Guru Politik Kita

“…Politik dipahamkan dan dipahami semata-mata sebagai praktik meraih dan merebut kekuasaan. Nilai-nilai politik semakin dangkal dan permukaan. Quo Vadis ilmu politik?…”

Demikian penggalan keluhan dari teman saya, Joko J. Trihatmoko, dosen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Keluhan ini ia tulis dalam sebuah unggahan di akun Facebooknya, menyambut Pelantikan dan Seminar Nasional bertajuk “Pendidikan Politik Pemilih” oleh AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) Cabang Semarang pada 23 November 2024 di Hotel Grasia, Semarang.

Unggahan Mas Joko tersebut saya baca pada 25 November 2024 pagi, yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Pertanyaannya, apa hubungan keluhan Mas Joko dengan Hari Guru? Sebuah pertanyaan reflektif muncul dari pengamatannya, siapa yang memahamkan bahwa politik sekadar soal perebutan kekuasaan?

Dalam konteks Hari Guru, saya berani mengatakan bahwa “Guru Politik Kita” adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas reduksi makna politik menjadi sekadar ajang perebutan kekuasaan. Pengertian guru di sini bukan hanya profesi yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)—seorang pengajar di sekolah—melainkan siapa saja yang memberikan pembelajaran, inspirasi, atau wawasan kepada orang lain di ruang publik.

Ruang publik dalam pengertian ini adalah “kelas besar” tanpa dinding dan sekat. Di ruang ini, politisi adalah guru yang memberikan pelajaran kepada masyarakat. Sebagai pemimpin, politisi dan pejabat publik bertindak sebagai teladan utama dalam membentuk karakter politik bangsa. Karut-marut pemahaman politik masyarakat sejatinya adalah cerminan dari karut-marut perilaku elit politik. Warga memahami politik tidak dari buku filsafat atau ilmu politik, melainkan dari apa yang mereka lihat dan serap melalui perilaku para pemimpin dan pejabat publiknya.

Kultur feodalisme yang masih mengakar kuat di masyarakat turut memperparah fenomena ini. Dalam kultur feodalisme, elit politik dan pejabat publik sering dipandang sebagai “atasan,” sementara masyarakat ditempatkan sebagai “bawahan” yang hanya mengikuti. Dalam struktur ini, apapun yang dilakukan oleh para elit diterima tanpa kritik dan bahkan dianggap sebagai teladan yang harus diikuti.

Perilaku Rakus

Ketika elit politik menunjukkan perilaku rakus, mengingkari janji, berbicara tanpa konsep, dan bertindak semau gue, masyarakat tidak hanya menoleransi, tetapi juga mencontohnya. Feodalisme memperkuat pandangan bahwa penguasa memiliki hak istimewa untuk bertindak semaunya, sementara masyarakat hanya berkewajiban patuh. Akibatnya, nilai-nilai politik menjadi dangkal, permisif terhadap pelanggaran, dan abai terhadap etika.

Saya bermimpi, alangkah indahnya jika politisi kita benar-benar berperan sebagai guru publik yang sejati. Seorang guru, dalam makna hakiki, mendidik dengan berbasis konsep, data, dan filosofi yang kuat. Ketika politisi berbicara, terutama di ruang publik, semestinya ada misi edukasi yang membangun kesadaran kolektif tentang nilai-nilai seperti integritas, keadilan, dan keberlanjutan.

Namun, realitasnya jauh dari harapan. Banyak politisi kita berbicara tanpa dasar, sering ngawur, dan tidak memiliki komitmen moral yang layak dicontoh. Politik bahkan direduksi hanya menjadi soal perebutan kekuasaan, sebagaimana didefinisikan oleh Harold D. Lasswell dalam bukunya Politics: Who Gets What, When, How (1936). Politik dipersempit menjadi proses alokasi sumber daya—siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

Di sinilah urgensi perubahan dimulai. Politisi harus menyadari bahwa posisi mereka bukan hanya untuk memerintah, tetapi juga untuk mendidik. Masyarakat pun perlu diberdayakan agar lebih kritis terhadap “guru-guru politik” mereka. Dengan cara ini, kita dapat melepaskan diri dari belenggu feodalisme dan mengembalikan politik bangsa ke jalur yang bermartabat.

Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah ini relevan untuk menggambarkan realitas kita. Pemahaman masyarakat tentang politik tidak berasal dari sumber aslinya—filsafat atau ilmu politik—tetapi dari apa yang diserap melalui perilaku elit politik. Mereka inilah yang menjadi “guru politik” kita.

Alangkah indahnya jika para politisi Indonesia menjadi guru politik yang sejati: mengajarkan nilai-nilai luhur, memberikan teladan baik, dan membangun bangsa dengan karakter yang kuat. Pada akhirnya, bangsa ini akan mencerminkan apa yang diajarkan oleh para guru politiknya.

Selamat Hari Guru!

Penulis adalah Advokat, Kader Muhammadiyah