktifan mahasiswanya di kancah nasional. Jody Julian Putra Caesar, mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) UMS, terpilih sebagai salah satu dari 60 peserta terbaik dalam kegiatan bergengsi Future Leader Camp (FLC) Surabaya, yang digelar 18-21 November 2025 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Future Leader Camp adalah program pengembangan kapasitas dan potensi pemimpin muda masa depan, serta sebagai wadah jejaring yang terkoneksi antar calon pemimpin masa depan. Kehadiran Jody, Ketua Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Solo di FLC ini menjadi bukti nyata bahwa UMS konsisten dalam mencetak kader pemimpin yang tidak hanya unggul dalam ilmu hukum dan politik, tetapi juga memiliki integritas dan analisis kritis terhadap isu-isu kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan.

Forum FLC Surabaya, yang mengumpulkan calon pemimpin muda terpilih, dibuka oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Fauzan. Sesi utama diisi jajaran narasumber dari berbagai bidang, termasuk Cania Citta Irlanie (pendiri Malaka Project), Astri Wahyuni, Direktur Hubungan Korporat Paragon Corp, dan fokus utama sesi adalah diskusi bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Tunjukkan Ketajaman Analisis Fiskal dan Akuntabilitas

Momen paling menonjol dari partisipasi Jody Julian Putra Caesar adalah keberanian dan ketajaman analisisnya dalam sesi tanya jawab bersama Wakil Gubernur Emil Dardak. Jody, sebagai mahasiswa FHIP UMS, mengajukan serangkaian pertanyaan krusial di bidang kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah:

1.Strategi Fiskal Daerah

Jody mempertanyakan kebijakan fiskal Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi pemangkasan anggaran transfer dari pusat ke daerah. Ia secara spesifik menyoroti mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), yang mayoritas digunakan sebagai dana pendukung belanja pegawai.

2.Efektivitas Musrenbang

Ia juga secara kritis mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi usulan yang masuk dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang di tingkat implementasi seringkali terkesan hanya bersifat seremonial dan formalitas.

3.Opini WTP dan Kualitas Pelayanan

Terakhir, Jody menanyakan strategi Pemprov dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberanian Jody dalam membahas isu-isu krusial ini menunjukkan bahwa mahasiswa UMS telah siap menjadi agen perubahan yang mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik di Indonesia. UMS bangga atas kontribusi kritis mahasiswanya ini.